Portal Berita Ekonomi Selasa, 25 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:59 WIB. Indosat - Indosat Ooredoo kenalkan kualitas jaringan 4G Plus.
  • 15:46 WIB. Impor - Menko Darmin tak percaya BPS menyebut impor minyak goreng RI naik.
  • 15:22 WIB. PON XX - PUPR targetkan konstruksi 4 venue PON XX di Papua selesai Juni 2020.
  • 14:53 WIB. UMKM - Ada 5.000 UMKM yang ditargetkan go digital di tahun ini.
  • 14:35 WIB. Jokowi - Infrastruktur dan pariwisata jadi andalan Presiden Jokowi.
  • 14:25 WIB. Ekspor - BPS: ekspor pertanian naik 25,19%.
  • 14:16 WIB. Menpar - Menpar: endorser pariwisata kita adalah Presiden Jokowi.
  • 14:03 WIB. Pesawat - Penurunan harga tiket pesawat hanya di jadwal tertentu.
  • 06:22 WIB. Uang kripto - Bitcoin diperdagangkan di atas US$11.000 Senin kemarin.

Pemda Punya Peran Penting dalam Implementasi Program Jaminan Sosial

Pemda Punya Peran Penting dalam Implementasi Program Jaminan Sosial - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung implementasi program jaminan sosial. Melalui kebijakan dan regulasinya, Pemda menjadi penentu arah keberhasilan JKN dan Jamsos Ketenagakerjaan.

Demikian kesimpulan Rapat Koordinasi yang digelar Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), yang diikuti Ketua APEKSI, perwakilan BPJS Kesehatan, dan Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan.

Soeprayitno, anggota DJSN dari unsur asosiasi pemberi kerja, mengatakan pemerintah telah menerbitkan Inpres No 8 Tahun 2017. Melalui Inpres tersebut Gubernur, Bupati dan Walikota diinstruksikan untuk mendorong terlaksananya program JKN baik dari sisi regulasi, kepesertaan, pelayanan, pembayaran iuran dan pemberian sanksi.

“Tetapi sampai saat ini masih banyak Pemda yang belum memiliki aturan turunan dari Inpres tersebut baik untuk JKN maupun BPJS Ketenagakerjaan,” katanya, Kamis (27/9/2018) di Jakarta. 

Khusus untuk program JKN, diakui Soeprayitno masih banyak Pemda yang belum maksimal dalam pendataan penduduk. Ini menyebabkan belum semua penduduk bisa mendaftarkan diri menjadi peserta JKN.

Selain itu dari segi pelayanan kesehatan, banyak Puskesmas yang sampai saat ini tidak memiliki tenaga dokter dan tidak memiliki saran prasarana penunjang. Terutama puskesmas yang berada di daerah terpencil atau terbelakang (miskin). Akibatnya puskesmas belum bisa menegakkan diagnosa 144 jenis penyakit dengan benar.

“Ini menyebabkan angka rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat pratama menjadi tinggi. Pasien pun menumpuk di rumah sakit, dan tidak tertangani dengan baik,” lanjutnya.

Penemuan DJSN tersebut hampir sama dengan keluhan yang disampaikan oleh Pemda. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Airin Rachmi Diany, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Walikota Tangsel Benyamin mengatakan, pelayanan JKN masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Mulai dari penolakan pasien oleh sejumlah rumah sakit, banyaknya pasien yang dipaksa pulang meski kondisinya belum layak pulang, adanya pasien yang dibebani biaya administrasi, biaya obat dan biaya darah serta banyaknya pasien yang harus menunggu antrean berbulan-bulan untuk mendapatkan tindakan seperti operasi.

Sementara untuk BPJS Ketenagakerjaan ditemukan banyaknya Pemda yang tidak responsif terhadap program pemerintah tersebut. Pemda enggan mengalokasikan anggaran untuk BPJS TK mengingat kepesertaan BPJS TK menjadi tanggungjawab perusahaan pemberi kerja.

Disisi lain, DJSN lanjut Soeprayitno, masih ditemukan banyaknya pegawai dilingkungan pemerintah yang belum menjadi peserta BPJS TK dengan berbagai alasan.

DJSN juga mempertanyakan soal kepesertaan BPJS TK bagi tenaga kerja yang bekerja pada organisasi. Pekerja dilingkungan organisasi merupakan penerima upah tetapi belum jelas menjadi kewajiban siapa soal pembayaran iuran BPJS TK.

Pemerintah telah menargetkan pada 2021, setidaknya 80 persen tenaga kerja sudah menjadi anggota BPJS TK. Tetapi dari 26 juta lebih pekerja saat ini, baru sekitar 7 juta yang menjadi anggota BPJS TK.

Agar pelaksanaan dua program sosial tersebut berjalan optimal, DJSN merekomendasikan perlunya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Terlebih untuk BPJS Kesehatan, akhir tahun ini sudah harus mencapai universal health coverage,” tandasnya.

Tag: Kesehatan

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,788.76 3,750.60
British Pound GBP 1.00 18,120.74 17,938.24
China Yuan CNY 1.00 2,071.89 2,051.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,209.00 14,067.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,897.99 9,796.26
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,820.08 1,801.82
Dolar Singapura SGD 1.00 10,505.73 10,399.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,209.63 16,042.01
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,430.47 3,393.73
Yen Jepang JPY 100.00 13,264.56 13,128.32

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6320.445 31.980 636
2 Agriculture 1462.734 12.139 21
3 Mining 1729.467 84.267 46
4 Basic Industry and Chemicals 773.084 8.727 71
5 Miscellanous Industry 1274.058 -1.017 47
6 Consumer Goods 2405.119 3.777 52
7 Cons., Property & Real Estate 486.531 -1.769 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1191.003 6.146 74
9 Finance 1291.358 1.492 90
10 Trade & Service 802.181 3.053 159
No Code Prev Close Change %
1 INDY 1,335 1,675 340 25.47
2 POSA 360 450 90 25.00
3 SMBR 875 1,090 215 24.57
4 ALKA 360 438 78 21.67
5 KONI 376 448 72 19.15
6 INPP 760 880 120 15.79
7 KIOS 635 735 100 15.75
8 KICI 268 310 42 15.67
9 GOLD 438 500 62 14.16
10 HRUM 1,395 1,590 195 13.98
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 468 352 -116 -24.79
2 HDFA 168 136 -32 -19.05
3 BRAM 10,000 8,100 -1,900 -19.00
4 YULE 181 161 -20 -11.05
5 ARTA 460 410 -50 -10.87
6 PGLI 476 430 -46 -9.66
7 PYFA 188 170 -18 -9.57
8 NICK 270 246 -24 -8.89
9 WIIM 252 230 -22 -8.73
10 MAYA 7,000 6,425 -575 -8.21
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,615 1,835 220 13.62
2 INDY 1,335 1,675 340 25.47
3 ANTM 795 845 50 6.29
4 PTBA 2,880 3,060 180 6.25
5 MNCN 1,000 985 -15 -1.50
6 SMBR 875 1,090 215 24.57
7 BBRI 4,310 4,330 20 0.46
8 TAMU 500 520 20 4.00
9 JPFA 1,495 1,520 25 1.67
10 ADRO 1,245 1,330 85 6.83