Portal Berita Ekonomi Rabu, 12 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:38 WIB. BRI - BRI menggelar program inkubator 2018 untuk mendorong para pelaku UKM mengekspor produk.
  • 21:35 WIB. PLN - PLTD milik PLN bisa menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakarnya.
  • 21:35 WIB. BBM - Penurunan harga BBM nonsubsidi dimungkinkan menyusul penurunan harga minyak dunia.
  • 21:35 WIB. BBM - Kementerian ESDM akan memanggil Pertamina apabila sampai Januari 2019, Pertamina belum menurunkan harga.
  • 21:34 WIB. BBM - Dirjen Migas mengatakan harga BBM nonsubsidi akan mengalami penurunan paling lambat Januari 2019.
  • 21:34 WIB. Garuda - Garuda akan mengoperasikan 7 rute penerbangan dari dan ke Bandara Halim mulai 15 Januari 2019.
  • 20:41 WIB. PPro - PP Properti merilis tower 1 di Grand Sagara, Surabaya.
  • 20:40 WIB. BNI - BNI memproyeksi pertumbuhan kredit korporasi 12%-13% pada tahun depan.
  • 20:13 WIB. Mandiri Syariah - Mandiri Syariah menyediakan produk hedging syariah.
  • 20:12 WIB. HIN - Pada 2018 ini rata-rata okupansi hotel yang dikelola HIN mencapai 73%.
  • 20:11 WIB. HIN - HIN mematok target akan mengelola 100 hotel hingga 2021.
  • 20:11 WIB. TCash - TCash menjadi salah satu uang elektronik yang mendukung uji coba digitalisasi penyaluran pembiayaan Kredit UMi.
  • 20:09 WIB. IndiHome - Telkom memastikan di penghujung tahun 2018 telah mencatatkan 5 juta pelanggan IndiHome.
  • 18:53 WIB. Pakistan - Indonesia gencarkan diversifikasi produk impor ke Pakistan.
  • 18:52 WIB. Iran - Rouhani: Penjualan minyak Iran meningkat meskipun ada sanksi AS.

Percepat Industrialisasi, Indonesia Perlu Tiru Korea

Foto Berita Percepat Industrialisasi, Indonesia Perlu Tiru Korea
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai strategi pemerintah Indonesia membatasi impor dan memaksimalkan penyerapan produksi dalam negeri dalam menghadapi tekanan rupiah tidak cukup. Perlu ada langkah lanjutan untuk membangun agenda industrialisasi nasional untuk substitusi impor secara konsisten.

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, menyatakan strategi jangka pendek yang diambil oleh pemerintah untuk merespon pelemahan rupiah  tidak boleh hanya berhenti disitu.

”Itu saja tidak cukup untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia dan harus dilanjutkan dengan strategi yang lebih jangka panjang,” Kata Rachmi di Jakarta, Senin (24/09/2018).

Untuk menjawab tantangan ekonomi global saat ini katanya, penguatan daya saing melalui industrialisasi memang menjadi jawabannya.  Namun sayangnya  kebijakan strategi daya saing melalui hilirisasi industri yang diambil pemerintah belum memperlihatkan perubahan yang signifikan.

“Ini terbukti dengan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan dan pertanian masih rendah, yakni sebesar 4,27% dan 3,81% pada tahun 2017,” ujarnya.

Berdasarkan catatan IGJ, paling tidak, rendahnya daya saing Indonesia disebabkan oleh tiga hal, pertama, ekspor Indonesia masih dengan strategi mengandalkan ekspor bahan mentah yang tidak memberikan nilai tambah.  Kedua produk unggulan kompetitif Indonesia yang lebih didominasi oleh produk rendah teknologi.  Lalu ketiga Trade Creation pada liberalisasi perdagangan menciptakan ketergantungan yang tinggi pada produk impor. 

“Indonesia harus belajar dari Korea dalam membangun Industrialisasi. Kuncinya adalah pada produk manufaktur yang berbasis berteknologi menengah dan tinggi,” tegasnya.

Untuk mendorong adanya substitusi impor, maka hilirisasi adalah keniscayaan bagi Indonesia. Bahkan penggunaan dalam negeri melalui kewajiban TKDN tidak akan efektif jika industrialisasi tidak berjalan.

“Sehingga perlu adanya monitoring ketat terhadap pelaksanaan TKDN yang memang betul-betul bersumber dari produksi dalam negeri,“ tegas Rachmi.

Presiden Jokowi sendiri telah membentuk tim nasional peningkatan penggunaan produksi dalam negeri melalui Keppres No.24 Tahun 2018. Tugas tim tersebut antara lain melakukan pemantauan penggunaan produksi dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh lembaga negara, melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Produk Dalam Negeri.

Untuk memastikan capaian kerja tim yang efektif, Rachmi meminta Presiden  juga untuk tidak mendorong pengikatan Indonesia ke dalam komitmen perjanjian liberalisasi perdagangan dan investasi yang merugikan ekonomi nasional dan menutup kesempatan Indonesia untuk memperkuat industrialisasi nasional.

“Namun faktanya Presiden menargetkan Indonesia untuk ikut di banyak perundingan FTA. Padahal perjanjian FTA akan semakin meliberalisasi sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta melarang adanya kewajiban TKDN, melarang diskriminasi terhadap barang impor dan lokal, bahkan akan menghambat pelaksanaan hilirisasi industri secara konsisten. Kebijakannya sangat kontradiktif, pungkas Rachmi.

Tag: Ekspor

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Didik Suhartono

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6076.587 -34.773 620
2 Agriculture 1506.543 8.473 20
3 Mining 1747.761 9.817 47
4 Basic Industry and Chemicals 820.676 -23.288 71
5 Miscellanous Industry 1382.059 4.150 45
6 Consumer Goods 2483.389 -20.063 49
7 Cons., Property & Real Estate 444.822 -4.105 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1031.916 -11.848 71
9 Finance 1162.012 -1.035 91
10 Trade & Service 790.383 -0.185 153
No Code Prev Close Change %
1 SOTS 280 350 70 25.00
2 DEAL 394 492 98 24.87
3 OASA 246 298 52 21.14
4 TFCO 650 780 130 20.00
5 MERK 6,475 7,725 1,250 19.31
6 KPAS 505 600 95 18.81
7 RODA 388 450 62 15.98
8 PTSN 805 920 115 14.29
9 PDES 1,500 1,700 200 13.33
10 ARTA 406 458 52 12.81
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 290 220 -70 -24.14
2 YPAS 725 570 -155 -21.38
3 NUSA 158 136 -22 -13.92
4 RIMO 186 162 -24 -12.90
5 LUCK 705 615 -90 -12.77
6 MPOW 120 105 -15 -12.50
7 KPAL 338 300 -38 -11.24
8 CPIN 7,000 6,300 -700 -10.00
9 SILO 3,850 3,500 -350 -9.09
10 LPIN 950 865 -85 -8.95
No Code Prev Close Change %
1 RIMO 186 162 -24 -12.90
2 SRIL 366 370 4 1.09
3 KPAS 505 600 95 18.81
4 NUSA 158 136 -22 -13.92
5 PTBA 4,020 4,280 260 6.47
6 TLKM 3,680 3,620 -60 -1.63
7 WSKT 1,845 1,795 -50 -2.71
8 BHIT 57 60 3 5.26
9 BBRI 3,610 3,620 10 0.28
10 DEAL 394 492 98 24.87