OJK Tindaklanjuti Temuan BPK

Warta Ekonomi, Jakarta -

OJK mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Audit OJK Tahun 2017. Penilaian WTP yang kelima bagi OJK sejak 2013 tersebut mencerminkan komitmen selalu meningkatkan tata kelola di OJK secara berkesinambungan.

Mengenai sejumlah temuan dalam hasil audit Laporan Keuangan OJK tersebut, Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan, OJK telah memberikan tanggapan dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

"Terkait dengan temuan utang PPh Badan dapat disampaikan bahwa sejak 2014 dan 2015, OJK sudah membayar kewajiban pajak sebesar Rp836,72 miliar, sehingga jumlah utang PPh Badan per 31 Desember 2017 sebesar Rp901,10 miliar merupakan akumulasi PPh Badan yang belum dilunasi di 2015, 2016, dan 2017," ucap Anto di Jakarta, Selasa (2/10/2018).

OJK, kata dia, saat ini sedang mengkaji bersama pemerintah dan pihak terkait lain mengenai kebijakan akuntansi pemanfaatan pungutan yang menjadi objek pajak, termasuk besaran jumlah pajak dan waktu pembayarannya.

Sementara terkait kelebihan realisasi anggaran sebesar Rp9,75 miliar, telah digunakan untuk mengangsur kewajiban PPh Badan OJK. Terkait kelebihan realisasi anggaran sebesar Rp439,91 miliar digunakan untuk dana imbalan kerja jangka panjang lain sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dikelola sendiri oleh OJK dalam upaya pemenuhan kewajiban OJK kepada karyawan.

"Berdasarkan ketentuan PSAK 24, dana imbalan kerja sebenarnya dapat dikelola secara mandiri atau oleh pihak ketiga dalam bentuk aset program. Namun, berdasarkan rekomendasi BPK, pengelolaan dana imbalan kerja OJK diwajibkan dikelola oleh pihak ketiga karena OJK tidak dibolehkan melakukan pencadangan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang," jelasnya.

Sementara berkaitan dengan kelogistikan, OJK menjelaskan, sewa gedung tidak dimanfaatkan untuk mencegah pengeluaran yang lebih besar dan ancaman rent-trap karena OJK akan sangat tergantung dari harga sewa yang cenderung meningkat.

"Untuk itulah dari pembahasan ADK OJK saat ini dengan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, OJK masih dapat memakai gedung milik Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sampai OJK memiliki gedung sendiri, baik di pusat maupun di daerah," paparnya.

Untuk dapat memiliki gedung sendiri, OJK diberi peluang oleh Kementerian Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk kemungkinan pemanfaatan aset barang milik negara dan BUMN.

Saat ini, OJK sedang menyiapkan berbagai opsi yang ditawarkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, termasuk mendapatkan asistensi dari Kejaksaan Agung agar tata kelola yang baik dan benar tetap terjaga.

Sedangkan mengenai temuan BPK terkait kontrak sewa penggunaan gedung kantor Menara Merdeka, OJK sudah melakukan kesepakatan dengan manajemen Menara Merdeka dan pembayaran akan dilakukan pada Oktober ini.