Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:41 WIB. Tik Tok - Tik Tok rilis pusat keamanan.
  • 20:40 WIB. Smartphone - Samsung dan LG bakal pamer ponsel 5G di MWC 2019.
  • 20:39 WIB. Taiwan - Tahun depan, Taiwan dikabarkan cuma layani 4G.
  • 20:37 WIB. Asus - 3 laptop tipis Asus segera muluncur di Indonesia.
  • 20:36 WIB. Tik Tok - Tik Tok masih dihantui pengguna di bawah umur.
  • 20:35 WIB. Cydia - Toko aplikasi bajakan untuk iPhone, Cydia akhirnya ditutup.
  • 20:34 WIB. Tumblr - Tumblr minta maaf karena blokir konten porno salah sasaran.
  • 20:33 WIB. Apple - Apple dituduh sengaja sembunyikan notch pada iPhone X, XS, dan XS Max dalam promosinya.
  • 20:31 WIB. Huawei - Huawei resmi luncurkan Nova 4 dengan kamera 48 megapixel.
  • 20:27 WIB. Mitsubishi - Susul Suzuki Carry, Mitsubishi recall Colt T12OSS.
  • 20:25 WIB. Nissan - Nissan gagal mufakat tentukan pengganti Ghosn.

Hindari Penyimpangan Dana Bergulir, LPDB-KUMKM Gandeng BSR Center

Foto Berita Hindari Penyimpangan Dana Bergulir, LPDB-KUMKM Gandeng BSR Center
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) melakukan penandatanganan MoU dengan Bibit Samad Rianto (BSR) Center, di Jakarta, Senin (8/10/2018). MoU dilakukan dalam rangka pendampingan terkait pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Satuan Kerja (Satker) Kementerian Koperasi dan UKM tersebut.

"Langkah ini bisa menjembatani MoU dengan aparat penegak hukum (APH) seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK," kata Dirut LPDB KUMKM kepada wartawan, usai acara.

Menurut Braman, MoU itu berisi persamaan pandangan hukum terkait proses pemberian pinjaman dan pemisahan sanksi administratif dan pidana.

"Jika APH mendapat laporan penyimpangan dana bergulir dan/atau menemukan adanya pelanggaran dana bergulir, maka perlu dikoordinasikan/dilaporkan terlebih dahulu kepada LPDB (tim hukum)," ungkap Braman.

Apabila dinyatakan kesalahan/pelanggaran hanya pada taraf administratif, misalnya kelengkapan pendukung, dan lain-lain, maka APH tidak meneruskan pada proses pidananya.

"Apabila dari tim hukum LPDB dinyatakan ada pelanggaran prosedur dan/atau pelanggaran hukum dan/atau adanya gratifikasi atau penerimaan materi, maka APH dapat melakukan proses pidananya," imbuh Braman.

Selain itu, lanjut Braman, MoU juga memberikan pendampingan hukum dalam hal proses pemanggilan oleh APH, baik pemberian keterangan hingga pemanggilan saksi.

"Melakukan riviu prosedur pemberian pinjaman dan menjembatani penyamaan persepsi dengan APH dan memetakan potensi permasalahan hukum terhadap mitra-mitra bermasalah saat ini dan memberikan solusi penanganannya," papar Braman.

Di samping itu, memberikan masukan pada direksi atas hasil pemetaan masalah hukum sebagai upaya pencegahan adanya berkembangnya permasalahan hukum di APH.

"Memberikan masukan pada Direksi bagaimana upaya-upaya pengamanan selama proses pemberian pinjaman, sehingga apabila di kemudian hari macet tidak terjadi permasalahan hukum," tegas Braman.

Yang tak kalah penting, urai Braman, MoU juga memberikan masukan pada Direksi upaya pencegahan dan _Good Corporate Government.

"Termasuk menjaga rahasia setiap data dan informasi tentang pinjaman LPDB untuk tidak keluar tanpa seijin dari LPDB," ungkap Braman lagi.

Bagi Braman, kerja sama ini dilakukan supaya pegawai di lingkungan LPDB mulai di tingkat tertinggi sampai dengan tingkat pelaksana, untuk lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya.

