Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:21 WIB. Go-Jek - Go-Jek bikin tombol darurat dan fitur share trip untuk tingkatkan keamanan pengguna dan mitranya.
  • 06:12 WIB. Huawei - Huawei dominasi pendaftaran paten global.
  • 06:07 WIB. Nvidia - Nvidia rilis komputer mini seharga Rp1 jutaan.
  • 06:04 WIB. Go-Jek - Rudiantara terus lobi Filipina untuk bantu Go-Jek lebarkan sayap bisnisnya.
  • 22:40 WIB. BUMN - BUMN membuka kesempatan bagi 9.000 mahasiswa untuk mengikuti program magang bersertifikat.
  • 22:40 WIB. Dahana - Dahana menggelar acara pengiriman pertama ekspor Cartridge Emulsion ke Australia.
  • 22:39 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV diminta terus tingkatkan pelayanannya di Indonesia Timur.
  • 22:33 WIB. PLN - PLN Disjaya siap sediakan 52 juta VA untuk pengembangan kawasan Astra Modern Land.
  • 22:33 WIB. BTN - BTN menginisiasi sekolah properti bagi pengembang perumahan.
  • 22:33 WIB. MTF - MTF menargetkan dapat menyalurkan pembiayaan Rp15 miliar dari ajang MTF Autofiesta 2019.
  • 22:32 WIB. Pelindo I - Pelindo I merencanakan belanja modal Rp8 triliun tahun ini.
  • 22:31 WIB. Pelindo I - Pelindo I tengah mencari mitra strategis untuk mengelola kawasan industri Kuala Tanjung.
  • 22:29 WIB. KAI - KAI masih memiliki tujuh lahan potensial untuk dibangun TOD.
  • 21:45 WIB. KA - Progres pengerjaan rel KA Trans Sulawesi Tahap I sudah dalam masa perampungan.
  • 21:44 WIB. Pelindo II - DPR memparpanjang kerja Pansus Pelindo II.

Pemerintah Dinilai Tergesa-gesa Terapkan OSS

Pemerintah Dinilai Tergesa-gesa Terapkan OSS - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Penerapan Online Single Submission (OSS) seharusnya menunggu kesiapan daerah yang didorong oleh pemerintah pusat untuk mempercepat penyesuaian peraturan daerah dan kesiapan infrastruktur.

Menurut Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy, hal ini penting, mengingat setiap daerah memiliki peraturan daerah yang berbeda dan kesiapan infrastruktur internet yang juga tidak sama. Hal ini mengakibatkan daerah belum mampu mengimplementasikan OSS dengan optimal dan justru menganggu iklim usaha.

"Pemerintah seharusnya menyadari, dalam proses penerbitan izin berusaha, banyak sekali izin yang diperlukan. Izin yang dimaksud bukan masalah untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) saja. Tahapan perizinan yang harus dilalui untuk sampai ke tahap tersebut membuat pengusaha harus melengkapi dokumen yang cukup banyak dan menyita waktu," ungkap Imelda di Jakarta, Senin (8/10/2018).

Dia memberi contoh, untuk mendapatkan SIUP, beberapa bidang usaha mengisyaratkan adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam SOP, pengurusan IMB yang dikeluarkan pemerintah memakan waktu hampir satu bulan.

"Tapi kenyataaannya, proses untuk mengurus IMB ini dapat memakan waktu yang lebih lama karena pengurusannya melibatkan beberapa dinas di tingkat daerah," jelas Imelda.

Permasalahannya sekarang, lanjutnya, setelah OSS diterapkan, pemerintah mau "mengubah" lagi sistem tersebut dengan meniadakan komitmen izin karena di daerah belum berusaha membiasakan diri dengan sistem baru.

"Hal ini menunjukan bahwa dalam penerapan kebijakan, pemerintah tidak melihat kondisi di lapangan terlebih dahulu," katanya.

Akibat dari inkonsistensi dari peraturan ini, maka petugas dan pengusaha akan sama-sama dirugikan. Petugas menjadi bingung harus menerapkan peraturan yang mana. Sementara pengurusan izin berusaha yang diajukan pengusaha menjadi tertunda lagi karena ketidakjelasan peraturan yang diterapkan.

"Sebaiknya sebelum OSS diberlakukan, pemerintah sudah lebih dulu memastikan kesiapan di daerah. Setelah dinas di daerah menyatakan siap, maka barulah OSS diterapkan, jangan malah sebaliknya," tegasnya.

Tag: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Online Single Submission (OSS)

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Rosmayanti

Foto: Unsplash/Andrew Neel

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,813.97 3,775.19
British Pound GBP 1.00 18,965.88 18,770.50
China Yuan CNY 1.00 2,131.41 2,110.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,302.00 14,160.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,112.94 10,011.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,821.93 1,803.82
Dolar Singapura SGD 1.00 10,577.62 10,471.82
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,228.48 16,065.94
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,511.42 3,473.14
Yen Jepang JPY 100.00 12,814.26 12,685.90

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6482.710 2.434 629
2 Agriculture 1498.343 -4.886 21
3 Mining 1882.238 9.191 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.733 0.232 71
5 Miscellanous Industry 1285.573 -3.740 46
6 Consumer Goods 2667.555 5.523 52
7 Cons., Property & Real Estate 460.673 -0.670 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1164.648 -9.651 72
9 Finance 1248.066 3.719 91
10 Trade & Service 828.180 -0.981 155
No Code Prev Close Change %
1 COCO 198 336 138 69.70
2 CAKK 160 216 56 35.00
3 JSKY 1,245 1,460 215 17.27
4 TFCO 580 680 100 17.24
5 INCI 560 640 80 14.29
6 URBN 1,795 2,030 235 13.09
7 TALF 308 340 32 10.39
8 MDIA 136 150 14 10.29
9 VIVA 153 168 15 9.80
10 DART 280 300 20 7.14
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 396 298 -98 -24.75
2 JAYA 202 165 -37 -18.32
3 TRIS 236 206 -30 -12.71
4 KPAL 312 274 -38 -12.18
5 LPLI 146 130 -16 -10.96
6 AKPI 675 605 -70 -10.37
7 HERO 990 900 -90 -9.09
8 FREN 348 324 -24 -6.90
9 ABMM 2,200 2,050 -150 -6.82
10 TCPI 4,880 4,550 -330 -6.76
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 100 101 1 1.00
2 VIVA 153 168 15 9.80
3 SIMA 396 298 -98 -24.75
4 JAYA 202 165 -37 -18.32
5 MYRX 103 104 1 0.97
6 TLKM 3,780 3,780 0 0.00
7 FREN 348 324 -24 -6.90
8 STAR 84 88 4 4.76
9 UNTR 27,500 27,825 325 1.18
10 LPPF 4,010 4,140 130 3.24