Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:25 WIB. Obligasi - PT Tunas Baru Lampung akan bayarkan obligasi Rp23,75 Miliar pada Jumat (28/12/2018) mendatang. 
  • 16:21 WIB. AP I  - AP I menargetkan kapasitas bandara hingga 2023 akan naik dua kali lipat.
  • 16:18 WIB. AP II - AP II resmi mengelola bandara Tjilik Riwut Palangkaraya.
  • 16:16 WIB. KAI - Tiket KA Daop V untuk momen Nataru tersisa 20%.
  • 16:15 WIB. KAI - PT KAI Daop IV Semarang memprediksi kenaikan penumpang pada Nataru mencapai 4,8%.
  • 16:11 WIB. BBM - Libur natal dan tahun baru, konsumsi BBM di Bali diperkirakan meningkat 6%.
  • 16:02 WIB. IHSG - Akhir perdagangan sesi II, Rabu (19/12/2018), IHSG ditutup menguat 1,55% ke level 6.176,09. 

KPK Lakukan OTT terhadap 34 Kepala Daerah, Kena Suap Semua?

Foto Berita KPK Lakukan OTT terhadap 34 Kepala Daerah, Kena Suap Semua?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 34 kepala daerah sejak 2012. Terakhir, KPK pada Jumat (5/10) telah menetapkan Wali Kota Pasuruan 2016-2021 Setiyono sebagai tersangka penerima suap terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018.

"Sejak 2012, hingga tangkap tangan terhadap Wali Kota Pasuruan kemarin, KPK telah melakukan OTT terhadap 34 kepala daerah dengan beragam modus. Namun, semua kepala daerah ini ditangkap dalam kasus suap," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu.

Febri menyatakan penerimaan uang sebagai "fee" proyek merupakan modus yang menonjol pada hampir semua kasus tersebut.

"Namun ada beberapa yang menerima uang terkait perizinan, pengisian jabatan di daerah, dan pengurusan anggaran otonomi khusus," katanya.

Menurutnya, praktik buruk korupsi dalam bentuk suap itu tentu merusak tujuan proses demokrasi lokal termasuk pilkada serentak yang diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya mengumpulkan kekayaan pribadi dan pembiayaan politik.

"Negara dirugikan berkali-kali ketika praktik suap kepala daerah terus terjadi," ucap Febri.

Selain proses kontestasi politik dengan biaya penyelenggaraan yang mahal, lanjut Febri, praktik suap memicu persaingan tidak sehat antarpelaku usaha di daerah. Ia menyatakan satu perusahaan mendapatkan proyek lebih karena kemampuan menyuap pejabat dibanding kompetensi mengerjakan proyek tersebut.

"Akibat lain, suap akan dihitung sebagai biaya sehingga berisiko mengurangi kualitas bangunan, jembatan, sekolah, peralatan kantor, rumah sakit dan lain-lain yang dibeli. Pada akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat," tuturnya.

Selanjutnya, kata Febri, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara struktural semakin dirasa mendesak.

"Bukan hanya agar aparatur pengawas ini memahami bagaimana celah dan bentuk penyimpangan yang terjadi tetapi juga revitalisasi posisi APIP yang selama ini nyaris tersandera dan tidak independen di bawah kepala daerah," ujar dia.

Menurut dia, sulit membayangkan inspektorat yang diangkat dan diberhentikan kepala daerah kemudian dapat melakukan pengawasan terhadap atasannya tersebut hingga penjatuhan sanksi.

"Karena itulah perbaikan regulasi seperti RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah menjadi kebutuhan untuk mencegah korupsi kepala daerah yang terus terjadi," ucap Febri.

Ia menyatakan APIP yang lebih independen dapat memetakan siapa saja pemegang proyek yang berulang kali menjadi pemenang tender di daerah, melakukan "review" sejak awal proses penganggaran, pengadaan hingga memfasilitasi keluhan dari masyarakat tentang adanya penyimpangan di sektor tertentu.

"Butuh perhatian lebih dari Presiden dan DPR untuk menyusun aturan setingkat UU ini," ungkap Febri.

Selain itu, lanjut Febri, jika dilihat dari proses awal sebelum kepala daerah menjabat, maka biaya politik yang tinggi dapat diidentifikasikan sebagai salah satu faktor pendorong korupsi kepala daerah.

"Dalam OTT para kepala daerah ini, terdapat beberapa pelaku yang mengumpulkan uang untuk tujuan pencalonan kembali dan pengumpulan mantan tim sukses untuk mengelola proyek di daerah tersebut," kata dia.

Febri mengungkapkan bahwa akuntabilitas sumbangan dana kampanye menjadi salah satu faktor krusial yang perlu diperhatikan.

"Karena hubungan pelaku ekonomi dan politik yang tertutup rentan memicu persekongkolan dan penyalahgunaan wewenang saat kepala daerah menjabat. Utang dana kampanye tersebut berisiko dibayar melalui alokasi proyek-proyek di daerah," tuturnya.

Menurut Febri, jika dua hal di atas tidak diselesaikan akan semakin sulit mengurai "benang kusut" korupsi politik di daerah.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Clara Aprilia Sukandar

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6176.094 94.227 621
2 Agriculture 1553.700 23.242 20
3 Mining 1722.517 2.450 47
4 Basic Industry and Chemicals 851.540 22.282 71
5 Miscellanous Industry 1417.163 9.966 46
6 Consumer Goods 2555.083 70.002 49
7 Cons., Property & Real Estate 445.761 3.264 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1065.619 14.971 71
9 Finance 1174.737 17.417 91
10 Trade & Service 781.950 -0.798 153
No Code Prev Close Change %
1 TIRA 133 179 46 34.59
2 SAFE 192 250 58 30.21
3 GLOB 352 440 88 25.00
4 AGRS 286 356 70 24.48
5 ARTA 625 750 125 20.00
6 POLY 137 160 23 16.79
7 PCAR 3,230 3,770 540 16.72
8 SHIP 865 990 125 14.45
9 SDRA 750 850 100 13.33
10 RELI 176 198 22 12.50
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 296 248 -48 -16.22
2 TRUS 322 276 -46 -14.29
3 INRU 600 525 -75 -12.50
4 ARTO 194 174 -20 -10.31
5 FILM 780 705 -75 -9.62
6 FMII 695 630 -65 -9.35
7 LUCK 770 700 -70 -9.09
8 MFMI 620 570 -50 -8.06
9 MPOW 118 109 -9 -7.63
10 INAI 410 380 -30 -7.32
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 366 4 1.10
2 BBRI 3,630 3,670 40 1.10
3 BBCA 25,325 26,150 825 3.26
4 TLKM 3,740 3,810 70 1.87
5 WSBP 358 384 26 7.26
6 UNTR 29,125 28,650 -475 -1.63
7 PTBA 4,230 4,220 -10 -0.24
8 PGAS 2,070 2,080 10 0.48
9 ADRO 1,240 1,245 5 0.40
10 INKP 12,000 12,000 0 0.00