Dana Darurat Bencana di Luar APBN, Pemerintah Siapkan Asuransi

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bencana alam skala besar berpotensi menambah jumlah masyarakat miskin, sehingga dibutuhkan alternatif tindakan (contingency plan) untuk mengatasinya.

"Seperti di Palu sekarang, di mana banyak warga terdampak yang tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi karena masih trauma," ujar Bambang dalam konferensi Internasional Inclusive Economic Growth: Reducing Poverty and Inequality sebagai bagian dari Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 di Kuta, Bali, Rabu (10/10/2018).

Pemerintah telah memastikan adanya pembentukan skema pembiayaan dan asuransi risiko bencana pada 2019 sebagai upaya penanganan dampak bencana alam. Bambang menjelaskan asuransi bencana dijalankan dengan memobilisasi dana dari luar APBN untuk bisa membantu daerah yang terdampak bencana.

"Biasanya skemanya kita sudah petakan mana daerah yang rawan bencana, kemudian pemerintah setiap tahun membayar semacam premi dan kemudian dikelola oleh asuransi atau pengumpul dananya," ujar dia.

Ketika ada kejadian di daerah tersebut maka dana yang sudah dikumpulkan akan disalurkan ke daerah terdampak bencana, sehingga bisa memperkuat dana yang dialokasikan dari APBN.