Jadi Paradigma Baru, Pemerintah Ajak Swasta Biayai Infrastruktur

Warta Ekonomi, Nusa Dua, Bali -

Bank Indonesia (BI), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Forum Investasi Indonesia 2018 yang mengangkat tema paradigma baru dalam pembiayaan infrastruktur. Kegiatan yang dilaksanakan hari ini, Selasa (9/10/2018) di Bali sebagai bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa pihaknya mendukung akselerasi pembangunan di Indonesia.

"Indonesia bukan hanya sudah diakselerasi pembangunannya. Tapi pembiayaannya sudah masuk paradigma baru untuk menjadikan infrastrukutur sebagai aset," kata Perry dalam sambutannya pada acara tersebut.

Dia menambahkan, dengan pembangunan infrastruktur yang baik, maka Indonesia menjadi negara yang bernilai lebih di masa depan.

"Investor yang belum bergabung, jangan ketinggalan. Banyak proyek yang bisa Anda ikuti, partisipasi Anda berharga untuk Indonesia dan berharga untuk Anda," tambah Perry.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, Indonesia menjadi negara dengan predikat investment grade, sehingga cocok untuk dijadikan tempat berinvestasi. 

Karena itu Kementerian BUMN akan melakukan tugasnya seperti eksekusi, efisiensi, pembangunan jalan tol, pelabuhan hingga telekomunikasi.

"Berinvestasi di Indonesia bukan hanya menarik, tapi juga mudah," jelas dia.

Dalam kasus Indonesia, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada level 5-7%, RPJMN 2015-2019 menekankan pentingnya percepatan infrastruktur, antara lain melalui pembangunan jalan tol, bandar udara, pelabuhan, dan penambahan kapasitas pembangkit listrik.

Lebih lanjut, pemerintah menetapkan Program Strategis Nasional (PSN) dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan 223 proyek dan 3 program mencapai US$307 miliar. 

Dengan target pembangunan yang cukup tinggi tersebut, peran serta seluruh pihak sangat diperlukan. Diestimasikan 60% dari total pendanaan atau setara US$181 miliar berasal dari pendanaan pihak swasta dan 31% dari total pendanaan atau setara US$94 miliar berasal dari pendanaan BUMN.

Namun demikian, terdapat beberapa isu yang menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan keterlibatan sektor swasta, di antaranya keterbatasan kapasitas sumber daya dalam penyelesaian proyek berskala besar.

Oleh karena itu, Kementerian BUMN berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya dengan mencari sumber pendanaan dari pasar keuangan melalui berbagai inovasi instrumen pembiayaan dan membangun kemitraan dengan sektor swasta lain.

Melalui kemitraan strategis, BUMN diharapkan mendapatkan pembelajaran dari keahlian sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur dengan kualitas sesuai dengan standar internasional.

Diketahui, topik pembiayaan infrastruktur dipilih, mengingat Indonesia sebagai negara berkembang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur. Salah satu kunci kesuksesan pembangunan tersebut adalah pembiayaan yang tak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan didukung oleh pembiayaan swasta.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung peran swasta dalam pembangunan infrastruktur, baik dari sisi kebijakan yang akomodatif maupun berbagai inovasi instrumen keuangan untuk pembiayaan infrastruktur.