Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:59 WIB. Dividen - MERK turunkan jumlah dividen interim jadi Rp1,149 triliun setelah dapat masukan dari BEI. 
  • 13:41 WIB. Sawit - DPR meyakini Jokowi memiliki komitmen memperhatikan nasib petani sawit dalam negeri.
  • 13:39 WIB. Kapal - Gubernur Babel segera menindak kapal trawl yang beroperasi di laut Kab.Bangka Selatan karena melanggar aturan.
  • 13:38 WIB. Ternak - Pemkab Pesisir Selatan mendirikan pasar ternak di Bukit Buai sebagai upaya dongkrak harga jual hewan ternak.
  • 13:37 WIB. Harga - TPID DIY: kenaikan harga daging ayam kampung karena ketersediaan komoditas itu berkurang.
  • 13:36 WIB. LKY - Lembaga Konsumen Yogyakarta minta masyarakat tidak mudah tergiur barang diskonan.
  • 13:35 WIB. Kopi - Disperindag Temanggung dorong munculnya eksportir kopi di daerah setempat.
  • 13:34 WIB. Koperasi - Forpi Sleman serukan peningkatan jumlah koperasi bidang produksi untuk tingkatkan perekonomian masyarakat.
  • 13:33 WIB. Alsintan - Pemkab Gunung Kidul bagikan puluhan unit alat mesin pertanian kepada kelompok tani di wilayah tersebut.
  • 12:01 WIB. IHSG - IHSG melesat naik signifikan 1,02% ke level 6.144,11 di akhir sesi Rabu siang. 
  • 11:22 WIB. Sukuk - Maybank Indonesia akan bagikan imbal jasa bagi hasil sukuk senilai Rp1,15 miliar pada 07/01/2019 mendatang.

Pemda Punya Peran Penting dalam Implementasi Program Jaminan Sosial

Foto Berita Pemda Punya Peran Penting dalam Implementasi Program Jaminan Sosial
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung implementasi program jaminan sosial. Melalui kebijakan dan regulasinya, Pemda menjadi penentu arah keberhasilan JKN dan Jamsos Ketenagakerjaan.

Demikian kesimpulan Rapat Koordinasi yang digelar Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), yang diikuti Ketua APEKSI, perwakilan BPJS Kesehatan, dan Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan.

Soeprayitno, anggota DJSN dari unsur asosiasi pemberi kerja, mengatakan pemerintah telah menerbitkan Inpres No 8 Tahun 2017. Melalui Inpres tersebut Gubernur, Bupati dan Walikota diinstruksikan untuk mendorong terlaksananya program JKN baik dari sisi regulasi, kepesertaan, pelayanan, pembayaran iuran dan pemberian sanksi.

“Tetapi sampai saat ini masih banyak Pemda yang belum memiliki aturan turunan dari Inpres tersebut baik untuk JKN maupun BPJS Ketenagakerjaan,” katanya, Kamis (27/9/2018) di Jakarta. 

Khusus untuk program JKN, diakui Soeprayitno masih banyak Pemda yang belum maksimal dalam pendataan penduduk. Ini menyebabkan belum semua penduduk bisa mendaftarkan diri menjadi peserta JKN.

Selain itu dari segi pelayanan kesehatan, banyak Puskesmas yang sampai saat ini tidak memiliki tenaga dokter dan tidak memiliki saran prasarana penunjang. Terutama puskesmas yang berada di daerah terpencil atau terbelakang (miskin). Akibatnya puskesmas belum bisa menegakkan diagnosa 144 jenis penyakit dengan benar.

“Ini menyebabkan angka rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat pratama menjadi tinggi. Pasien pun menumpuk di rumah sakit, dan tidak tertangani dengan baik,” lanjutnya.

Penemuan DJSN tersebut hampir sama dengan keluhan yang disampaikan oleh Pemda. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Airin Rachmi Diany, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Walikota Tangsel Benyamin mengatakan, pelayanan JKN masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Mulai dari penolakan pasien oleh sejumlah rumah sakit, banyaknya pasien yang dipaksa pulang meski kondisinya belum layak pulang, adanya pasien yang dibebani biaya administrasi, biaya obat dan biaya darah serta banyaknya pasien yang harus menunggu antrean berbulan-bulan untuk mendapatkan tindakan seperti operasi.

Sementara untuk BPJS Ketenagakerjaan ditemukan banyaknya Pemda yang tidak responsif terhadap program pemerintah tersebut. Pemda enggan mengalokasikan anggaran untuk BPJS TK mengingat kepesertaan BPJS TK menjadi tanggungjawab perusahaan pemberi kerja.

Disisi lain, DJSN lanjut Soeprayitno, masih ditemukan banyaknya pegawai dilingkungan pemerintah yang belum menjadi peserta BPJS TK dengan berbagai alasan.

DJSN juga mempertanyakan soal kepesertaan BPJS TK bagi tenaga kerja yang bekerja pada organisasi. Pekerja dilingkungan organisasi merupakan penerima upah tetapi belum jelas menjadi kewajiban siapa soal pembayaran iuran BPJS TK.

Pemerintah telah menargetkan pada 2021, setidaknya 80 persen tenaga kerja sudah menjadi anggota BPJS TK. Tetapi dari 26 juta lebih pekerja saat ini, baru sekitar 7 juta yang menjadi anggota BPJS TK.

Agar pelaksanaan dua program sosial tersebut berjalan optimal, DJSN merekomendasikan perlunya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Terlebih untuk BPJS Kesehatan, akhir tahun ini sudah harus mencapai universal health coverage,” tandasnya.

Tag: kesehatan

Penulis: Redaksi

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6081.867 -7.438 621
2 Agriculture 1530.458 0.983 20
3 Mining 1720.067 -20.197 47
4 Basic Industry and Chemicals 829.258 6.156 71
5 Miscellanous Industry 1407.197 10.701 46
6 Consumer Goods 2485.081 -0.352 49
7 Cons., Property & Real Estate 442.497 -5.069 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1050.648 2.298 71
9 Finance 1157.320 -4.652 91
10 Trade & Service 782.748 -0.305 153
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 282 352 70 24.82
2 AGRS 230 286 56 24.35
3 TRUS 268 322 54 20.15
4 KICI 270 320 50 18.52
5 KONI 424 500 76 17.92
6 LUCK 655 770 115 17.56
7 ABBA 89 104 15 16.85
8 DUCK 1,435 1,615 180 12.54
9 TFCO 590 660 70 11.86
10 VIVA 117 130 13 11.11
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 478 400 -78 -16.32
2 POLL 1,760 1,550 -210 -11.93
3 SDRA 850 750 -100 -11.76
4 TIRA 150 133 -17 -11.33
5 ENRG 63 56 -7 -11.11
6 AHAP 68 61 -7 -10.29
7 SQMI 300 270 -30 -10.00
8 POOL 4,690 4,240 -450 -9.59
9 ETWA 79 72 -7 -8.86
10 HEAL 2,850 2,600 -250 -8.77
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 362 2 0.56
2 BBCA 25,825 25,325 -500 -1.94
3 BBRI 3,600 3,630 30 0.83
4 TLKM 3,710 3,740 30 0.81
5 LPPF 5,825 5,825 0 0.00
6 PTBA 4,390 4,230 -160 -3.64
7 UNTR 28,700 29,125 425 1.48
8 RIMO 140 141 1 0.71
9 ADRO 1,280 1,240 -40 -3.12
10 ITMG 20,150 20,000 -150 -0.74