DPR: Jangan Main-main dengan Harga BBM

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi’ Munawar menilai pembatalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sesungguhnya menunjukan bentuk mis-management pengelolaan tata niaga BBM. Ia menilai hal tersebut lebih pada pertimbangan non teknis dan konsideran dadakan ketimbang berbagai faktor.

“Sesungguhnya Pemerintah telah berjanji tidak menaikan harga BBM Premium sampai dengan tahun 2019. Rencana kenaikan kemarin, yang kemudian dibatalkan dalam waktu kurang dari satu jam, menunjukan mis-koordinasi dan buruknya tata kelola energi selama ini,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Lanjutnya, Ia memaparkan total kuota untuk BBM bersubsidi jenis premium pada 2018 sebesar 11,8 juta kilo liter (kl). Dengan angka sebesar itu sudah sepantasnya Pemerintah memiliki perhitungan yang cermat dan kajian yang mendalam, khususnya terkait dengan naiknya harga minyak dunia dan depresiasi rupiah terhadap dollar. Namun apa yang ditunjukan kemarin sungguh telah mengabaikan aspek-aspek mendasar di atas.

“Salah satu indikator keseriusan Pemerintah dalam mengelola energi nasional sesungguhnya dapat tercermin dalam kematangan mengelola tata niaga BBM bersubsidi. Mengingat BBM ini mempengaruhi kehidupan rakyat banyak. Kebijakan sekecil apapun akan memberikan dampak yang luar biasa.” Kata Rofi.

Ia melihat, alasan pembatalan menunggu kesiapan Pertamina dan memperhatikan daya beli masyarakat nampak tidak relevan dengan pola kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah selama ini sehingga cenderung membingungkan.

“Saya khawatir akhirnya kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak selalu diukur dan dikaitkan dengan tahun politik” tegasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah melalui Kementerian ESDM membatalkan rencana kenaikan harga BBM Premium menjadi Rp7.000 per liter dari sebelumnya Rp6.550 per liter pada hari Rabu (10/10).