Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:22 WIB. Rupiah - Rupiah melemah 0,02% ke level Rp14.078 per dolar AS.¬†
  • 09:09 WIB. ADHI - Adhi Karya menyiapkan pembangunan tol dalam Kota Medan dengan investasi Rp15 triliun.
  • 09:00 WIB. IHSG - IHSG dibuka menguat 0,08% ke level 6.420,16 di awal sesi I.¬†
  • 08:44 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah berupaya mendorong UMKM dalam menerapkan aktivitas hijau.
  • 08:43 WIB. Pelindo II - Pelindo II siap berkompetisi dengan Thailand yang berambisi menjadi alternatif hub ekspor Asean.
  • 08:18 WIB. KAEF - Kimia Farma mendorong penjualan segmen OTC dan kosmetik.
  • 08:12 WIB. Tol - tarif tol untuk Jalan Tol Sei Rampah-Tebing Tinggi resmi diberlakukan.
  • 08:11 WIB. Bulog - Bulog Sumut menambah stok daging kerbau untuk mengamankan pasokan menjelang Ramadan.
  • 05:58 WIB. SBR006 - Hasil penjualan SBR006 lebih rendah daripada SBR005.
  • 05:57 WIB. BTN - BTN masuk Finraya melalui perusahaan modal ventura.
  • 05:56 WIB. Pendapatan Negara - Pertumbuhan pendapatan negara melambat di Kuartal I 2019.
  • 05:56 WIB. HIN - Hotel Indonesia Natour mencatatkan pendapatan Rp157 miliar di kuartal I-2019.
  • 05:55 WIB. Investree - Hingga Maret 2019, Investree salurkan pinjaman Rp1,96 triliun.

Lagi, BFI Finance Digugat Bayar Ganti Rugi Dividen Rp1 Triliun

Lagi, BFI Finance Digugat Bayar Ganti Rugi Dividen Rp1 Triliun - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

PT Aryaputra Teguharta (APT) kembali mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) dan pihak-pihak terkait lainnya yang tidak menghomati eksistensi PT APT sebagai pemilik sah atas 32,32% saham berdasarkan Putusan PK No. 240/2006. Pasalnya dalam gugatan yang terdaftar dengan Nomor Registrasi Perkara: 527/PDT.G/2018/PN.JKT.PST ini, BFIN dituntut untuk membayar ganti kerugian terkait dengan dividen sebesar lebih dari Rp 1 triliun. 

Partner dari HHR Lawyers, Asido Panjaitan, mengatakan tuntutan dividen yang digugat di sini hanya sampai dengan tahun buku 2017, artinya argo hitungan kewajiban pembayaran dividen tetap berjalan di masa yang akan datang.

"Serta, hak tambahan dividen tersebut akan tetap dikejar sampai kapanpun juga oleh PT APT," ujar Asido, dalam keterangan resminya, di Jakarta, Rabu (24/09/2018).

Dalam gugatannya kali ini, menurut Asido, PT APT sangat menyayangkan bahwa meskipun sudah jelas salah satu amar Putusan PK No. 240/2006 berisi putusan yang bersifat declaratoir (menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum) yakni PT APT adalah pemilik sah (lawful owner) atas saham-saham 32,32%, dan sebelumnya hal ini sudah diperingatkan oleh PT APT melalui surat somasi tanggal 4 Juni 2018, ternyata BFIN dengan arogan dan semena-mena begitu saja menolak kewajiban hukumnya yaitu dengan sengaja tidak mau melaksanakan Putusan PK No. 240/2006. 

"Bahkan secara tidak patut mengatakan dan menyebarluaskan kepada masyarakat bahwa Putusan PK No. 240/2006 adalah putusan yang tidak berkekuatan hukum tetap, yang sudah tentu hal tersebut tidak benar,"katanya. 

Karenanya dalam gugatan yang didaftarkan pada tanggal 24 September 2018, PTAPT menuntut ganti kerugian berupa Hak Dividen milik PT APT untuk tahun buku 2002 sampai dengan tahun buku 2017 sebesar Rp644,81 miliar, Ganti rugi yang berasal dari bunga akibat suatu kelalaian/kealpaan untuk membayar dividen sejak tahun buku 2002 sampai dengan tahun buku 2017, yang diperhitungkan 6% per tahun (bunga moratoir), yaitu sebesar Rp133,93 miliar dan Ganti rugi immateriil sebesar Rp500 miliar dengan total ganti kerugian seluruhnya sebesar Rp1,27 triliun

Selain tuntutan ganti kerugian, PT APT dalam gugatannya juga menuntut atas perbuatan melawan hukum dari BFIN yang dengan sengaja menghilangkan keberadaan PT APT sebagai pemilik sah atas 32,32% saham dalam akta-akta Notaris dan anggaran dasar yang selama ini dibuat oleh BFIN, padahal akta-akta Notaris tersebut isinya jelas-jelas mengandung cacat material yang tidak mengakui PT APT sebagai pemilik sah atas saham-saham 32,32% berdasarkan Putusan PK No. 240/2006.

