Portal Berita Ekonomi Kamis, 13 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:15 WIB. Indra Karya - Indra Karya memperkirakan meraih laba sebesar Rp11,2 miliar tahun ini.
  • 23:14 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah menyalurkan pembiayaan sindikasi jalan tol sebesar Rp1,4 triliun sepanjang 2018.
  • 23:14 WIB. BUMN - Utang BUMN kini menembus Rp5,271 triliun.
  • 23:09 WIB. WEGE - WEGE targetkan kenaikkan 40% kontrak baru tahun depan.
  • 22:02 WIB. Telkomsel - Telkomsel meluncurkan aplikasi mBanking.
  • 22:02 WIB. WKR - Waskita Realty menganggarkan capex Rp1,03 triliun di tahun depan.
  • 22:01 WIB. PGE - PGE sedang mengerjakan 14 WKP dengan total kapasitas sebesar 617 MW.
  • 21:59 WIB. BNI - BNI dan Kemtan memperluas cakupan ke Kalimantan.
  • 21:50 WIB. Mandiri - Hadapi Nataru 2019, Mandiri siapkan uang tunai Rp13,73 triliun.
  • 21:50 WIB. WIKA - Profil finansial WIKA dianggap masih dapat diimbangi penghasilan arus kas yang lebih baik.
  • 21:49 WIB. WIKA - Rating utang WIKA tetap di level BB.
  • 21:49 WIB. WIKA - Fitch Ratings memangkas outlook WIKA dari stabil menjadi negatif.
  • 21:49 WIB. AP II - AP II menerapkan konsep transformasi digital dalam pengelolaan bandara.

Lagi, BFI Finance Digugat Bayar Ganti Rugi Dividen Rp1 Triliun

Foto Berita Lagi, BFI Finance Digugat Bayar Ganti Rugi Dividen Rp1 Triliun
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

PT Aryaputra Teguharta (APT) kembali mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) dan pihak-pihak terkait lainnya yang tidak menghomati eksistensi PT APT sebagai pemilik sah atas 32,32% saham berdasarkan Putusan PK No. 240/2006. Pasalnya dalam gugatan yang terdaftar dengan Nomor Registrasi Perkara: 527/PDT.G/2018/PN.JKT.PST ini, BFIN dituntut untuk membayar ganti kerugian terkait dengan dividen sebesar lebih dari Rp 1 triliun. 

Partner dari HHR Lawyers, Asido Panjaitan, mengatakan tuntutan dividen yang digugat di sini hanya sampai dengan tahun buku 2017, artinya argo hitungan kewajiban pembayaran dividen tetap berjalan di masa yang akan datang.

"Serta, hak tambahan dividen tersebut akan tetap dikejar sampai kapanpun juga oleh PT APT," ujar Asido, dalam keterangan resminya, di Jakarta, Rabu (24/09/2018).

Dalam gugatannya kali ini, menurut Asido, PT APT sangat menyayangkan bahwa meskipun sudah jelas salah satu amar Putusan PK No. 240/2006 berisi putusan yang bersifat declaratoir (menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum) yakni PT APT adalah pemilik sah (lawful owner) atas saham-saham 32,32%, dan sebelumnya hal ini sudah diperingatkan oleh PT APT melalui surat somasi tanggal 4 Juni 2018, ternyata BFIN dengan arogan dan semena-mena begitu saja menolak kewajiban hukumnya yaitu dengan sengaja tidak mau melaksanakan Putusan PK No. 240/2006. 

"Bahkan secara tidak patut mengatakan dan menyebarluaskan kepada masyarakat bahwa Putusan PK No. 240/2006 adalah putusan yang tidak berkekuatan hukum tetap, yang sudah tentu hal tersebut tidak benar,"katanya. 

