PBB: Anak Rohingya Butuh Pendidikan Dasar

Warta Ekonomi, Coxs Bazar, Bangladesh -

Anak-anak dan pemuda Rohingya di kamp pengungsi Bangladesh memerlukan pendidikan dasar, kata seorang juru bicara Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB (UNESCO) pada Jumat (5/10/2018).

"Kami prihatin mengenai hilangnya satu generasi. Generasi muda khususnya memiliki kesempatan terbatas untuk memperoleh pendidikan di sini," kata Alastair Lawson Tancred kepada wartawan di Cox's Bazar, kabupaten di Bangladesh Tenggara tempat Muslim Rohingya menyelamatkan diri dari penyiksaan oleh militer Myanmar.

Tancred mengatakan lebih separuh dari sebanyak satu juta orang Rohingya tinggal di kamp itu adalah anak-anak, yang kebanyakan berusia di bawah 17 tahun.

Dana Anak PBB (UNICEF) berencana menyediakan pendidikan buat anak-anak yang berusia sembilan-14 tahun di kamp tersebut, ia menambahkan, sebagaimana dilaporkan kantor berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu siang.

Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah tewas oleh pasukan negara Myanmar, demikian laporan dari Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA).

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dilempar ke api, sementara lebih dari 114.000 orang lagi dipukuli, kata laporan OIDA --yang berjudul "Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience".

Sebanyak 18.000 anak perempuan dan perempuan Rohingya diperkosa oleh polisi dan tentara Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah orang Rohingya dirusak, tambah laporan itu.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, kebanyakan anak kecil dan perempuan, menyelamatkan diri dari Myanmar dan memasuki Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan penindasan terhadap masyarakat minoritas Muslim pada Agustus 2017.

Masyarakat Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi kekhawatiran yang meningkat mengenai serangan sejak puluhan orang tewas dalam kerusuhan antar-masyarakat pada 2012.

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal oleh gerombolan, pembunuhan --termasuk bayi dan anak kecil-- pemukulan brutal dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan negara Myanmar. Di dalam satu laporan, para penyelidik PBB mengatakan pelanggaran semacam itu bisa menjadi kejahatan terhadap manusia.