"Karena kita dibekali oleh BSR Center bagaimana supaya dalam menyalurkan dana bergulir  tidak menimbulkan kasus hukum ,” kata Braman.

Braman mengakui, sebagai lembaga yang menyalurkan pinjaman atau pembiayaan dengan menggunakan dana APBN, LPDB-KUMKM mempunyai risiko kasus hukum yang tinggi.

"Karenanya, kerja sama ini juga bertujuan agar fundamental bisnisnya berlandaskan manajemen risiko yang efektif dan efisien serts untuk membangun budaya pegawai yang berintegritas tinggi,” harap Braman.

Braman berharap, peningkatan integritas ini dapat segera diberlakukan di lingkungan LPDB.

“Kerja sama ini berlandaskan integritas untuk membudayakan sikap jujur, terbuka, dan mengutamakan azas kepatutan, supaya proses pendampingan yang akan dilakukan dapat menciptakan kesepahaman di kedua belah pihak dalam menilai risiko dan menghadapi tuntutan hukum,” tandas Braman.

Sementara itu, Ketua Umum BSR Center Bibit Samad Rianto mengatakan, korupsi adalah salah satu penyebab berbagai ketimpangan di negeri ini. Korupsi telah terjadi secara sistemik, terorganisasi dan masif di semua sektor dan lapisan dalam waktu yang cukup lama.

“Ini yang menyebabkan negara kita tidak mampu mencapai cita-cita pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat di dalam pergaulan antar bangsa,” ujar Bibit.

Oleh karena itu, sebagai mantan komisioner KPK, Bibit terpanggil untuk melakukan gerakan pencegahan korupsi. Bibit lantas mendirikan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) sejak 25 November 2013. Saat ini, gerakan yang dipimpinnya telah memiliki 111 DPD yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“GMPK telah melakukan edukasi anti korupsi bagi masyarakat dan mendorong peran pengawasan masyarakat terhadap korupsi di berbagai lembaga negara, pemerintahan, penegak hukum, BUMN/BUMD dan instansi lainnya,” papar Bibit.

Karena itu, BSR Center akan mengadakan pelatihan anti korupsi, pelatihan mengelola dana, dan pendampingan hukum di lingkungan LPDB KUMKM. Sebelum LPDB, BSR Center juga sudah melakukan hal yang sama di Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan lain-lain.

Tag: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Kumairoh

Foto: Ning Rahayu

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6081.867 -7.438 621
2 Agriculture 1530.458 0.983 20
3 Mining 1720.067 -20.197 47
4 Basic Industry and Chemicals 829.258 6.156 71
5 Miscellanous Industry 1407.197 10.701 46
6 Consumer Goods 2485.081 -0.352 49
7 Cons., Property & Real Estate 442.497 -5.069 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1050.648 2.298 71
9 Finance 1157.320 -4.652 91
10 Trade & Service 782.748 -0.305 153
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 282 352 70 24.82
2 AGRS 230 286 56 24.35
3 TRUS 268 322 54 20.15
4 KICI 270 320 50 18.52
5 KONI 424 500 76 17.92
6 LUCK 655 770 115 17.56
7 ABBA 89 104 15 16.85
8 DUCK 1,435 1,615 180 12.54
9 TFCO 590 660 70 11.86
10 VIVA 117 130 13 11.11
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 478 400 -78 -16.32
2 POLL 1,760 1,550 -210 -11.93
3 SDRA 850 750 -100 -11.76
4 TIRA 150 133 -17 -11.33
5 ENRG 63 56 -7 -11.11
6 AHAP 68 61 -7 -10.29
7 SQMI 300 270 -30 -10.00
8 POOL 4,690 4,240 -450 -9.59
9 ETWA 79 72 -7 -8.86
10 HEAL 2,850 2,600 -250 -8.77
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 362 2 0.56
2 BBCA 25,825 25,325 -500 -1.94
3 BBRI 3,600 3,630 30 0.83
4 TLKM 3,710 3,740 30 0.81
5 LPPF 5,825 5,825 0 0.00
6 PTBA 4,390 4,230 -160 -3.64
7 UNTR 28,700 29,125 425 1.48
8 RIMO 140 141 1 0.71
9 ADRO 1,280 1,240 -40 -3.12
10 ITMG 20,150 20,000 -150 -0.74