Kerja Sama Selatan-Selatan, Jurus Jitu Hadapi Perang Dagang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Mardiasmo, mengatakan bahwa ketegangan perdagangan dan ketidakpastian dalam perang tarif memberikan konsekuensi terhadap pasar. Adanya peningkatan signifikan terhadap tarif impor semakin menekan volume dan kinerja ekspor.

"Keadaan ekonomi global saat ini menuntut pentingnya kerjasama selatan-selatan, terutama untuk menciptakan respon, serta strategi dalam menangani berbagai situasi yang terjadi," ujar Mardiasmo dalam diskusi panel yang bertajuk The Growing Importance of South-South Cooperation Amid Trade Tensions and Global Financial Market Volatility dalam rangkaian acara IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Sofitel, Nusa Dua, Bali, Selasa (09/10/2018).

Dia menjelaskan, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan dampak besar pada pasar global. Keadaan ini merupakan tantangan bagi pemerintahan seluruh dunia untuk menetralisir keadaan dan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat termasuk indonesia.

"Ditengah perang dagang global, pemerintah Indonesia akan bergerak aktif dalam meningkatkan sektor manufaktur, pemerintah akan mendukung penuh sektor industri, dan mereformasi perpajakan dalam rangka mendukung sektor manufaktur dan meningkatkan aktivitas ekspor," tuturnya.

Dalam pembahasan diskusi, ketegangan perdagangan dan ketidakpastian dalam perang tarif serta dampak dan konsekuensinya terhadap pasar berkembang. Adanya peningkatan signifikan terhadap tarif impor, semakin menekan volume perdagangan internasional dan kinerja ekspor. Selain itu, tingginya ketergantungan terhadap mata uang dolar, akan membebani pembiayaan eksportir.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya Kerja Sama Selatan-Selatan, terutama untuk menciptakan respon serta strategi yang potensial untuk mengatasi situasi yang terjadi. Selaras dengan salah satu tujuan dari diselenggarakannya Kerja Sama Selatan-Selatan yaitu untuk membuka peluang serta penetrasi pasar.

“Untuk melakukan penetrasi pasar, LPEI dukung pembiayaan ke negara-negara di kawasan Afrika dan ini sejalan dengan Penugasan Khusus yang diberikan Pemerintah melalui KMK No.787/KMK.08/2017,” jelas Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana I Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/ Indonesia Eximbank.

Adapun diskusi ini diselenggarakan LPEI yang bertugas untuk menyelenggarakan Program Ekspor Nasional. Prioritas pembiayaan LPEI adalah mempertahankan kemampuan industri padat karya, menumbuhkan multiplier effects ekonomi rakyat, dan mengembangkan chanelling produk Indonesia di pasar ekspor.

Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank, Sinthya Roesly, menyampaikan bahwa diskusi panel ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dari panelis yang merupakan ahli di bidang terkait.

"Seperti Pemerintah, Bank Sentral, Eximbank, serta Institusi Keuangan untuk mengeksplorasi beberapa poin terkait cara memperkuat daya saing UKM berorientasi ekspor dalam e-commerce global," tukasnya.