Portal Berita Ekonomi Selasa, 11 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:13 WIB. Mandiri Syariah - Mandiri Syariah menyediakan produk hedging syariah.
  • 20:12 WIB. HIN - Pada 2018 ini rata-rata okupansi hotel yang dikelola HIN mencapai 73%.
  • 20:11 WIB. HIN - HIN mematok target akan mengelola 100 hotel hingga 2021.
  • 20:11 WIB. TCash - TCash menjadi salah satu uang elektronik yang mendukung uji coba digitalisasi penyaluran pembiayaan Kredit UMi.
  • 20:09 WIB. IndiHome - Telkom memastikan di penghujung tahun 2018 telah mencatatkan 5 juta pelanggan IndiHome.
  • 18:53 WIB. Brexit - PM Inggris kunjungi Jerman untuk bahas krisis Brexit.
  • 18:53 WIB. Pakistan - Indonesia gencarkan diversifikasi produk impor ke Pakistan.
  • 18:52 WIB. Iran - Rouhani: Penjualan minyak Iran meningkat meskipun ada sanksi AS.
  • 18:52 WIB. Irak - AS larang warganya kunjungi Irak saat peringatan 1 tahun bebas Daesh.
  • 18:52 WIB. Walhi - WALHI: Masih ada kriminalisasi pejuang lingkungan.
  • 18:51 WIB. Prancis - Presiden Prancis umumkan kenaikan upah minimum.
  • 18:51 WIB. Filipina - Duterte minta kongres sahkan perpanjangan darurat militer di Mindanao.
  • 18:51 WIB. Dubai - Dubai hadirkan supermarket di tengah lautan.
  • 18:50 WIB. Singapura - Studi: Hanya separuh warga Singapura dapatkan cukup tidur di malam hari.
  • 18:49 WIB. Donald Trump - Trump khawatir upaya impeachment menjadi kenyataan.

DKPP Sidangkan Dua Anggota Bawaslu, Bisa Dipecat?

Foto Berita DKPP Sidangkan Dua Anggota Bawaslu, Bisa Dipecat?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap dua anggota Bawaslu yakni Fritz Edward Siregar dan Rahmat Bagja, atas aduan LBH Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia (Almisbat) yang menduga kedua komisioner Bawaslu tersebut membiarkan dugaan kampanye hitam gerakan hashtag 2019 Ganti Presiden.

M Ridwan selaku pelapor mengatakan di balik hashtag 2019 Ganti Presiden itu terdapat tokoh politik seperti Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera serta eks jubir HTI, Ismail Yusanto yang mengatakan 2019 ganti sistem dan ganti Presiden. Sehingga pernyataan yang dilakukan pada saat belum masa kampanye merupakan kampanye hitam.

"Kalau dikatakan ini bukanlah kampanye hitam saya pikir Mardani sebagai DPR RI belum mengetahui masuk masa kampanye, tapi dia sudah berpikir untuk mengganti presiden. Jadi kami anggap di situ itu adalah bagian dari kampanye hitam," jelasnya di Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Ia menilai pernyataan dari anggota Bawaslu Fritz Edward dan Rahmat Bagja yang menilai ungkapan Mardani dan Ismail sebagai kebebasan berekspresi dan bukan kampanye hitam, adalah sesuatu yang salah. Sehingga menganggap kedua komisioner Bawaslu berpihak pada pasangan bakal calon tertentu. Padahal seharusnya anggota Bawaslu bersikap netral.

"Lalu Saudara Fritz menyatakan itu sebagai kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Sedangkan, saudara Rahmat Bagja mengatakan itu bukanlah black campaign," katanya.

Atas pernyataan kedua komisioner Bawaslu, bagi Ridwan melanggar aturan mengenai kode etik, seperti pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) terkait aturan penyelenggara Pemilu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum.

 

Tag: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6076.587 -34.773 620
2 Agriculture 1506.543 8.473 20
3 Mining 1747.761 9.817 47
4 Basic Industry and Chemicals 820.676 -23.288 71
5 Miscellanous Industry 1382.059 4.150 45
6 Consumer Goods 2483.389 -20.063 49
7 Cons., Property & Real Estate 444.822 -4.105 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1031.916 -11.848 71
9 Finance 1162.012 -1.035 91
10 Trade & Service 790.383 -0.185 153
No Code Prev Close Change %
1 SOTS 280 350 70 25.00
2 DEAL 394 492 98 24.87
3 OASA 246 298 52 21.14
4 TFCO 650 780 130 20.00
5 MERK 6,475 7,725 1,250 19.31
6 KPAS 505 600 95 18.81
7 RODA 388 450 62 15.98
8 PTSN 805 920 115 14.29
9 PDES 1,500 1,700 200 13.33
10 ARTA 406 458 52 12.81
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 290 220 -70 -24.14
2 YPAS 725 570 -155 -21.38
3 NUSA 158 136 -22 -13.92
4 RIMO 186 162 -24 -12.90
5 LUCK 705 615 -90 -12.77
6 MPOW 120 105 -15 -12.50
7 KPAL 338 300 -38 -11.24
8 CPIN 7,000 6,300 -700 -10.00
9 SILO 3,850 3,500 -350 -9.09
10 LPIN 950 865 -85 -8.95
No Code Prev Close Change %
1 RIMO 186 162 -24 -12.90
2 SRIL 366 370 4 1.09
3 KPAS 505 600 95 18.81
4 NUSA 158 136 -22 -13.92
5 PTBA 4,020 4,280 260 6.47
6 TLKM 3,680 3,620 -60 -1.63
7 WSKT 1,845 1,795 -50 -2.71
8 BHIT 57 60 3 5.26
9 BBRI 3,610 3,620 10 0.28
10 DEAL 394 492 98 24.87