Ngabalin Sebut Gempa-Tsunami Sulteng, Bukan 'Bencana Nasional'?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Gempa bumi dan tsunami yang melanda beberapa daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng), ternyata belum masuk pada kategori bencana nasional. Karena itu, sejumlah tokoh meminta bencana tersebut ditetapkan sebagai bencana nasional.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan salah satu syarat untuk menetapkan musibah menjadi bencana nasional yakni ditinjau dari sistem pemerintahan daerah setempatnya. Hingga kini, sistem pemerintahan di Sulteng, baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota masih berjalan.

"Itu kan salah satu syarat untuk menetapkan 'bencana nasional'. Kan ketika pemerintahannya tidak berfungsi. Kalau ini kan semua pemerintahan berfungsi, gubernur, bupati dan wali kota, semua berfungsi, mekanismenya berfungsi, instruksi untuk dinas berfungsi, sehingga tidak ada alasan yang bisa memenuhi terkait desakan penetapan bencana nasional," jelasnya di Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Ia menambahkan, sejak musibah gempa itu terjadi, koordinasi bantuan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berjalan dengan baik. Sehingga dari koordinasi yang baik itu, upaya untuk pemenuhan kebutuhan yang mendesak bagi korban gempa Sulteng itu bisa dilakukan dengan baik.

"Jadi konsentrasi ini yang memang harus dilakukan," katanya.

Menanggapi adanya penilaian bahwa pemerintah dianggap tidak mampu mengatasi penanggulangan bencana di Sulteng. Ngabalin menjelaskan, penilaian semacam itu bisa mengganggu konsentrasi pemerintah terkait penanganan bencana tersebut.

"Menanggapi penilaian orang bahwa pemerintah tidak sanggup, pemerintah lemah, ini semua adalah pernyataan yang menurut saya tidak boleh ada," ujarnya.