Teknologi Blockchain di Indonesia Masih Early Stage

Warta Ekonomi, Jakarta -

Di Indonesia, aplikasi teknologi blockchain bisa dikatakan masih dalam tahap awal (early stage). Melihat potensi pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan ekonomi digital pada khususnya, beberapa pihak menunjukkan minat yang tinggi untuk menerapkan atau mengadopsi blockchain di Indonesia untuk mendukung operasional bisnis mereka. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rico Rustombi dalam Blockchain Applications and Economic Forum 2018 di Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Namun, menurut Rico, minat tinggi tersebut saat ini belum diimbangi dengan regulasi, edukasi, dan infrastruktur yang memadai. Menyadari kondisi tersebut, Kadin bekerja sama dengan beberapa pihak, antara lain Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk secara aktif mengadakan dialog dan forum diskusi maupun pelatihan untuk menyamakan pemahaman dan mendiskusikan potensi manfaat, peluang, tantangan, dan risiko, menjadi mitra pemerintah untuk memberikan masukan di sisi penyusunan regulasi dalam implementasi teknologi blockchain secara lebih luas di Indonesia.

"Di sisi lain, mengingat disruptive power yang terkandung dalam teknologi blockchain, perlu diantisipasi kita semua akan kemungkinan keengganan atau bahkan penolakan untuk dapat menerima teknologi tersebut, terutama dari pihak-pihak yang peranannya dapat berkurang atau bahkan hilang dengan adanya blockchain," ujar Rico.

Untuk itu, Rico menilai perlu forum-forum diskusi mengenai blockchain untuk menyamakan persepsi tentang blockchain. Sehingga, semua pemangku kepentingan dapat memahami potensi dan risiko dari teknologi tersebut dan dapat menyiapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengambil manfaat maksimal dari atau untuk tetap relevan di tengah penerapan teknologi blockchain.

Meski kondisi blockchain di Indonesia masih berada di tahap sangat awal, Kadin melihat banyak potensi penerapan teknologi tersebut, antara lain dalam sektor pelayanan publik, perbankan dan finansial, logistik dan rantai pasokan, manufacturing, kesehatan, pendidikan, petanian, energi, perdagangan, ekonomi kreatif, bahkan sektor UMKM.

Namun, menurut Rico, untuk setiap inovasi teknologi baru tentunya diperlukan investasi, baik di sisi hardware, software, dan human resources.

"Melihat sifat desentralisasi dari teknologi blockchain, secara intuitif kita bisa mengira-ngira investasi yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Namun, mengingat sifatnya yang masih baru, saat ini Kadin menyadari belum ada suatu standardisasi dalam besaran investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi blockchain," terang Rico. 

Untuk itu di forum ini, Kadin mengundang beberapa narasumber dengan keahlian dan pengalaman di bidang blockchain untuk berbagi informasi, salah satunya menyangkut besaran investasi blockchain.