Portal Berita Ekonomi Sabtu, 20 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:38 WIB. Pepper - Pepper, robot pertama yang jadi saksi di sidang parlemen.
  • 12:34 WIB. Google - Google perbaiki fitur Login Otomatis pada pembaruan Chrome terrbaru.
  • 12:10 WIB. Facebook - Spammer peretas 50 juta pengguna Facebook nyamar jadi digital marketer.
  • 12:08 WIB. Twitter - Twitter blokir akun bot pro Arab Suadi untuk kasus Khashoggi. 
  • 10:34 WIB. Samsung - Samsung uji coba kamera selfie dalam layar.
  • 10:33 WIB. Facebook - Hacker Facebook tak terkait negara tertentu.  
  • 08:28 WIB. Huawei - Huawei pastikan kelahiran ponsel 5G layar lipat Juni 2019.
  • 08:27 WIB. NASA - NASA abadikan Albert Einstein jadi nama rasi bintang.
  • 08:24 WIB. WeChat Pay - WeChat Pay asal China rambah pasar Amerika.
  • 08:21 WIB. Tokopedia - Tokopedia bakal ganti TokoCash dengan Ovo.
  • 08:20 WIB. Facebook - Investor Facebook mau tendang Zuckerberg dari posisi chairman.

Buruh Jabar Tolak Perda No 54/2018

Foto Berita Buruh Jabar Tolak Perda No 54/2018
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menolak kebijakan Perda No 54 Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum di daerah Provinsi Jawa Barat yang isinya cenderung tidak berpihak kepada kaum buruh di Jawa Barat.

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto Ferianto mengatakan Perda tersebut mengkerdilkan adanya Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) karena Surat keputusan (SK) tersebut harus melalui kajian yang begitu rumit.

"Perda itu, harus disepakati oleh asosiasi pengusaha sektor dengan serikat pekerja sektor. Kalau tidak ada itu tentu UMSK tidak ada," katanya kepada wartawan di Bandung, Selasa (25/9/2018).

Menurutnya dengan lahirnya Perda ini menjadi salah satu alasan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk tidak mau berunding karena menghindari adanya kesepatakan yang dikhawatirkan tidak ada UMSK pada 2019. 

Dia menambahkan selain menolak, KSPSI rencananya dalam waktu dekat akan melakukan aksi unjuk rasa penolakan tehadap Gubernur Jabar 

"Rencananya dalam bulan Oktober akan melakukan unjuk rasa penolakan Perda itu," ujarnya.

Roy menambahkan KSPSI akan mengambil langkah hukum dengan melakukan yudisial review terhadap Perda tersebut karena bertentangan dengan Undang Undang No 13  2018 yang di dalamnya sudah ditetapkan formula penghitungan UMK. 

"Undang Undang hanya didasarkan pada KHL, pertumbuhan ekonomi dan inflasi sehingga sudah melampaui lebih dari kewenangan Gubenur," ungkapnya.

Adapun pengacara SPSI, Agus menilai kondisi ini akan dirasakan berat bagi kaum buruh sehingga mereka akan melakukan unjuk rasa aksi penolakan terhadap regulasi tersebut. 

Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan KSPSI akan melakukan yidicial review kepada Mahkamah Agung (MA) Diharapkan menjadi langkah yang baik untuk buruh. 

"Dengan terbitnya perda ini menjadi sebuah neraka bagi buruh karena segala sesuatu harus dilakukan kesepakatan tapi ini sudah tidak lagi mencerminkan kesejahteraan bagi buruh atau pemerintah tidak sama sekali memberikan ruang untuk buruh untuk melakukan negoisasi UMK," pungkasnya.

Tag: Buruh

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46