Portal Berita Ekonomi Sabtu, 20 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:10 WIB. Pertamina - Dalam rangka hari Kartini, Pertamina beri diskon elpiji jenis bright gas. 
  • 18:26 WIB. Cawapres - Sandiaga jalani pemeriksaan darah dan urine. 
  • 18:25 WIB. BMW - Ratusan ribu mobil di China ditarik oleh produsennya, BMW. 
  • 14:51 WIB. Lenovo - Lenovo Z6 Pro bisa motret foto 100 MP.
  • 14:49 WIB. Indosat - Indosat sebar internet pakai infrastruktur langit.
  • 14:48 WIB. Xiaomi - Xiami siapkan smartphone bertenanga Snapdragon 855 dengan kamera pop-up yang akan dirilis akhir tahun.
  • 14:47 WIB. Huawei - Huawei resmi pasarkan P30 di Indonesia.
  • 14:47 WIB. Hoaks - Hoaks serang KPU meningkat pascapemilu.
  • 14:46 WIB. Pemilu 2019 - KPU salah input, netizen teriak #SaveOurDemocracy.

KPU Bolehkan Jokowi Bagi-Bagi Sepeda dan Sembako, Tak Melanggar?

KPU Bolehkan Jokowi Bagi-Bagi Sepeda dan Sembako, Tak Melanggar? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Saat membagikan sebanyak 7.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Kabupaten dan Kota Bogor, Presiden Jokowi tidak lagi memberikan hadiah sepeda layaknya pada kegiatan-kegiatan kuis sebelumnya. Hal itu dikarenakan, Jokowi merasa setelah memasuki masa kampanya, aksi bagi-bagi hadiah sudah tidak diperbolehkan lagi.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan pembagian sepeda dalam statusnya sebagai presiden tidak ada masalah, karena selama ini memang begitu yang dilakukan Jokowi. Tapi sebagai calon presiden, bagi-bagi sepeda tentu dipertanyakan.

"Ya dia sebagai apa, kalau sebagai presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan beliau tetap bekerja sebagaimana mestinya," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Ia menambahkan, pada saat petahana presiden itu berkampanye, maka hak protokoler, keamanan, dan kesehatan serta fasilitas masih tetap melekat.

"Jadi, sedetik pun jabatan presiden itu tidak bisa dipindahtangankan kepada orang lain," katanya.

Wahyu menjelaskan, posisi Jokowi tersebut diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian diatur dalam Perpres Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pengawalan dan Pengamanan Capres-cawapres dalam Pemilu.

"Karena memang berdasarkan UUnya memang seperti itu. Jadi, petahana presiden yang menjadi calon presiden diperlakukan seperti itu berdasarkan UU dan peraturan perundang-undangan yang lain," jelasnya.

Dengan demikian, polemik perdebatan posisi capres petahana semestinya tidak ada lagi, karena aturan itu sudah berlaku sejak Pemilu 2009. Wahyu merasa perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait posisi Jokowi kendati sebagai capres masih menjadi Presiden RI.

"Jadi, ini juga perlu kita jelaskan kepada masyarakat luas bahwa petaha presiden itu juga presiden," terangnya.

Tag: Joko Widodo (Jokowi)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,756.57 3,718.34
British Pound GBP 1.00 18,368.14 18,184.19
China Yuan CNY 1.00 2,105.18 2,084.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,086.00 13,946.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,113.75 10,011.83
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,795.40 1,777.49
Dolar Singapura SGD 1.00 10,408.63 10,303.66
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,908.73 15,749.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,399.95 3,362.91
Yen Jepang JPY 100.00 12,583.53 12,455.12

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Sep
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Feb
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10