Gerindra Minta KPK Audit Biaya Pertemuan IMF-WB

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit anggaran dari Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, pemerintah dan DPR telah menetapkan plafon anggaran untuk event tersebut sebesar Rp855,5 miliar. Namun, pemerintah mengklaim dana yang dipakai hanya Rp566,9 miliar.

"Anggaran yang disiapkan Rp855 miliar, tetapi bisa diefisien menjadi Rp500 miliar. Ini pasti ada mark up. Kok bisa efisien," kata Arief di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Selain menduga adanya mark up anggaran, Arief mengatakan, partainya sempat menolak penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di tengah situasi Indonesia yang sedang berduka akibat bencana alam gempa bumi di Lombok dan Sulawesi Tengah.

Arief menegaskan, Pertemuan Tahunan IMF-World Bank ini akan menguntungkan Indonesia apabila bisa mengajukan atau menggalang pendanaan dari negara-negara anggota IMF untuk mendanai daerah-daerah  yang terdampak bencana.

"Ini sangat penting. Menurut saya, adanya Pertemuan Tahunan IMF dan World Bank secara sisi ekonomi dan secara kepentingan masyarakat cukup bermanfaat kalau berhasil menggalang dana rehabilitasi. Tapi kalau cuma untuk gagahan enggak ada gunanya," pungkasnya.