Ketahanan Ekonomi Indonesia Tetap Terjaga

Warta Ekonomi, Jakarta -

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo memastikan kondisi perekonomian Indonesia jauh lebih baik dibanding 20 tahun lalu. Ia mengatakan, reformasi kebijakan yang telah dilakukan di sektor perbankan, moneter, dan kelembagaan, pascakrisis 1997-1998 telah memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

"Hal tersebut menyebabkan kondisi fundamental Indonesia menjadi lebih tahan terhadap guncangan eksternal," kata dia saat menghadiri peluncuran buku Realizing Indonesia’s Economic Potential yang diselenggarakan BI bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF), Kamis (4/10/2018), di Jakarta.

Buku Realizing Indonesia’s Economic Potential yang disusun IMF memaparkan analisis makroekonomi yang komprehensif dalam beberapa tahun terakhir dan menyingkap kekuatan dasar yang membentuk ekonomi Indonesia.

Selain itu, dijelaskan pula kendala yang dihadapi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan rekomendasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta isu-isu yang kemungkinan akan dihadapi para pembuat kebijakan ke depan.

Indonesia disebutkan memiliki tiga peluang untuk mengakselerasi perekonomian dalam jangka panjang. Pertama, mengoptimalkan manfaat bonus demografi hingga pada 2030. Kemudian, memanfaatkan perkembangan pesat ekonomi digital di Indonesia. Terakhir, memanfaatkan siklus ekonomi dunia, termasuk memanfaatkan transformasi ekonomi struktural Tiongkok dalam meningkatkan ekspor.

Namun, untuk memanfaatkan peluang ini, Indonesia perlu mengatasi beberapa tantangan struktural. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama terkait pendidikan. Kedua, menyesuaikan struktur ekspor Indonesia dari komoditas dan sumber daya alam dan produk yang menggunakan teknologi rendah ke sektor-sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Melalui buku tersebut, IMF memberikan lima rekomendasi kebijakan untuk perekonomian Indonesia. Pertama, peningkatan rasio pajak secara bertahap dan hati-hati (prudent). Kedua, perlunya membuka sektor ekonomi baru bagi investor swasta, memperbarui peran perusahaan negara dan anak perusahaan, bukan dari sudut pandang ideologi, tetapi dari sudut pandang ekonomi. Selanjutnya, mengangkat kurva imbal hasil bebas risiko yang dapat dijadikan patokan.

Keempat, memperluas basis investor domestik untuk pemerintah daerah, guna mendukung pengembangan dan pembiayaan investasi, serta mengurangi ketergantungan terhadap aliran modal asing. Kelima, modernisasi regulasi keuangan.