Portal Berita Ekonomi Senin, 27 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:51 WIB. OJK - Mantan ketua DK OJK dimintai keterangan KPK soal kasus Bank Century.
  • 14:51 WIB. Pupuk - Pupuk Indonesia siapkan stok pupuk subsidi sebesar 1,32 juta ton.
  • 14:48 WIB. Obligasi - Tridomain akan rilis obligasi Rp400 miliar.
  • 14:47 WIB. Capex - Atlas Resources siapkan capex 2019 sebesar US$16,2 juta.
  • 14:46 WIB. Dividen - Panca Budi Idaman bagi dividen Rp93,73 miliar. 
  • 14:45 WIB. Startup - CIMB Niaga siapkan Rp300 miliar untuk beri kredit ke startup. 
  • 14:44 WIB. Lebaran - Mendag pastikan harga dan stok bahan pokok jelang lebaran aman.
  • 14:44 WIB. Produksi - Atlas Resources bidik produksi sebesar 1,7 juta ton.
  • 14:43 WIB. Rupiah - Rupiah menguat 0,09% ke level Rp14.380 per dolar AS. 
  • 14:36 WIB. THR - Ternyata, tak semua CPNS dapatkan THR.
  • 14:36 WIB. Mudik - Tiket pesawat mahal, pemudik beralih dengan kereta api.
  • 14:35 WIB. Manufaktur - Kemenperin optimistis momen lebaran dorong industri manufaktur.
  • 14:34 WIB. Pengusaha - Jokowi: infrastruktur merata, pengusaha harus bangun sentra ekonomi baru.
  • 14:33 WIB. Boeing - RI masih melarang Boeing 737 Max 8 mengudara.
  • 14:33 WIB. Tol - Tol Trans Jawa tersambung, Menhub antisipasi kemacetan di gerbang tol.

Hidup TKI Tak Tenang, Jokowi Harus Evaluasi Kinerja KJRI Penang

Hidup TKI Tak Tenang, Jokowi Harus Evaluasi Kinerja KJRI Penang - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Upaya diplomasi untuk perlindungan hak-hak calon maupun tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri harus menjadi perhatian pemerintah. Misalnya di Malaysia, dari data Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, diperkirakan terdapat 2,7 juta warga negara Indonesia dan hampir separuhnya merupakan TKI nonprosedural atau tanpa dokumen resmi. Akibatnya, mereka secara hukum tidak terlindungi keberadaanya di negara jiran ini.

Ketua Biro Pelayanan Luar Negeri dan Diplomasi Publik DPP PKS, Farouk Abdullah Alwyni, memberikan perhatian khusus terhadap persoalan TKI di Malaysia karena dari sisi jumlah paling banyak ketimbang di negara lainnya, seperti di Timur Tengah, Taiwan ataupun Hong Kong.

"Memang, bagi sebagian masyarakat kita, bekerja di luar lebih menjanjikan dengan gaji lebih besar sehingga bisa mengubah taraf hidup. Sementara di dalam negeri terdapat persoalan ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan yang semestinya menjadi tugas negara menyediakannya." katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (1/10/2018).

Sayangnya, kata Farouk, sebagian TKI masuk ke Malaysia secara tidak resmi alias lewat jalur gelap (irregular), sedangkan yang lain mengalami berbagai persoalan ketika di Malaysia dan menjadi irregular. Meski sudah tinggal lama bahkan puluhan tahun, para TKI irregular ini nyatanya hidup tidak tenang dan dibayang-bayangi rasa ketakutan. 

“Pada 13 September 2018 lalu, saya mendapatkan kesempatan untuk berkumpul bersama warga Indonesia yang tinggal di Penang. Pada kesempatan itu, saya banyak mendengar persoalan masyarakat kita di Penang,” ungkapnya.

Lanjutnya, terkait status ini, mereka banyak mengalami kesulitan hidup. "Anak-anak TKI non-prosedural menghadapi akses pendidikan yang terbatas. Meski Pemerintah Malaysia menjamin pendidikan adalah hak azasi bagi setiap orang, tapi dalam praktiknya tidak demikian. Anak-anak buruh migran bisa mengenyam pendidikan hanya di sekolah agama, sebagian bisa masuk sekolah umum tapi tidak mendapatkan sertifikat atau ijazah." ujarnya.

