Portal Berita Ekonomi Selasa, 18 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:39 WIB. Perbankan - BTN mengincar dana Rp5 triliun lewat obligasi.
  • 22:33 WIB. New Delhi - Hampir 100 orang meninggal bulan ini di India Timur karena demam otak (encephalitis).
  • 22:03 WIB. Perbankan - Pertumbuhan kredit BCA sepanjang kuartal I 2019 tumbuh 13,2% yoy.
  • 22:01 WIB. Perbankan - Bisnis kartu kredit Bank BCA terbilang stabil tahun ini.
  • 21:58 WIB. PGN - PGN terus fokuskan perbaikan kinerja Saka Energi.
  • 21:51 WIB. PGN - PGN mulai menyalurkan CNG untuk industri peleburan dan aluminium di Gresik.
  • 21:42 WIB. HK Metals - HK Metals menaikkan produksi aluminium hilir.
  • 21:34 WIB. KRAS - Krakatau Steel akan membangun pengolahan air laut Rp15 triulun.
  • 21:21 WIB. KAI - Kenaikan penumpang KA DAOP IV pada tahun ini mencapai 518.925 penumpang.
  • 21:11 WIB. WIKA - WIKA sudah pakai drone untuk survei foto udara.
  • 20:53 WIB. Energi - Pengamat mengatakan Pertamina harus jadi contoh pengadopsi skema gross split.
  • 20:22 WIB. Perbankan - BNI berencana merevisi rencana bisnis tahun ini.
  • 19:19 WIB. Perbankan - S&P menaikkan rating kredit Bank BNI dari BB+ menjadi BBB-.
  • 18:57 WIB. Obat Kanker - Pfizer Inc mengakuisisi Array Biofarma senilai US$10,64 miliar, agar mendapat akses ke obat kanker.

Hindari Penyimpangan Dana Bergulir, LPDB-KUMKM Gandeng BSR Center

Hindari Penyimpangan Dana Bergulir, LPDB-KUMKM Gandeng BSR Center - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) melakukan penandatanganan MoU dengan Bibit Samad Rianto (BSR) Center, di Jakarta, Senin (8/10/2018). MoU dilakukan dalam rangka pendampingan terkait pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Satuan Kerja (Satker) Kementerian Koperasi dan UKM tersebut.

"Langkah ini bisa menjembatani MoU dengan aparat penegak hukum (APH) seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK," kata Dirut LPDB KUMKM kepada wartawan, usai acara.

Menurut Braman, MoU itu berisi persamaan pandangan hukum terkait proses pemberian pinjaman dan pemisahan sanksi administratif dan pidana.

"Jika APH mendapat laporan penyimpangan dana bergulir dan/atau menemukan adanya pelanggaran dana bergulir, maka perlu dikoordinasikan/dilaporkan terlebih dahulu kepada LPDB (tim hukum)," ungkap Braman.

Apabila dinyatakan kesalahan/pelanggaran hanya pada taraf administratif, misalnya kelengkapan pendukung, dan lain-lain, maka APH tidak meneruskan pada proses pidananya.

"Apabila dari tim hukum LPDB dinyatakan ada pelanggaran prosedur dan/atau pelanggaran hukum dan/atau adanya gratifikasi atau penerimaan materi, maka APH dapat melakukan proses pidananya," imbuh Braman.

Selain itu, lanjut Braman, MoU juga memberikan pendampingan hukum dalam hal proses pemanggilan oleh APH, baik pemberian keterangan hingga pemanggilan saksi.

"Melakukan riviu prosedur pemberian pinjaman dan menjembatani penyamaan persepsi dengan APH dan memetakan potensi permasalahan hukum terhadap mitra-mitra bermasalah saat ini dan memberikan solusi penanganannya," papar Braman.

Di samping itu, memberikan masukan pada direksi atas hasil pemetaan masalah hukum sebagai upaya pencegahan adanya berkembangnya permasalahan hukum di APH.

"Memberikan masukan pada Direksi bagaimana upaya-upaya pengamanan selama proses pemberian pinjaman, sehingga apabila di kemudian hari macet tidak terjadi permasalahan hukum," tegas Braman.

Yang tak kalah penting, urai Braman, MoU juga memberikan masukan pada Direksi upaya pencegahan dan _Good Corporate Government.

"Termasuk menjaga rahasia setiap data dan informasi tentang pinjaman LPDB untuk tidak keluar tanpa seijin dari LPDB," ungkap Braman lagi.

Bagi Braman, kerja sama ini dilakukan supaya pegawai di lingkungan LPDB mulai di tingkat tertinggi sampai dengan tingkat pelaksana, untuk lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya.

