Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rizal Calvary menyayangkan lambannya pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dalam menangani korban pascagempa dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala.
"Bantuan banyak datang dari luar kota, tapi hanya berhenti di tempat-tempat tertentu seperti di kantor-kantor Pemda dan Kodim. Akibatnya, rakyat yang sudah tiga hari tidak makan terpaksa melakukan penjarahan. Kok rakyat yang kelaparan disuruh datang jauh-jauh ke kantor-kantor Pemda," kata Rizal.
Dia mengaku baru pulang dari Palu membenarkan pernyataan Wapres Jusuf Kalla tentang lumpuhnya sistem pemerintahan di Sulawesi Tengah pasca bencana gempa dan tsunami yang menerjang Palu dan Donggala sehingga bantuan berjalan lambat.
"Ini daerah, seperti tidak punya gubernur dan wali kota. Rakyat berjuang sendiri untuk bisa makan. Semestinya kepala daerah segera memerintah struktur di bawahnya segera mendistribusikan bantuan ke kelurahan-kelurahan, RT, RW, dan rumah warga. Saat Presiden Jokowi datang pada Rabu (3/10) dan beliau marah-marah dulu baru bantuan didistribusikan. Kalau tidak ada Pak Jokowi, saya tidak paham akan banyak warga Palu-Donggala mati kelaparan," ucap Rizal.
Belum lagi, katanya, warga Palu diwajibkan memperlihatkan Kartu-Keluarga (KK) dan KTP saat antri mengambil bantuan oleh pegawai Pemda.
"KK sudah tertimbun reruntuhan rumahnya. Kok warga dibikin susah wajib bawa KK. Orang sudah susah, Pemda bikin susah lagi. Kok yang seperti ini gubernur dan wali kota tidak tahu kelakuan bawahannya. Ini sudah jadi keluhan umum warga Palu. Artinya memang pejabatnya malas turun ke bawah, untuk melakukan monitoring," katanya.
Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: