Krisis 1998 Buat Ketahanan Ekonomi Indonesia Makin Kuat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perekonomian Indonesia telah mengalami banyak kemajuan sejak krisis tahun 1997-1998. Dalam 20 tahun terakhir, Indonesia mengalami beberapa tekanan ekonomi dari eksternal. Reformasi kebijakan yang telah dilakukan di sektor perbankan, moneter, dan kelembagaan, pasca krisis 1997-1998 telah memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

"Hal tersebut menyebabkan kondisi fundamental Indonesia menjadi lebih tahan terhadap guncangan eksternal," demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dalam Peluncuran Buku “Realizing Indonesia’s Economic Potential” yang diselenggarakan BI bekerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) di Jakarta, Kamis (04/10/2018).

Buku “Realizing Indonesia’s Economic Potential” yang disusun oleh IMF memaparkan analisis makroekonomi yang komprehensif dalam beberapa tahun terakhir dan menyingkap kekuatan dasar yang membentuk ekonomi Indonesia.

Selain itu, dijelaskan pula kendala yang dihadapi oleh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan rekomendasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta isu-isu yang kemungkinan akan dihadapi oleh para pembuat kebijakan ke depan.

Perry mengatakan, Indonesia memiliki tiga peluang untuk mengakselerasi perekonomian dalam jangka panjang. Pertama, mengoptimalkan manfaat bonus demografi hingga tahun 2030. Kedua, memanfaatkan perkembangan pesat ekonomi digital di Indonesia. Terakhir, memanfaatkan siklus ekonomi dunia, termasuk memanfaatkan transformasi ekonomi struktural Tiongkok dalam rangka meningkatkan ekspor.

Namun, untuk memanfaatkan peluang ini, Indonesia perlu mengatasi beberapa tantangan struktural. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama terkait pendidikan. Kedua, menyesuaikan struktur ekspor Indonesia dari komoditas dan sumber daya alam dan produk yang menggunakan teknologi rendah ke sektor-sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Melalui buku tersebut, IMF memberikan lima (5) rekomendasi kebijakan untuk perekonomian Indonesia, Pertama, peningkatan rasio pajak secara bertahap dan hati-hati (prudent). Kedua, perlunya membuka sektor ekonomi baru bagi investor swasta, memperbarui peran perusahaan negara dan anak perusahaan, bukan dari sudut pandang ideologi, tetapi dari sudut pandang ekonomi.

Ketiga, mengangkat kurva imbal hasil bebas risiko yang dapat dijadikan patokan. Keempat, memperluas basis investor domestik untuk pemerintah daerah, untuk mendukung pengembangan dan pembiayaan investasi, serta mengurangi ketergantungan terhadap aliran modal asing. Kelima, modernisasi regulasi keuangan.