Legislator: Direksi Bank BJB Perlu Penyegaran

Warta Ekonomi, Bandung -

DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung upaya penyegaran di tubuh Bank BJB. Hal ini perlu dilakukan untuk mengakomodasi hadirnya putra-putra daerah terbaik di jajaran direksi bank pelat merah tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat yang salah satunya mengawasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Eryani Sulam menilai tidak berlebihan jika dilakukan penyegaran terhadap jajaran direksi Bank BJB. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja, diperlukan peran serta putra daerah.

"Saya kira, Bank BJB perlu penyegaran Direksi. Apalagi melibatkan putra daerah untuk meningkatkan kinerja bank tersebut," katanya kepada wartawan di gedung DPRD Jabar, Selasa (9/10/2018).

Eryani mengungkapkan tujuan Bank BJB didirikan salah satunya agar bisa menjadi kebanggaan warga Jawa Barat. Kebanggaan ini, tidak hanya sebatas kontribusi perekonomian yang diberikan, tetapi mencakup juga pendayagunaan putra daerah di dalamnya.

"Awal dari berdirinya BJB ini ingin membuat sebuah bank yang menjadi kebanggan orang Jawa Barat. Tapi iu saja tidak cukup karena di dalamnya harus melibatkan putra daerah," ujarnya.

Dia menilai, tidak berlebihan jika Bank Jabar banyak diisi oleh putra-putri terbaik dari Jawa Barat. Apalagi, jika putra daerah yang mampu mengisi jajaran Bank Jabar. 

"Dari sisi sumber daya manusianya juga, kenapa tidak orang Jawa Barat di direksi. Yang jelas ini kan Bank Jabar," tegasnya.

Selain itu, Eryani juga ingin jenjang karier di bank tersebut berjalan dengan baik. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan pola rekruitmen direksi berasal dari internal bank tersebut.

"Ketika kariernya juga berpotensi, tidak menutup kemungkinan. Direksi itu juga dibuka dari internal ini. Sepanjang sesuai dengan OJK, aturan tidak dilanggar," ungkapnya.

Lebih lanjut, Eryani menilai pembagian tugas antara gubernur dengan wakil gubernur Jawa Barat sudah tepat. Pasalnya, penanganan BUMD ini memerlukan perhatian yang khusus sehingga yang bertugas di dalamnya harus benar-benar konsentrasi.

"Berbagi kewenangan (antara gubernur dengan wakil gubernur) itu tepat. Penanganan BUMD perlu konsentrasi khusus," ungkapnya.

Dia pun mengapresiasi kolaborasi antara kedua pucuk pimpinan tersebut dalam meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah tersebut. "Jadi kewenangannya diberikan setahun ke Pak Sakil Gubernur Jabar, itu betul," pungkasnya.