Soal Perang Dagang, Ini Arahan JK di Majelis Umum PBB

Warta Ekonomi, New York -

Jusuf Kalla menyampaikan perlunya meningkatkan kerja sama antarnegara untuk menanggulangi dampak negatif perang dagang Amerika Serikat dan China yang terus berlanjut.

Wapres menyatakan hal itu dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi dan Sosial (Ecosoc) PBB tentang pembiayaan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030 di Markas Besar PBB, New York, Senin (24/9/2018).

"Kita bisa bekerja bersama untuk mengurangi efek dari pertarungan dua negara besar yang membuat negara lain turut menderita karena situasi ini," ujar JK.

Diharapkan dengan kerja sama untuk mengurangi dampak negatif perang dagang tersebut, maka dapat mendukung tidak saja ekonomi salah satu negara namun juga ekonomi dunia. Dengan demikian, Wapres katakan, akan dapat menunjang kesejahteraan dan kemiskinan dapat dikurangi.

Wapres dalam kesempatan tersebut juga menyatakan, Pemerintah Indonesia terus memastikan pembangunan berkelanjutan. Diantaranya dengan membangun infrastruktur di berbagai bidang, bekerja sama dengan kalangan swasta.

Hal ini karena kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun sebanyak US$460 miliar tidak mungkini dipenuhi seluruhnya melalui anggaran negara.

"Kita membutuhkan kerja sama dengan kalangan swasta," katanya.

Selain itu, Pemerintah juga menjaga kondisi ekonomi yang lebih stabil. Saling percaya investor asing dengan investor dalam negeri turut menunjang stabilitas ekonomi.

Usai menjadi pembicara dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi dan Sosial (Ecosoc) PBB tentang pembiayaan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030, Wapres melanjutkan agenda berikutnya, dengan menghadiri Panel Tingkat Tinggi Membangun Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan.

Panel tingkat tinggi tersebut dilaksanakan di Museum Of Art, New York, Senin. Tampak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti hadir dalam acara tersebut.

Wapres juga menyampaikan potensi kelautan sekaligus tantangan terhadap keberlanjutan ekonomi kelautan serta kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia.