Portal Berita Ekonomi Rabu, 17 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:36 WIB. Industri - SIJ dan MKPI sepakat lakukan perpanjangan sewa tanah dan bangunan sampai 17/10/2019. 
  • 16:21 WIB. Bursa - XBNI tambah unit penyertaan sebanyak 14 juta unit per tanggal 15/10/2018.
  • 16:00 WIB. Lippo - YLKI imbau masyarakat hati-hati saat transaksi pembelian dengan Meikarta. 
  • 15:52 WIB. RELI - 27 nasabah alami kerugian hingga Rp50 miliar usai ditipu mantan karyawan RELI. 
  • 15:36 WIB. ADHI - ADHI menargetkan pembangunan proyek Sistem Penyediaan Air Minum Kota Dumai awal tahun depan.
  • 15:21 WIB. ADHI - ADHI memperoleh kepemilikan minoritas 10% dalam konsorsium pengusahaan tol prakarsa Cikunir-Ulujami.
  • 13:52 WIB. Core - Kenaikan harga BMM dapat pengaruhi inflasi sebesar 0,05%-0,10% dari sebelumnya deflasi. 
  • 13:16 WIB. IHSG - Perdagangan hari ini, IHSG akan kembali menguat di level support 5.692-5.746 resistance 5.827-5.854.
  • 13:16 WIB. Jokowi - Mestinya ada manajemen sistem yang jelas agar pembayaran rumah sakit juga jelas.
  • 13:15 WIB. Jokowi - Seharusnya masalah BPJS Kesehatan dapat diselesaikan segara.
  • 12:45 WIB. Staf Fraksi PAN - Peluru nyasar yang mengenai dua ruang kerja anggota DPR, berbarengan dengan kejadian sebelumnya.
  • 12:44 WIB. Gedung DPR - Lagi peluru nyasar kembali ditemukan di gedung DPR.
  • 12:42 WIB. Pengamat - Posisi Sandiaga juga mempengaruhi suara HIPMI dan KADIN.
  • 12:42 WIB. Pengamat - Tidak semua suara HIPMI dan KADIN ke Jokowi-Ma'ruf.
  • 12:16 WIB. Ngabalin -  visi misi Prabowo-Sandi bernuansa orde baru.

Pemda Punya Peran Penting dalam Implementasi Program Jaminan Sosial

Foto Berita Pemda Punya Peran Penting dalam Implementasi Program Jaminan Sosial
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung implementasi program jaminan sosial. Melalui kebijakan dan regulasinya, Pemda menjadi penentu arah keberhasilan JKN dan Jamsos Ketenagakerjaan.

Demikian kesimpulan Rapat Koordinasi yang digelar Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), yang diikuti Ketua APEKSI, perwakilan BPJS Kesehatan, dan Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan.

Soeprayitno, anggota DJSN dari unsur asosiasi pemberi kerja, mengatakan pemerintah telah menerbitkan Inpres No 8 Tahun 2017. Melalui Inpres tersebut Gubernur, Bupati dan Walikota diinstruksikan untuk mendorong terlaksananya program JKN baik dari sisi regulasi, kepesertaan, pelayanan, pembayaran iuran dan pemberian sanksi.

“Tetapi sampai saat ini masih banyak Pemda yang belum memiliki aturan turunan dari Inpres tersebut baik untuk JKN maupun BPJS Ketenagakerjaan,” katanya, Kamis (27/9/2018) di Jakarta. 

Khusus untuk program JKN, diakui Soeprayitno masih banyak Pemda yang belum maksimal dalam pendataan penduduk. Ini menyebabkan belum semua penduduk bisa mendaftarkan diri menjadi peserta JKN.

Selain itu dari segi pelayanan kesehatan, banyak Puskesmas yang sampai saat ini tidak memiliki tenaga dokter dan tidak memiliki saran prasarana penunjang. Terutama puskesmas yang berada di daerah terpencil atau terbelakang (miskin). Akibatnya puskesmas belum bisa menegakkan diagnosa 144 jenis penyakit dengan benar.

“Ini menyebabkan angka rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat pratama menjadi tinggi. Pasien pun menumpuk di rumah sakit, dan tidak tertangani dengan baik,” lanjutnya.

Penemuan DJSN tersebut hampir sama dengan keluhan yang disampaikan oleh Pemda. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Airin Rachmi Diany, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Walikota Tangsel Benyamin mengatakan, pelayanan JKN masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Mulai dari penolakan pasien oleh sejumlah rumah sakit, banyaknya pasien yang dipaksa pulang meski kondisinya belum layak pulang, adanya pasien yang dibebani biaya administrasi, biaya obat dan biaya darah serta banyaknya pasien yang harus menunggu antrean berbulan-bulan untuk mendapatkan tindakan seperti operasi.

Sementara untuk BPJS Ketenagakerjaan ditemukan banyaknya Pemda yang tidak responsif terhadap program pemerintah tersebut. Pemda enggan mengalokasikan anggaran untuk BPJS TK mengingat kepesertaan BPJS TK menjadi tanggungjawab perusahaan pemberi kerja.

Disisi lain, DJSN lanjut Soeprayitno, masih ditemukan banyaknya pegawai dilingkungan pemerintah yang belum menjadi peserta BPJS TK dengan berbagai alasan.

DJSN juga mempertanyakan soal kepesertaan BPJS TK bagi tenaga kerja yang bekerja pada organisasi. Pekerja dilingkungan organisasi merupakan penerima upah tetapi belum jelas menjadi kewajiban siapa soal pembayaran iuran BPJS TK.

Pemerintah telah menargetkan pada 2021, setidaknya 80 persen tenaga kerja sudah menjadi anggota BPJS TK. Tetapi dari 26 juta lebih pekerja saat ini, baru sekitar 7 juta yang menjadi anggota BPJS TK.

Agar pelaksanaan dua program sosial tersebut berjalan optimal, DJSN merekomendasikan perlunya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Terlebih untuk BPJS Kesehatan, akhir tahun ini sudah harus mencapai universal health coverage,” tandasnya.

Tag: kesehatan

Penulis: Redaksi

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,066.22 4,025.16
British Pound GBP 1.00 20,110.87 19,901.42
China Yuan CNY 1.00 2,207.43 2,185.43
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,254.00 15,102.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,883.73 10,773.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,946.31 1,926.89
Dolar Singapura SGD 1.00 11,097.05 10,982.47
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,644.30 17,466.97
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.78 3,634.66
Yen Jepang JPY 100.00 13,573.59 13,434.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5800.817 73.561 610
2 Agriculture 1499.514 -10.316 20
3 Mining 1908.385 14.778 47
4 Basic Industry and Chemicals 734.213 11.492 70
5 Miscellanous Industry 1207.433 19.109 45
6 Consumer Goods 2472.151 56.797 49
7 Cons., Property & Real Estate 404.376 3.894 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.496 21.972 70
9 Finance 1055.585 7.521 91
10 Trade & Service 790.225 1.656 147
No Code Prev Close Change %
1 CITY 436 545 109 25.00
2 DIGI 805 1,005 200 24.84
3 AKPI 825 970 145 17.58
4 RMBA 330 376 46 13.94
5 BACA 268 304 36 13.43
6 LMAS 69 78 9 13.04
7 POLL 1,500 1,695 195 13.00
8 LAND 1,050 1,185 135 12.86
9 PJAA 1,120 1,260 140 12.50
10 GHON 1,150 1,275 125 10.87
No Code Prev Close Change %
1 IBST 7,200 5,775 -1,425 -19.79
2 VRNA 127 110 -17 -13.39
3 LPCK 1,385 1,200 -185 -13.36
4 GOOD 2,510 2,210 -300 -11.95
5 MYTX 140 124 -16 -11.43
6 KARW 92 82 -10 -10.87
7 VINS 98 88 -10 -10.20
8 TELE 730 660 -70 -9.59
9 TRAM 220 199 -21 -9.55
10 APEX 1,760 1,600 -160 -9.09
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 220 199 -21 -9.55
2 PNLF 280 288 8 2.86
3 CPRO 50 50 0 0.00
4 INKP 11,700 12,250 550 4.70
5 TKIM 10,050 10,300 250 2.49
6 PGAS 2,040 2,200 160 7.84
7 SKRN 1,185 1,170 -15 -1.27
8 TLKM 3,660 3,780 120 3.28
9 ERAA 1,960 2,040 80 4.08
10 PTBA 4,440 4,390 -50 -1.13