Portal Berita Ekonomi Selasa, 25 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:01 WIB. Xiaomi - Xiaomi setop produksi smartphone Mi Note dan Mi Max.
  • 18:47 WIB. Asus - Asus bawa laptop gaming ROG dan TUF baru ke Indonesia.
  • 16:59 WIB. Indosat - Indosat Ooredoo kenalkan kualitas jaringan 4G Plus.
  • 15:46 WIB. Impor - Menko Darmin tak percaya BPS menyebut impor minyak goreng RI naik.
  • 15:22 WIB. PON XX - PUPR targetkan konstruksi 4 venue PON XX di Papua selesai Juni 2020.
  • 14:53 WIB. UMKM - Ada 5.000 UMKM yang ditargetkan go digital di tahun ini.
  • 14:35 WIB. Jokowi - Infrastruktur dan pariwisata jadi andalan Presiden Jokowi.
  • 14:25 WIB. Ekspor - BPS: ekspor pertanian naik 25,19%.
  • 06:22 WIB. Uang kripto - Bitcoin diperdagangkan di atas US$11.000 Senin kemarin.

KPK Lakukan OTT terhadap 34 Kepala Daerah, Kena Suap Semua?

KPK Lakukan OTT terhadap 34 Kepala Daerah, Kena Suap Semua? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 34 kepala daerah sejak 2012. Terakhir, KPK pada Jumat (5/10) telah menetapkan Wali Kota Pasuruan 2016-2021 Setiyono sebagai tersangka penerima suap terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018.

"Sejak 2012, hingga tangkap tangan terhadap Wali Kota Pasuruan kemarin, KPK telah melakukan OTT terhadap 34 kepala daerah dengan beragam modus. Namun, semua kepala daerah ini ditangkap dalam kasus suap," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu.

Febri menyatakan penerimaan uang sebagai "fee" proyek merupakan modus yang menonjol pada hampir semua kasus tersebut.

"Namun ada beberapa yang menerima uang terkait perizinan, pengisian jabatan di daerah, dan pengurusan anggaran otonomi khusus," katanya.

Menurutnya, praktik buruk korupsi dalam bentuk suap itu tentu merusak tujuan proses demokrasi lokal termasuk pilkada serentak yang diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya mengumpulkan kekayaan pribadi dan pembiayaan politik.

"Negara dirugikan berkali-kali ketika praktik suap kepala daerah terus terjadi," ucap Febri.

Selain proses kontestasi politik dengan biaya penyelenggaraan yang mahal, lanjut Febri, praktik suap memicu persaingan tidak sehat antarpelaku usaha di daerah. Ia menyatakan satu perusahaan mendapatkan proyek lebih karena kemampuan menyuap pejabat dibanding kompetensi mengerjakan proyek tersebut.

"Akibat lain, suap akan dihitung sebagai biaya sehingga berisiko mengurangi kualitas bangunan, jembatan, sekolah, peralatan kantor, rumah sakit dan lain-lain yang dibeli. Pada akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat," tuturnya.

Selanjutnya, kata Febri, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara struktural semakin dirasa mendesak.

"Bukan hanya agar aparatur pengawas ini memahami bagaimana celah dan bentuk penyimpangan yang terjadi tetapi juga revitalisasi posisi APIP yang selama ini nyaris tersandera dan tidak independen di bawah kepala daerah," ujar dia.

Menurut dia, sulit membayangkan inspektorat yang diangkat dan diberhentikan kepala daerah kemudian dapat melakukan pengawasan terhadap atasannya tersebut hingga penjatuhan sanksi.

"Karena itulah perbaikan regulasi seperti RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah menjadi kebutuhan untuk mencegah korupsi kepala daerah yang terus terjadi," ucap Febri.

Ia menyatakan APIP yang lebih independen dapat memetakan siapa saja pemegang proyek yang berulang kali menjadi pemenang tender di daerah, melakukan "review" sejak awal proses penganggaran, pengadaan hingga memfasilitasi keluhan dari masyarakat tentang adanya penyimpangan di sektor tertentu.

"Butuh perhatian lebih dari Presiden dan DPR untuk menyusun aturan setingkat UU ini," ungkap Febri.

Selain itu, lanjut Febri, jika dilihat dari proses awal sebelum kepala daerah menjabat, maka biaya politik yang tinggi dapat diidentifikasikan sebagai salah satu faktor pendorong korupsi kepala daerah.

"Dalam OTT para kepala daerah ini, terdapat beberapa pelaku yang mengumpulkan uang untuk tujuan pencalonan kembali dan pengumpulan mantan tim sukses untuk mengelola proyek di daerah tersebut," kata dia.

Febri mengungkapkan bahwa akuntabilitas sumbangan dana kampanye menjadi salah satu faktor krusial yang perlu diperhatikan.

"Karena hubungan pelaku ekonomi dan politik yang tertutup rentan memicu persekongkolan dan penyalahgunaan wewenang saat kepala daerah menjabat. Utang dana kampanye tersebut berisiko dibayar melalui alokasi proyek-proyek di daerah," tuturnya.

Menurut Febri, jika dua hal di atas tidak diselesaikan akan semakin sulit mengurai "benang kusut" korupsi politik di daerah.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Clara Aprilia Sukandar

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,788.76 3,750.60
British Pound GBP 1.00 18,120.74 17,938.24
China Yuan CNY 1.00 2,071.89 2,051.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,209.00 14,067.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,897.99 9,796.26
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,820.08 1,801.82
Dolar Singapura SGD 1.00 10,505.73 10,399.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,209.63 16,042.01
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,430.47 3,393.73
Yen Jepang JPY 100.00 13,264.56 13,128.32

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6320.445 31.980 636
2 Agriculture 1462.734 12.139 21
3 Mining 1729.467 84.267 46
4 Basic Industry and Chemicals 773.084 8.727 71
5 Miscellanous Industry 1274.058 -1.017 47
6 Consumer Goods 2405.119 3.777 52
7 Cons., Property & Real Estate 486.531 -1.769 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1191.003 6.146 74
9 Finance 1291.358 1.492 90
10 Trade & Service 802.181 3.053 159
No Code Prev Close Change %
1 INDY 1,335 1,675 340 25.47
2 POSA 360 450 90 25.00
3 SMBR 875 1,090 215 24.57
4 ALKA 360 438 78 21.67
5 KONI 376 448 72 19.15
6 INPP 760 880 120 15.79
7 KIOS 635 735 100 15.75
8 KICI 268 310 42 15.67
9 GOLD 438 500 62 14.16
10 HRUM 1,395 1,590 195 13.98
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 468 352 -116 -24.79
2 HDFA 168 136 -32 -19.05
3 BRAM 10,000 8,100 -1,900 -19.00
4 YULE 181 161 -20 -11.05
5 ARTA 460 410 -50 -10.87
6 PGLI 476 430 -46 -9.66
7 PYFA 188 170 -18 -9.57
8 NICK 270 246 -24 -8.89
9 WIIM 252 230 -22 -8.73
10 MAYA 7,000 6,425 -575 -8.21
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,615 1,835 220 13.62
2 INDY 1,335 1,675 340 25.47
3 ANTM 795 845 50 6.29
4 PTBA 2,880 3,060 180 6.25
5 MNCN 1,000 985 -15 -1.50
6 SMBR 875 1,090 215 24.57
7 BBRI 4,310 4,330 20 0.46
8 TAMU 500 520 20 4.00
9 JPFA 1,495 1,520 25 1.67
10 ADRO 1,245 1,330 85 6.83