Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:20 WIB. Industri - Trans Retail Indonesia: Kami akan lebih sibuk mempersiapkan tujuh gerai baru di kuartal IV. 
  • 15:59 WIB. BTPN Syariah - Melewati kuartal III tahun 2018, BTPS capai pertumbuhan pembiayaan sebesar 21% atau setara Rp6,96 triliun. 
  • 15:28 WIB. TBIG - TBIG beri pinjaman Rp628 miliar ke SKP guna pembayaran sebagaian fasilitas pinjaman revolving
  • 14:57 WIB. AISA  - Dewan Komisaris AISA gelar RUPSLB setelah capai kuorum 56,46% dari seluruh saham.
  • 14:48 WIB. PGAS - PGAS perluas cakupan bisnis melalui akuisisi empat anak usaha Pertagas.
  • 14:38 WIB. Bursa - Saham LPPF ditutup anjlok 625 poin ke Rp5.000 setelah sentuh level terendah Rp4.930.
  • 13:59 WIB. Bawaslu - Jika politik uang dilakukan selain peserta pemilu maka tak ada unsur pelangaran.
  • 13:58 WIB. Bawaslu - Ada celah politik uang di UU Pemilu.
  • 13:57 WIB. Harga - Harga holtikultura di Aceh mengalami penurunan yang drastis.
  • 13:56 WIB. Fadli Zon - Mengapa dana kelurahan baru di programkan Jokowi?
  • 13:55 WIB. BMN - BMN yang telah dilakukan penilaian kembali sebanyak 945.460 nomor urut pendaftaran.
  • 13:54 WIB. Pengamat - Ada kelemahan dana kelurahan dan operasional desa 2019, yakni jika tak merata pembagiannya.
  • 13:54 WIB. BMN - Nilai pemeriksaan BMN naik menjadi Rp5.728 triliun.
  • 13:53 WIB. Pengamat - Dana kelurahan dan operasional desa untuk 2019 jadi senjata Jokowi di Pilpres.
  • 13:52 WIB. Polda Metro Jaya - Berkas eks Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail belum lengkap.

People Summit: IMF-WB, Tuntut Akuntabilitas Lembaga Keuangan Internasional

Foto Berita People Summit: IMF-WB, Tuntut Akuntabilitas Lembaga Keuangan Internasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menyambut International Monetary Fund (IMF), beberapa Civil Society Organizations (CSOs) Indonesia dan global, secara independen berinisiatif menggelar The People’s Summit on Alternative Development yang akan diselenggarakan tanggal 8-10 Oktober 2018 di Sanur, Bali.

Hamong Santono, dari INFID yang sekaligus koordinator acara People’s Summit, menyatakan bahwa gagasan besar People’s Summit ini adalah menuntut akuntabilitas Lembaga Keuangan Internasional khususnya Bank Dunia dan IMF. Kedua lembaga tersebut memiliki sejarah panjang dalam proses pembangunan di Indonesia.

"Hutang yang diberikan oleh Bank Dunia seringkali berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, namun tidak ada penyelesaian yang bermakna untuk kepentingan masyarakat dan lingkungaN," jelas Hamong sesuai keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (06/10/2018).

Diana Gultom  dari debtWATCH Indonesia menyatakan bahwa, selama hampir 50 tahun WB-IMF beroperasi di Indonesia, belum pernah terjadi proses yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

"Lihat saja kasus pembangunan dam di Kedungombo, kebijakan WATSAL, maupun rekomendasi-rekomendasi IMF ke pemerintah Indonesia lewat rangkaian LoI (Letter of Intent) masih memiliki dampak negatif sampai sekarang,” tuturnya.

Suriadi Darmokodari WALHI Bali menambahkan bahwa acara yang ini penting mengingat di Bali sendiri isu tentang pentingnya Pertemuan WB-IMF tidak terasa, bahkan yang nyata malah pendekatan represif terjadi dengan diturunkannya tanpa penjelasan baliho-baliho Bali Tolak Reklamasi (BTR) yang menolak reklamasi Teluk Benoa.

Sementara itu, Andi Mutaqqin dari ELSAM, menyatakan bahwa Bank Dunia akan menerapkan kebijakan perlindungan (safeguards) yang sudah efektif 1 Oktober ini bernama ESF (Environmental Social Framework).

“Bagaimana jika standar hukum nasionalnya jauh di bawah standar safeguards Bank Dunia?” tanya Andi.

Menjaga Kepentingan Indonesia

Secara khusus Hamong Santono juga menyampaikan pendapatnya tentang kepentingan Indonesia yang perlu diperjuangkan agar penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meeting benar-benar member manfaat bagi Indonesia. Menurutnya pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan pertemuan IMF-WB untuk mendorong isu-isu besar yang tidak mampu diselesaikan oleh Indonesia sendiri, semisal illicit financial flow dan asset recovery.

Sementara, Ah Maftuchan, Direktur Perkumpulan Prakarsa menyayangkan pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah, berlaku eksklusif. Seharusnya agenda dan prosesnya terbuka untuk publik. Lebih jauh Maftuch menyatakan The People's Summit akan memberikan ruang bagi CSOs untuk berdiskusi, memberikan kritik, dan saran secara lebih proporsional serta berbasis bukti.

People’s Summit on Alternative Development dalam penyelenggaraannya mencoba merangkul sebanyak mungkin suara yang merefleksikan pandangan tentang Bank Dunia/IMF serta dampak aktivitasnya.

Hadir pula dalam konferensi pers ini, Mike dari Band Marjinal-Taring Babi yang turut menjadi salah satu penyelenggara acara People Summit juga secara keras mengkritisi utang menyatakan, pada hari ini harus menyadari bahwa utang hari ini adalah utang sejarah.

"Utang ini adalah warisan penguasa yang hanya dinikmati oleh penguasa ke penguasa berikutnya saja namun rakyat yang harus membayar dan terbeban. Seharusnya negeri ini dapat membangun kesejahteraannya dari-untuk-dan-oleh rakyat. Kita harus berhenti gali lobank bikin utang, lagi utang nambah lobank, utang bertambah tak kurang-kurang, rakyat lagi yang jadi korban! Siapapun pemerintahnya, kalau watak dan praktiknya masih sama maka tidak akan ada perubahan.”

Tag: International Monetary Fund (IMF)

Penulis/Editor: Kumairoh

Foto: People Summit

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,069.51 4,028.57
British Pound GBP 1.00 19,946.12 19,746.03
China Yuan CNY 1.00 2,205.21 2,183.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,268.00 15,116.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,849.44 10,739.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.25 1,927.84
Dolar Singapura SGD 1.00 11,081.43 10,967.13
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,573.47 17,397.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,672.84 3,632.78
Yen Jepang JPY 100.00 13,569.14 13,432.86

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46