Portal Berita Ekonomi Minggu, 16 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 00:04 WIB. Ketua KPU - Ini bakal diputuskan pada 19 Desember 2018.
  • 00:00 WIB. Ketua KPU - Dua timses agak riskan jika debat capres dilakukan di Surabaya dan Jakarta.
  • 00:00 WIB. Ketua KPU - Kemungkinan debat capres-cawapres 2019 hanya di Jakarta.
  • 23:50 WIB. Ketua Bawaslu - Jika masuk pidana umun bakal ditangani kepolisian.
  • 23:49 WIB. Ketua Bawaslu - Pengrusakan baliho SBY di Riau masih dikaji.
  • 23:40 WIB. Hasto Kristiyanto - Perjuangan bukan kepentingan Jokowi-Ma'ruf, tapi untuk jutaan rakyat.
  • 23:40 WIB. Hasto Kristiyanto - Djarot harus gelorakan semangat menangkan Jokowi-Ma'ruf.
  • 23:40 WIB. Ketua Bawaslu - Kami akan koordinasi dengan Bawaslu Riau soal pengrusakan baliho SBY.
  • 23:34 WIB. Hasto Kristiyanto - Langkat dan Binjai adalah dapil Djarot Saiful Hidayat, karena itu Jokowi-Ma'ruf optimis menang.
  • 23:39 WIB. Hasto Kristiyanto - Taget kemenangan di Langkat 60% dan Binjai 55%.
  • 23:34 WIB. Jokowi - Kemenangan bisa dicapai dengan kerja ekstra secara door to door.
  • 23:34 WIB. Jokowi - Taget kita di Riau kemenangan 60%.
  • 23:34 WIB. Jokowi - Saya yakin militansi kita semua, target bisa tercapai.
  • 23:33 WIB. Jokowi - Kubu sebelah 54% hasil survei elektabilitas.
  • 23:33 WIB. Jokowi - Hasil survei internal, elektabilitas di Pekanbaru hanya 42%.

OJK Tindaklanjuti Temuan BPK

Foto Berita OJK Tindaklanjuti Temuan BPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

OJK mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Audit OJK Tahun 2017. Penilaian WTP yang kelima bagi OJK sejak 2013 tersebut mencerminkan komitmen selalu meningkatkan tata kelola di OJK secara berkesinambungan.

Mengenai sejumlah temuan dalam hasil audit Laporan Keuangan OJK tersebut, Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan, OJK telah memberikan tanggapan dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

"Terkait dengan temuan utang PPh Badan dapat disampaikan bahwa sejak 2014 dan 2015, OJK sudah membayar kewajiban pajak sebesar Rp836,72 miliar, sehingga jumlah utang PPh Badan per 31 Desember 2017 sebesar Rp901,10 miliar merupakan akumulasi PPh Badan yang belum dilunasi di 2015, 2016, dan 2017," ucap Anto di Jakarta, Selasa (2/10/2018).

OJK, kata dia, saat ini sedang mengkaji bersama pemerintah dan pihak terkait lain mengenai kebijakan akuntansi pemanfaatan pungutan yang menjadi objek pajak, termasuk besaran jumlah pajak dan waktu pembayarannya.

Sementara terkait kelebihan realisasi anggaran sebesar Rp9,75 miliar, telah digunakan untuk mengangsur kewajiban PPh Badan OJK. Terkait kelebihan realisasi anggaran sebesar Rp439,91 miliar digunakan untuk dana imbalan kerja jangka panjang lain sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dikelola sendiri oleh OJK dalam upaya pemenuhan kewajiban OJK kepada karyawan.

"Berdasarkan ketentuan PSAK 24, dana imbalan kerja sebenarnya dapat dikelola secara mandiri atau oleh pihak ketiga dalam bentuk aset program. Namun, berdasarkan rekomendasi BPK, pengelolaan dana imbalan kerja OJK diwajibkan dikelola oleh pihak ketiga karena OJK tidak dibolehkan melakukan pencadangan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang," jelasnya.

Sementara berkaitan dengan kelogistikan, OJK menjelaskan, sewa gedung tidak dimanfaatkan untuk mencegah pengeluaran yang lebih besar dan ancaman rent-trap karena OJK akan sangat tergantung dari harga sewa yang cenderung meningkat.

"Untuk itulah dari pembahasan ADK OJK saat ini dengan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, OJK masih dapat memakai gedung milik Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sampai OJK memiliki gedung sendiri, baik di pusat maupun di daerah," paparnya.

Untuk dapat memiliki gedung sendiri, OJK diberi peluang oleh Kementerian Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk kemungkinan pemanfaatan aset barang milik negara dan BUMN.

Saat ini, OJK sedang menyiapkan berbagai opsi yang ditawarkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, termasuk mendapatkan asistensi dari Kejaksaan Agung agar tata kelola yang baik dan benar tetap terjaga.

Sedangkan mengenai temuan BPK terkait kontrak sewa penggunaan gedung kantor Menara Merdeka, OJK sudah melakukan kesepakatan dengan manajemen Menara Merdeka dan pembayaran akan dilakukan pada Oktober ini.

Tag: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6169.843 -7.877 621
2 Agriculture 1522.036 5.966 20
3 Mining 1764.925 -11.589 47
4 Basic Industry and Chemicals 841.598 -5.250 71
5 Miscellanous Industry 1418.274 -2.043 46
6 Consumer Goods 2529.665 13.782 49
7 Cons., Property & Real Estate 454.173 -0.929 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.334 -5.796 71
9 Finance 1173.614 -2.714 91
10 Trade & Service 791.592 0.061 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 555 690 135 24.32
2 GLOB 182 226 44 24.18
3 PADI 655 810 155 23.66
4 YPAS 610 750 140 22.95
5 PNSE 935 1,100 165 17.65
6 KICI 260 300 40 15.38
7 RIMO 151 172 21 13.91
8 KINO 2,470 2,810 340 13.77
9 ETWA 72 79 7 9.72
10 PTSN 880 965 85 9.66
No Code Prev Close Change %
1 KONI 450 340 -110 -24.44
2 SQMI 418 316 -102 -24.40
3 SSTM 510 396 -114 -22.35
4 SOTS 545 444 -101 -18.53
5 MTSM 228 202 -26 -11.40
6 GDYR 2,140 1,900 -240 -11.21
7 META 244 220 -24 -9.84
8 TRAM 180 165 -15 -8.33
9 INCF 242 222 -20 -8.26
10 ASJT 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 352 -8 -2.22
2 TLKM 3,750 3,730 -20 -0.53
3 BBRI 3,680 3,680 0 0.00
4 KPAS 705 705 0 0.00
5 RIMO 151 172 21 13.91
6 TRAM 180 165 -15 -8.33
7 ADRO 1,280 1,285 5 0.39
8 BHIT 61 61 0 0.00
9 MERK 7,200 7,500 300 4.17
10 ASII 8,450 8,450 0 0.00