Portal Berita Ekonomi Jum'at, 22 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:31 WIB. BNI - Penjualan SR-011 di BNI mencapai Rp1,87 triliun.
  • 22:30 WIB. Mandiri - Penjualan SR-011 di Bank Mandiri tembus Rp1,87 triliun.
  • 22:30 WIB. BTN - BTN catat penjualan SR-011 mencapai Rp600 miliar.
  • 22:29 WIB. WEGE - Kuartal I-2019, WIKA Gedung raih kontrak baru sebesar Rp1,5 triliun.
  • 22:28 WIB. WEGE - WIKA Gedung menargetkan pertumbuhan pendapatan 24,6% di tahun ini.
  • 22:28 WIB. WEGE - WIKA Gedung hanya serap 23% anggaran capex tahun lalu.
  • 20:49 WIB. Telkom - Telkom dan Bakamla kerja sama awasi sistem komunikasi kabel laut.
  • 20:49 WIB. Minyak Goreng - Industri Nabati Lestari akan mengekspor 10.500 ton minyak goreng ke Pakistan.
  • 20:49 WIB. Pertamina - Pertamina mulai proses pembangunan proyek pipa gas di Blok Rokan.
  • 20:48 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah mengincar potensi bisnis halal healthcare.
  • 20:48 WIB. PTPN - PTPN optimistis dapat memasok kebutuhan CPO dalam negeri.
  • 20:47 WIB. Trans Sumatera - Tol Trans Sumatra masih terhambat penolakan pemilik lahan.
  • 20:47 WIB. WSKT - Waskita menganggarkan capex sebesar Rp26 triliun pada 2019.
  • 20:46 WIB. WSKT - Waskita menyiapkan dana hingga Rp2 triliun untuk melunasi obligasi.

Ini Dia Aturan Cuti Kampanye untuk Presiden

Ini Dia Aturan Cuti Kampanye untuk Presiden - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan mengatakan pengertian cuti kampanye untuk capres petahana adalah dengan memberitahukan jadwal kampanyenya kepada KPU melalui Sekretariat Negara.

"Dalam Undang-undang jelas bahwa Presiden harus cuti bila berkampanye, hanya pengertiannya adalah Presiden memberitahukan jadwal kampanyenya kepada KPU melalui Setneg," kata Wahyu di Jakarta, Senin (24/9/2018).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur ketentuan pejabat negara yang harus menjalani cuti di luar tanggungan negara ketika mengikuti kampanye Pilpres 2019. Pasal 281 dalam UU Pemilu menyebutkan kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi dua ketentuan.

Pertama, Presiden dan Wapres serta kepala daerah tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam jabatannya, kecuali pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kedua, Presiden dan Wapres serta kepala daerah harus menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Terkait fasilitas negara, Wahyu menyebutkan ada tiga pengecualian yang tetap boleh dinikmati Presiden Joko Widodo dalam menjalani kampanyenya sebagai capres, yaitu: protokol, keamanan dan kesehatan.

"Karena Pak Jokowi itu kan Presiden sekaligus capres, jadi sedetik pun jabatan presiden itu tidak boleh dipindahtangankan," tutur Wahyu.

Wahyu menegaskan pelaksanaan kampanye Pilpres 2019 tidak hanya diatur melalui PKPU saja, melainkan ada peraturan perundangan lain yang juga berlaku terhadap keberlangsungan kampanye.

"PKPU itu bukan satu-satunya aturan yang mengatur kampanye, tetapi ada peraturan perundangan lain yang relevan dan harus dipatuhi, misalnya aspek ketertiban umum, keamanan lingkungan dimana kita mengacu sesuai kewenangan Kepolisian," ujarnya.

Tag: Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sekretariat Presiden

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,779.27 3,741.20
British Pound GBP 1.00 18,745.21 18,551.79
China Yuan CNY 1.00 2,120.12 2,098.88
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,173.00 14,031.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,153.54 10,049.00
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,806.03 1,787.91
Dolar Singapura SGD 1.00 10,529.72 10,420.35
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,206.83 16,037.43
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,493.47 3,455.06
Yen Jepang JPY 100.00 12,815.81 12,683.96

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.776 19.066 629
2 Agriculture 1481.617 -16.726 21
3 Mining 1884.733 2.495 47
4 Basic Industry and Chemicals 915.611 21.878 71
5 Miscellanous Industry 1284.362 -1.211 46
6 Consumer Goods 2659.055 -8.500 52
7 Cons., Property & Real Estate 466.708 6.035 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1164.975 0.327 72
9 Finance 1250.875 2.809 91
10 Trade & Service 827.602 -0.578 155
No Code Prev Close Change %
1 CAKK 216 270 54 25.00
2 COCO 336 420 84 25.00
3 STAR 88 106 18 20.45
4 GAMA 52 62 10 19.23
5 BACA 266 304 38 14.29
6 INPP 735 840 105 14.29
7 DART 300 336 36 12.00
8 SKBM 412 460 48 11.65
9 VRNA 125 137 12 9.60
10 YULE 183 200 17 9.29
No Code Prev Close Change %
1 ECII 1,100 825 -275 -25.00
2 SIMA 298 224 -74 -24.83
3 PNSE 760 575 -185 -24.34
4 TGKA 3,660 3,010 -650 -17.76
5 GLOB 416 352 -64 -15.38
6 PUDP 424 370 -54 -12.74
7 ITMA 765 700 -65 -8.50
8 MINA 870 800 -70 -8.05
9 BBLD 496 458 -38 -7.66
10 TFCO 680 630 -50 -7.35
No Code Prev Close Change %
1 HOME 100 102 2 2.00
2 NUSA 101 101 0 0.00
3 MNCN 825 795 -30 -3.64
4 PWON 685 705 20 2.92
5 FREN 324 308 -16 -4.94
6 STAR 88 106 18 20.45
7 CTRA 930 975 45 4.84
8 BBTN 2,390 2,520 130 5.44
9 BMRI 7,450 7,500 50 0.67
10 UNTR 27,825 27,800 -25 -0.09