Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Bendahara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Thomas Djiwandono menegaskan pihaknya membantah laporan dana awal kampanye (LDAK) sebesar Rp2 miliar agar sesuai nomor urut 02 di Pilpres 2019.
"Kenapa Rp2 miliar, simple saja. Itu kan 50:50 dulu. Istilahnya, Pak Prabowo Rp1 miliar dulu, Pak Sandi Rp1 miliar dulu," katanya, Selasa (25/9/2018).
Lanjutnya, Ia mengatakan jika memang sengaja menyerahkan LDAK dengan nominal yang serupa dengan nomor urut, kubu Prabowo-Sandi tidak akan mendapat efek elektoral apapun.
"Enggak ada efeknya. Kalau soal angka ya namanya juga baru buka rekening. Kalau kita mau membuka rekening, saldo awal berapa sih? Kan, kira-kira begitu," teranganya.
Ia mengatakan bahwa Prabowo-Sandi memang ingin menyampaikan pesan tertentu dalam tahapan pelaporan LDAK kepada kader, relawan, dan masyarakat.
"Yakni komitmen Prabowo dan Sandi untuk berkontestasi dalam Pilpres 2019. Komitmen tersebut dibuktikan oleh keduanya dengan sama-sama menjadi penyumbang dana awal." tukasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menuding kubu Prabowo-Sandi menyerahkan LDAK hanya sebagai simbolisasi angka 2.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
