Portal Berita Ekonomi Selasa, 16 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:39 WIB. Audit - AP JUNINHO dan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & rekan (Crowe Howarth) akan lakukan audit informasi keuangan historis tahunan HOKI. 
  • 18:33 WIB. Gerindra - Kebijakan Jokowi yang mendekatkan rakyat apa?
  • 18:04 WIB. Hukum - Rizal Ramli ajukan ganti rugi pada Surya Paloh sebesar Rp1 triliun.
  • 18:04 WIB. Politik - TKN Jokowi-Ma'ruf berkomitmen kampanye positif.
  • 18:03 WIB. Daerah - Menteri Desa: 90% desa di Sigi terdampak bencana.
  • 18:03 WIB. Olahraga - Kemenpora bantah bonus pelatih Asian Games tidak tersalurkan.
  • 18:03 WIB. Megapolitan - DPRD minta Anies teruskan program gubernur sebelumnya.
  • 18:01 WIB. Esemka - Staf presiden bilang SUV Esemka dijual Rp200 jutaan.
  • 18:00 WIB. KPK - MSU: Kami dukung penuh KPK dan akan berikan sanksi pada oknum terkait. 
  • 18:00 WIB. Jeff Bezos - Jeff Bezos bakal rogoh kocek lebih demi misi luar angkasa yang diusung Blue Origin.
  • 17:59 WIB. KPK - MSU lakukan investigasi internal usai OTT KPK di Pemkab Bekasi. 
  • 17:59 WIB. BMW - BMW ajak perusahaan Swedia untuk produksi baterai mobil listrik.
  • 17:59 WIB. Meizu - Meizu akan gempur pasar Indonesia lagi di akhir tahun nanti.
  • 17:58 WIB. Google - Google mundur dari konferensi bisnis di Arab Saudi.
  • 17:58 WIB. Google - Google kekeh kembali jajaki China.

Buruh Jabar Tolak Perda No 54/2018

Foto Berita Buruh Jabar Tolak Perda No 54/2018
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menolak kebijakan Perda No 54 Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum di daerah Provinsi Jawa Barat yang isinya cenderung tidak berpihak kepada kaum buruh di Jawa Barat.

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto Ferianto mengatakan Perda tersebut mengkerdilkan adanya Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) karena Surat keputusan (SK) tersebut harus melalui kajian yang begitu rumit.

"Perda itu, harus disepakati oleh asosiasi pengusaha sektor dengan serikat pekerja sektor. Kalau tidak ada itu tentu UMSK tidak ada," katanya kepada wartawan di Bandung, Selasa (25/9/2018).

Menurutnya dengan lahirnya Perda ini menjadi salah satu alasan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk tidak mau berunding karena menghindari adanya kesepatakan yang dikhawatirkan tidak ada UMSK pada 2019. 

Dia menambahkan selain menolak, KSPSI rencananya dalam waktu dekat akan melakukan aksi unjuk rasa penolakan tehadap Gubernur Jabar 

"Rencananya dalam bulan Oktober akan melakukan unjuk rasa penolakan Perda itu," ujarnya.

Roy menambahkan KSPSI akan mengambil langkah hukum dengan melakukan yudisial review terhadap Perda tersebut karena bertentangan dengan Undang Undang No 13  2018 yang di dalamnya sudah ditetapkan formula penghitungan UMK. 

"Undang Undang hanya didasarkan pada KHL, pertumbuhan ekonomi dan inflasi sehingga sudah melampaui lebih dari kewenangan Gubenur," ungkapnya.

Adapun pengacara SPSI, Agus menilai kondisi ini akan dirasakan berat bagi kaum buruh sehingga mereka akan melakukan unjuk rasa aksi penolakan terhadap regulasi tersebut. 

Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan KSPSI akan melakukan yidicial review kepada Mahkamah Agung (MA) Diharapkan menjadi langkah yang baik untuk buruh. 

"Dengan terbitnya perda ini menjadi sebuah neraka bagi buruh karena segala sesuatu harus dilakukan kesepakatan tapi ini sudah tidak lagi mencerminkan kesejahteraan bagi buruh atau pemerintah tidak sama sekali memberikan ruang untuk buruh untuk melakukan negoisasi UMK," pungkasnya.

Tag: Buruh

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,072.49 4,031.33
British Pound GBP 1.00 20,101.94 19,900.49
China Yuan CNY 1.00 2,210.97 2,188.98
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,282.00 15,130.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,908.29 10,796.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,950.28 1,930.86
Dolar Singapura SGD 1.00 11,111.76 10,999.64
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,708.78 17,526.59
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,682.41 3,641.40
Yen Jepang JPY 100.00 13,649.52 13,512.55

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5800.817 73.561 610
2 Agriculture 1499.514 -10.316 20
3 Mining 1908.385 14.778 47
4 Basic Industry and Chemicals 734.213 11.492 70
5 Miscellanous Industry 1207.433 19.109 45
6 Consumer Goods 2472.151 56.797 49
7 Cons., Property & Real Estate 404.376 3.894 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.496 21.972 70
9 Finance 1055.585 7.521 91
10 Trade & Service 790.225 1.656 147
No Code Prev Close Change %
1 CITY 436 545 109 25.00
2 DIGI 805 1,005 200 24.84
3 AKPI 825 970 145 17.58
4 RMBA 330 376 46 13.94
5 BACA 268 304 36 13.43
6 LMAS 69 78 9 13.04
7 POLL 1,500 1,695 195 13.00
8 LAND 1,050 1,185 135 12.86
9 PJAA 1,120 1,260 140 12.50
10 GHON 1,150 1,275 125 10.87
No Code Prev Close Change %
1 IBST 7,200 5,775 -1,425 -19.79
2 VRNA 127 110 -17 -13.39
3 LPCK 1,385 1,200 -185 -13.36
4 GOOD 2,510 2,210 -300 -11.95
5 MYTX 140 124 -16 -11.43
6 KARW 92 82 -10 -10.87
7 VINS 98 88 -10 -10.20
8 TELE 730 660 -70 -9.59
9 TRAM 220 199 -21 -9.55
10 APEX 1,760 1,600 -160 -9.09
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 220 199 -21 -9.55
2 PNLF 280 288 8 2.86
3 CPRO 50 50 0 0.00
4 INKP 11,700 12,250 550 4.70
5 TKIM 10,050 10,300 250 2.49
6 PGAS 2,040 2,200 160 7.84
7 SKRN 1,185 1,170 -15 -1.27
8 TLKM 3,660 3,780 120 3.28
9 ERAA 1,960 2,040 80 4.08
10 PTBA 4,440 4,390 -50 -1.13