Karenanya PT APT menuntut agar akta-akta yang ada sejak 2006 hingga 2017 demi hukum harus dinyatakan sebagai akta-akta pura-pura (akta-akta proforma), karenanya berdasarkan hukum harus dinyatakan batal dan tidak sah secara yuridis, serta dari sejak awal tidak berkekuatan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum (void ab initio). 

"Kami menuntut agar semua akta-akta Notaris dan Anggaran Dasar yang selama ini dibuat oleh BFIN, yang isinya mengandung cacat material tidak mengakui PTAPT sebagai pemilik sah atas saham-saham 32,32% berdasarkan Putusan PK No. 240/2006, demi hukum dinyatakan sebagai akta-akta pura-pura (akta-akta proforma), karenanya harus dinyatakan batal dan tidak sah secara yuridis, dan sejak awal tidak berkekuatan dan tidak mempunyai akibat hukum (void ab initio)," ungkapnya. 

Tercatat, total ganti kerugian yang dituntut oleh PTAPT melalui dua gugatan perdata ini seluruhnya sudah berjumlah Rp1,35 triliun.

“PTAPT tidak hanya bertumpu kepada dua gugatan ini saja. HHR Lawyers atas nama PTAPT akan segera mengajukan gugatan-gugatan lainnya baik di Indonesia maupun di jurisdiksi hukum luar Indonesia. Tunggu saja", pungkas Asido.

Tag: PT Aryaputra Teguharta (APT), PT BFI Finance Indonesia Tbk

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Muhammad Iqbal

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,767.34 3,729.10
British Pound GBP 1.00 18,352.50 18,169.21
China Yuan CNY 1.00 2,107.26 2,086.37
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,126.00 13,986.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,088.79 9,987.40
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,800.52 1,782.63
Dolar Singapura SGD 1.00 10,418.17 10,313.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,876.21 15,717.47
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,416.20 3,378.26
Yen Jepang JPY 100.00 12,620.39 12,490.85

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6414.743 -92.478 632
2 Agriculture 1465.003 -23.397 21
3 Mining 1781.165 -2.123 47
4 Basic Industry and Chemicals 831.329 -16.797 71
5 Miscellanous Industry 1307.550 -48.206 46
6 Consumer Goods 2475.827 -70.443 52
7 Cons., Property & Real Estate 491.877 -6.552 75
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1148.843 -15.603 73
9 Finance 1300.817 -9.558 91
10 Trade & Service 809.674 -1.726 156
No Code Prev Close Change %
1 JAYA 134 168 34 25.37
2 HRME 374 466 92 24.60
3 ESTI 94 109 15 15.96
4 RAJA 262 302 40 15.27
5 MDLN 260 286 26 10.00
6 IKBI 254 278 24 9.45
7 CSAP 585 640 55 9.40
8 LUCK 780 840 60 7.69
9 VOKS 260 280 20 7.69
10 FREN 290 312 22 7.59
No Code Prev Close Change %
1 KIOS 1,100 930 -170 -15.45
2 MAYA 8,100 7,000 -1,100 -13.58
3 IIKP 144 125 -19 -13.19
4 PTIS 306 266 -40 -13.07
5 AHAP 69 61 -8 -11.59
6 ABBA 163 147 -16 -9.82
7 LMPI 155 140 -15 -9.68
8 BMSR 138 125 -13 -9.42
9 INTD 166 151 -15 -9.04
10 JSKY 1,185 1,080 -105 -8.86
No Code Prev Close Change %
1 HMSP 3,630 3,440 -190 -5.23
2 MABA 55 52 -3 -5.45
3 JAYA 134 168 34 25.37
4 FREN 290 312 22 7.59
5 BBRI 4,460 4,440 -20 -0.45
6 CPRI 177 168 -9 -5.08
7 TLKM 3,860 3,780 -80 -2.07
8 BBCA 28,125 28,125 0 0.00
9 ANTM 885 855 -30 -3.39
10 WIKA 2,420 2,380 -40 -1.65