Sambungnya, tak kalah menyedihkan, banyak TKI ilegal yang kesulitan mendapatkan administrasi kematian dan mencari kuburan. Bahkan ada jenazah yang sampai 14 hari belum juga dikubur karena terganjal ketidakjelasan statusnya. “Untuk keluar dari Malaysia sudah sulit, mau dikubur pun juga tidak kalah susahnya,” keluh dosen Perbanas Institut dan Program MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini. 

Di satu sisi, keinginan hidup di Malaysia membuat mereka juga rentan terjebak oleh perusahaan-perusahaan setempat yang mengklaim bisa mengurus pemutihan status dengan mendapatkan dokumen resmi (visa kerja). Salah satunya lewat program penempatan kembali (rehiring) kerja di Malaysia. Adapun biaya yang dikeluarkan sekitar RM 5.000- RM 7.500 yang disisihkan dari hasil kerja. Celakanya, banyak yang tanpa hasil alias tertipu calo. Surat izin kerja tidak keluar sedangkan perusahaan yang menawarkan jasa tersebut hilang tak karuan.

Farouk menduga, masih banyaknya TKI irregular yang menggunakan jasa calo dan memilih jalur gelap karena pihak KJRI Penang tidak bisa menjalankan tugas dengan baik dan profesional, dalam hal ini memberikan pelayanan dan perlindungan yang optimum kepada segenap WNI di Malaysia. Di mata sebagain pekerja migran, KJRI Penang khususnya bagian keimigrasian seperti institusi “useless” dan “neo-feodal” yang tidak mampu memberikan solusi terhadap persoalan WNI. Terlepas dari ke “irregularan” status-nya, mereka adalah WNI yang tetap berhak di layani dan di lindungi semaksimum mungkin. 

“Staf KJRI di mata warga dianggap sekedar makan gaji buta, yang tidak perduli sama sekali dengan banyak persoalan yang mereka hadapi seperti saat pembuatan paspor SPLP, kesulitan mendapat layanan pendidikan, hingga mengurus kematian,” tukasnya.

Tag: Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Reza Novriandi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,849.05 3,809.73
British Pound GBP 1.00 18,377.71 18,192.91
China Yuan CNY 1.00 2,093.90 2,073.01
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,432.00 14,288.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,008.59 9,905.87
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,838.96 1,820.43
Dolar Singapura SGD 1.00 10,510.52 10,401.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,184.04 16,018.28
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,450.16 3,413.28
Yen Jepang JPY 100.00 13,185.93 13,050.79

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6057.353 24.657 633
2 Agriculture 1373.110 2.580 21
3 Mining 1637.715 -11.489 47
4 Basic Industry and Chemicals 722.150 -0.477 71
5 Miscellanous Industry 1249.820 10.190 46
6 Consumer Goods 2391.895 9.088 52
7 Cons., Property & Real Estate 446.447 1.873 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1120.346 19.080 74
9 Finance 1223.772 6.088 90
10 Trade & Service 792.573 -3.999 156
No Code Prev Close Change %
1 BMSR 86 116 30 34.88
2 PTSN 835 1,040 205 24.55
3 KONI 214 264 50 23.36
4 KOIN 204 242 38 18.63
5 AKPI 450 530 80 17.78
6 HDFA 112 131 19 16.96
7 TRIM 147 170 23 15.65
8 KOBX 161 180 19 11.80
9 POLY 89 98 9 10.11
10 ANDI 1,670 1,820 150 8.98
No Code Prev Close Change %
1 TAXI 90 59 -31 -34.44
2 CNTX 590 458 -132 -22.37
3 GOLD 530 420 -110 -20.75
4 BRAM 8,225 6,600 -1,625 -19.76
5 DUTI 4,600 3,750 -850 -18.48
6 CANI 193 160 -33 -17.10
7 SKBM 450 376 -74 -16.44
8 MKNT 116 97 -19 -16.38
9 FIRE 10,375 8,925 -1,450 -13.98
10 MBTO 139 122 -17 -12.23
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,030 1,055 25 2.43
2 BBRI 3,850 3,850 0 0.00
3 TLKM 3,660 3,750 90 2.46
4 SOCI 196 210 14 7.14
5 BMRI 7,575 7,700 125 1.65
6 JPFA 1,400 1,425 25 1.79
7 FREN 266 284 18 6.77
8 TARA 765 785 20 2.61
9 BBCA 28,025 28,050 25 0.09
10 ERAA 1,105 1,145 40 3.62