"Karena kita dibekali oleh BSR Center bagaimana supaya dalam menyalurkan dana bergulir  tidak menimbulkan kasus hukum ,” kata Braman.

Braman mengakui, sebagai lembaga yang menyalurkan pinjaman atau pembiayaan dengan menggunakan dana APBN, LPDB-KUMKM mempunyai risiko kasus hukum yang tinggi.

"Karenanya, kerja sama ini juga bertujuan agar fundamental bisnisnya berlandaskan manajemen risiko yang efektif dan efisien serts untuk membangun budaya pegawai yang berintegritas tinggi,” harap Braman.

Braman berharap, peningkatan integritas ini dapat segera diberlakukan di lingkungan LPDB.

“Kerja sama ini berlandaskan integritas untuk membudayakan sikap jujur, terbuka, dan mengutamakan azas kepatutan, supaya proses pendampingan yang akan dilakukan dapat menciptakan kesepahaman di kedua belah pihak dalam menilai risiko dan menghadapi tuntutan hukum,” tandas Braman.

Sementara itu, Ketua Umum BSR Center Bibit Samad Rianto mengatakan, korupsi adalah salah satu penyebab berbagai ketimpangan di negeri ini. Korupsi telah terjadi secara sistemik, terorganisasi dan masif di semua sektor dan lapisan dalam waktu yang cukup lama.

“Ini yang menyebabkan negara kita tidak mampu mencapai cita-cita pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat di dalam pergaulan antar bangsa,” ujar Bibit.

Oleh karena itu, sebagai mantan komisioner KPK, Bibit terpanggil untuk melakukan gerakan pencegahan korupsi. Bibit lantas mendirikan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) sejak 25 November 2013. Saat ini, gerakan yang dipimpinnya telah memiliki 111 DPD yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“GMPK telah melakukan edukasi anti korupsi bagi masyarakat dan mendorong peran pengawasan masyarakat terhadap korupsi di berbagai lembaga negara, pemerintahan, penegak hukum, BUMN/BUMD dan instansi lainnya,” papar Bibit.

Karena itu, BSR Center akan mengadakan pelatihan anti korupsi, pelatihan mengelola dana, dan pendampingan hukum di lingkungan LPDB KUMKM. Sebelum LPDB, BSR Center juga sudah melakukan hal yang sama di Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan lain-lain.

Tag: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM)

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Kumairoh

Foto: Ning Rahayu

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,844.29 3,805.69
British Pound GBP 1.00 18,159.47 17,976.68
China Yuan CNY 1.00 2,091.38 2,070.50
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,418.00 14,274.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,919.58 9,819.08
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,841.36 1,822.90
Dolar Singapura SGD 1.00 10,522.55 10,413.66
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,181.32 16,015.43
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,455.90 3,418.10
Yen Jepang JPY 100.00 13,278.69 13,142.44

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6190.525 -59.740 634
2 Agriculture 1387.740 6.172 21
3 Mining 1599.384 -15.894 46
4 Basic Industry and Chemicals 740.684 -13.793 71
5 Miscellanous Industry 1278.981 -9.883 46
6 Consumer Goods 2415.601 -31.601 52
7 Cons., Property & Real Estate 467.630 -4.198 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1161.408 -10.915 74
9 Finance 1261.086 -6.995 90
10 Trade & Service 799.348 -10.114 158
No Code Prev Close Change %
1 BOLA 175 296 121 69.14
2 SDMU 54 72 18 33.33
3 SMRU 140 176 36 25.71
4 YELO 192 240 48 25.00
5 POLL 1,200 1,450 250 20.83
6 SOSS 378 430 52 13.76
7 MINA 1,090 1,235 145 13.30
8 MEGA 5,100 5,775 675 13.24
9 ARTA 412 466 54 13.11
10 HRME 292 324 32 10.96
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,300 975 -325 -25.00
2 BMTR 480 360 -120 -25.00
3 FITT 230 173 -57 -24.78
4 SMBR 1,030 785 -245 -23.79
5 SKBM 464 368 -96 -20.69
6 TGKA 4,750 4,000 -750 -15.79
7 WICO 625 530 -95 -15.20
8 SIMA 112 97 -15 -13.39
9 GLOB 348 302 -46 -13.22
10 BHIT 84 74 -10 -11.90
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,300 975 -325 -25.00
2 MAMI 116 124 8 6.90
3 JPFA 1,545 1,410 -135 -8.74
4 SMRU 140 176 36 25.71
5 BMTR 480 360 -120 -25.00
6 CSIS 109 98 -11 -10.09
7 SIMA 112 97 -15 -13.39
8 BBRI 4,230 4,200 -30 -0.71
9 CPIN 4,700 4,380 -320 -6.81
10 BDMN 4,510 4,250 -260 -5.76