Cara Indonesia Tingkatkan Kualitas Human Capital dalam Keterbatasan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan lima hal yang menjadi perhatian khusus pemerintah untuk meningkatkan kualitas Human Capital dengan sumber daya terbatas.

Sri Mulyani menjadi salah satu dari menteri-menteri keuangan dari 27 negara pengadopsi awal Human Capital, dalam diskusi Human Capital Early Adopters Ministerial Workshop dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 di Bali.

"Ada lima hal, pemerintah mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru, manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik, pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0, teknologi informasi, dan partisipasi sektor swasta," kata Sri dalam pernyataan resminya, Rabu (10/10/2018).

Namun semua itu penuh tantangan, lanjut Sri Mulyani, antara lain bagaimana meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas guru di kota yang tidak setara dengan di desa, mempersiapkan jenis pendidikan vokasi yang dibutuhkan industri di masa depan, dan keadaan di Indonesia, di mana hampir semua sekolah negeri gratis, tetapi kualitasnya tidak sama dengan sekolah swasta.

"Indonesia siap berkontribusi dan bekerja sama karena memiliki pengalaman berharga dalam investasi Human Capital. Indonesia akan berkontrbusi dalam kemitraan global melalui kerja sama Selatan-Selatan dan program kerja sama Triangular," ujar dia.

Dipaparkan Sri, dalam menghadapi isu pembangunan digital, Pemerintah Indonesia memperkenalkan beberapa kebijakan strategis, yaitu meningkatkan kurikulum pendidikan dan meningkatkan kompetensi pekerja, kedua meningkatkan kompetensi melalui pelatihan vokasi dan program magang, dan ketiga, meningkatkan kualifikasi, kebutuhan, dan pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di seluruh negeri.

Dia menambahkan, Human Capital adalah landasan untuk kesejahteraan dan kunci penggerak high-income growth. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Human Capital, yang meliputi kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan kesetaraan gender dalam beberapa kebijakan strategis, antara lain bidang pendidikan, pemerintah percaya bahwa masyarakat teredukasi akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi.

Edukasi akan membuat mereka dapat meningkatkan potensi pendapatan dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan kalangan menengah. Karena itu, pemerintah telah mengalokasikan 20% dari APBN 2018 di bidang pendidikan sebesar Rp444 triliun. 

Sedangkan di bidang kesehatan, pemerintah mengalokasikan 5% dari keseluruhan APBN. Untuk 2019 akan dianggarkan Rp122 triliun untuk layanan kesehatan, menurunkan stunting dan menjalankan keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada akhir September 2018, JKN telah mencakup 203,28 juta penduduk atau 85% dari jumlah penduduk Indonesia.