Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:56 WIB. Grab - Mantan karyawan Amazon dan NASA, Mark Porter jadi CTO transportasi Grab.
  • 14:33 WIB. UMKM -  LPDB-KUMKM sejak 2008 hingga saat ini telah menyalurkan dana bergulir lebih dari Rp8,5 triliun kepada lebih dari 1juta pelaku UKM.
  • 14:31 WIB. UMKM -  LPDB-KUMKM optimistis dapat menyalurkan dana begulir sesuai target, Rp1,2 triliun.
  • 14:31 WIB. UMKM - Moratorium penyaluran dana bertujuan benahi peraturan dan kebijakan sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2018.
  • 14:29 WIB. UMKM - LPDB-KUMKM: moratorium tidak dilakukan setahun penuh, hanya 4-5 bulan saja.
  • 14:28 WIB. UMKM - LPDB-KUMKM: moratorium pencairan dana bergulir tidak merugikan UMKM.
  • 14:26 WIB. Beras - Bulog Riau-Kepri miliki stok beras 24.000 ton.
  • 14:24 WIB. IKM - Pemkot Kediri: perekonomian Kediri berkembang akibat tumbuhnya IKM.
  • 14:23 WIB. Harga - Disperindag: harga cengkih dan pala mulai turun.
  • 14:22 WIB. WFD - Kalbar hadirkan produk pangan unggulan daerah di WFD.
  • 14:20 WIB. Ekspor - Pemerintah Jateng targetkan ekspor 6,151 miliar dolar AS.
  • 14:19 WIB. Beras - Perum Bulog: kalau sebelumnya penyerapan bisa 100 ribu ton setiap hari, kini turun d ibawah 100 ribu ton/hari.
  • 14:17 WIB. Beras - Bulog: penyerapan beras nasional saat ini menurun karena faktor harga yang tinggi dan panen mulai berkurang.
  • 13:22 WIB. Bamsoet - Semua peluru yang bersarang di ruangan kerja anggota DPR berasal dari satu pistol Glock 17.
  • 13:22 WIB. Ketua DPR - Saya tak menyalahkan mereka yang memanaskan situasi politik, dengan peluru nyasar.

DPR Minta Pemerintah Segera Revisi UU ASN

Foto Berita DPR Minta Pemerintah Segera Revisi UU ASN
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera membahas revisi UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga bisa segera diselesaikan dan agar tercipta jaminan terhadap tenaga kerja honorer.

Menurut dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R19/Pres/03/2017 mengenai penyelesaian status pegawai honorer melalui revisi UU ASN.

Bambang mengatakan dalam surat amanat presiden tersebut, pemerintah memberikan tugas kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri PAN-RB Syafruddin untuk membahas bersama revisi UU ASN.

"Kami ingin agar revisi UU ASN segera disahkan DPR, dan kami berkomitmen untuk menuntaskannya," ujar Bambang.

Dia mengatakan dirinya menerima aspirasi Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) Komite Nasional Aparatur Sipil Negara (KNASN) dan Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) di ruang kerjanya pada Selasa siang.

Menurut dia, pemerintah harus segera menyampaikan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) revisi UU ASN kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR agar permasalahan 225 ribu tenaga honorer kontrak segera diselesaikan.

Anggota Panitia Kerja Revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Legislasi (Baleg) DPR, Rieke Diah Pitaloka mengatakan beberapa hari terakhir publik dikejutkan dengan berita bahwa negara akan menyelesaikan persoalan honorer melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sementara itu menurut dia, ratusan ribu masyarakat seperti honorer, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, dan pegawai tetap non-PNS masih terus memperjuangkan hak-haknya.

"Selama ini dalam UU ASN tidak ada satu pasal atau ayat pun yang menyinggung penyelesaian status kerja honorer, padahal mereka sudah mengabdi puluhan tahun," tuturnya.

Dia mengatakan, solusi penyelesaian honorer harus memiliki payung hukum karena penyelesaian mereka yang mengabdi bekerja puluhan tahun tanpa ada payung hukum, sehingga DPR aklamasi menerima revisi UU ASN menjadi inisiatif DPR yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR pada 24 Januari 2017.

Menurut Rieke, Pimpinan DPR sudah menyampaikan kepada presiden perihal tersebut dan pada 22 Maret 2017, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R19/Pres/03/2017.

Rieke mengatakan, Presiden Jokowi sudah menunjuk menteri keuangan, menteri hukum dan hak asasi manusia, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, untuk melakukan pembahasan.

Namun menurut dia, sampai sekarang ini belum sama sekali terjadi pembahasan revisi UU ASN tersebut sehingga dirinya tidak mau ada keputusan tanpa dasar hukum sehingga revisi UU ASN harus segera dilakukan.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5845.242 -23.378 610
2 Agriculture 1577.028 54.568 20
3 Mining 1916.200 -17.317 47
4 Basic Industry and Chemicals 752.704 6.245 70
5 Miscellanous Industry 1214.126 0.053 45
6 Consumer Goods 2489.884 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.106 -0.132 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.831 -27.064 70
9 Finance 1059.438 -5.179 91
10 Trade & Service 796.896 -3.311 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,210 1,510 300 24.79
2 ABMM 1,935 2,190 255 13.18
3 MAYA 6,200 6,950 750 12.10
4 LSIP 1,155 1,270 115 9.96
5 VINS 88 96 8 9.09
6 CTTH 113 123 10 8.85
7 MTDL 680 740 60 8.82
8 PBRX 510 555 45 8.82
9 FISH 3,300 3,590 290 8.79
10 GOOD 2,350 2,550 200 8.51
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 336 296 -40 -11.90
2 KBLM 284 252 -32 -11.27
3 SMDM 149 133 -16 -10.74
4 AGRS 256 236 -20 -7.81
5 GMFI 308 284 -24 -7.79
6 ABBA 116 107 -9 -7.76
7 CSIS 400 370 -30 -7.50
8 MLPL 88 82 -6 -6.82
9 BAYU 2,450 2,290 -160 -6.53
10 RBMS 172 161 -11 -6.40
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 98 96 -2 -2.04
2 TLKM 3,900 3,760 -140 -3.59
3 KPIG 135 136 1 0.74
4 PGAS 2,310 2,230 -80 -3.46
5 SRIL 320 332 12 3.75
6 SMCB 1,625 1,725 100 6.15
7 PNLF 290 294 4 1.38
8 INKP 13,525 13,675 150 1.11
9 BHIT 80 82 2 2.50
10 MNCN 775 790 15 1.94