Portal Berita Ekonomi Sabtu, 20 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 05:57 WIB. Eredivisie Belanda - Heracles 2 vs 1 SC Heerenveen
  • 05:55 WIB. Ligue 1 Prancis - Lyon 2 vs 1 Angers
  • 05:54 WIB. Ligue1 Prancis - Dijon 3 vs 2 Rennes
  • 05:53 WIB. LaLiga Spanyol - Deportivo Alaves 2 vs 2 Real Valladolid

Wow, Lapor Dugaan Korupsi Bisa Dapat 1%? Coba Aja.

Wow, Lapor Dugaan Korupsi Bisa Dapat 1%? Coba Aja. - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 yang mengatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu yang diatur, masyarakat bisa mendapat dua permil atau 0,2 persen dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara dengan batas maksimal Rp 200 juta.

Ketua KPK, Agus Raharjo, mengatakan nominal yang diberikan sepertinya masih kurang besar. Sebab angka dua per mil sama dengan aturan sebelumnya di PP Nomor 71 tahun 2000. karena itu, dalam rapat dengan pemerintah sebelum PP itu terbit, pihaknya mengusulkan besaran hadiah untuk pelapor korupsi 1 persen dari nilai kerugian negara. 

"Usulannya KPK yang di dalam rapat tidak diterima ya itu lebih besar dari itu. Satu persen paling tidak karena dengan satu persen itu lebih menarik," ujarnya di Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Menurutnya,dengan hadiah yang jauh lebih besar, akan menarik banyak pihak untuk melaporkan kasus-kasus korupsi. Sehingga, akan semakin banyak kasus korupsi yang terungkap ke publik.

"Kalau hadiahnya satu persen (dari nilai kerugian) kan menarik," imbuhnya.

Ia menambahkan, PP yang lebih lama justru lebih menarik bagi masyarakat untuk melapor karena tidak ada batas maksimal hadiah. Namun ternyata usulan hadiah yang lebih besar itu ditolak pemerintah karena kekhawatiran dana yang akan dikeluarkan terlalu besar. Padahal lanjut Agus, hadiah untuk pelapor korupsi itu sudah termasuk dalam potongan kerugian negara setelah amar putusan berstatus hukum tetap (inkrah).

"Sebetulnya pemerintah juga gak perlu repot mengalokasikan khusus karena nanti akan dipotong langsung setelah amar putusan pengadilan, ya dikembalikan langsung dipotong," jelasnya.

Untuk itu, KPK akan berkomunikasi dengan Presiden Jokowi untuk membuka kemungkinan PP No 43 Tahun 2018 direvisi kembali.

"Kami akan mencoba mengkomunikasikan dengan presiden apakah mungkin itu dilakukan perubahan," kata Agus.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,756.57 3,718.34
British Pound GBP 1.00 18,368.14 18,184.19
China Yuan CNY 1.00 2,105.18 2,084.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,086.00 13,946.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,113.75 10,011.83
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,795.40 1,777.49
Dolar Singapura SGD 1.00 10,408.63 10,303.66
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,908.73 15,749.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,399.95 3,362.91
Yen Jepang JPY 100.00 12,583.53 12,455.12

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Sep
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Feb
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10