Karenanya dalam gugatan yang didaftarkan pada tanggal 24 September 2018, PTAPT menuntut ganti kerugian berupa Hak Dividen milik PT APT untuk tahun buku 2002 sampai dengan tahun buku 2017 sebesar Rp644,81 miliar, Ganti rugi yang berasal dari bunga akibat suatu kelalaian/kealpaan untuk membayar dividen sejak tahun buku 2002 sampai dengan tahun buku 2017, yang diperhitungkan 6% per tahun (bunga moratoir), yaitu sebesar Rp133,93 miliar dan Ganti rugi immateriil sebesar Rp500 miliar dengan total ganti kerugian seluruhnya sebesar Rp1,27 triliun

Selain tuntutan ganti kerugian, PT APT dalam gugatannya juga menuntut atas perbuatan melawan hukum dari BFIN yang dengan sengaja menghilangkan keberadaan PT APT sebagai pemilik sah atas 32,32% saham dalam akta-akta Notaris dan anggaran dasar yang selama ini dibuat oleh BFIN, padahal akta-akta Notaris tersebut isinya jelas-jelas mengandung cacat material yang tidak mengakui PT APT sebagai pemilik sah atas saham-saham 32,32% berdasarkan Putusan PK No. 240/2006.

Karenanya PT APT menuntut agar akta-akta yang ada sejak 2006 hingga 2017 demi hukum harus dinyatakan sebagai akta-akta pura-pura (akta-akta proforma), karenanya berdasarkan hukum harus dinyatakan batal dan tidak sah secara yuridis, serta dari sejak awal tidak berkekuatan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum (void ab initio). 

"Kami menuntut agar semua akta-akta Notaris dan Anggaran Dasar yang selama ini dibuat oleh BFIN, yang isinya mengandung cacat material tidak mengakui PTAPT sebagai pemilik sah atas saham-saham 32,32% berdasarkan Putusan PK No. 240/2006, demi hukum dinyatakan sebagai akta-akta pura-pura (akta-akta proforma), karenanya harus dinyatakan batal dan tidak sah secara yuridis, dan sejak awal tidak berkekuatan dan tidak mempunyai akibat hukum (void ab initio)," ungkapnya. 

Tercatat, total ganti kerugian yang dituntut oleh PTAPT melalui dua gugatan perdata ini seluruhnya sudah berjumlah Rp1,35 triliun.

“PTAPT tidak hanya bertumpu kepada dua gugatan ini saja. HHR Lawyers atas nama PTAPT akan segera mengajukan gugatan-gugatan lainnya baik di Indonesia maupun di jurisdiksi hukum luar Indonesia. Tunggu saja", pungkas Asido.

Tag: PT Aryaputra Teguharta (APT), PT BFI Finance Indonesia Tbk

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Muhammad Iqbal

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6115.577 38.990 621
2 Agriculture 1505.088 -1.455 20
3 Mining 1755.401 7.640 47
4 Basic Industry and Chemicals 834.495 13.819 71
5 Miscellanous Industry 1393.243 11.184 46
6 Consumer Goods 2499.289 15.900 49
7 Cons., Property & Real Estate 451.558 6.736 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.077 9.161 71
9 Finance 1164.990 2.978 91
10 Trade & Service 792.381 1.998 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 298 446 148 49.66
2 SOTS 350 436 86 24.57
3 AKSI 286 344 58 20.28
4 KPAS 600 710 110 18.33
5 ESSA 272 314 42 15.44
6 PNSE 650 750 100 15.38
7 SSTM 450 510 60 13.33
8 TRAM 144 163 19 13.19
9 IBFN 246 278 32 13.01
10 YPAS 570 640 70 12.28
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 740 555 -185 -25.00
2 TFCO 780 610 -170 -21.79
3 OCAP 306 244 -62 -20.26
4 PDES 1,700 1,445 -255 -15.00
5 APEX 1,400 1,210 -190 -13.57
6 RIMO 162 142 -20 -12.35
7 RDTX 6,150 5,550 -600 -9.76
8 HDTX 140 127 -13 -9.29
9 YULE 220 200 -20 -9.09
10 MDKI 298 274 -24 -8.05
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 370 372 2 0.54
2 RIMO 162 142 -20 -12.35
3 KPAS 600 710 110 18.33
4 PTBA 4,280 4,310 30 0.70
5 ADRO 1,285 1,255 -30 -2.33
6 TLKM 3,620 3,650 30 0.83
7 TRAM 144 163 19 13.19
8 PTPP 1,900 2,020 120 6.32
9 WSKT 1,795 1,855 60 3.34
10 PGAS 2,060 2,130 70 3.40