Portal Berita Ekonomi Rabu, 12 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:58 WIB. Samsung - Samsung kembangkan mobil otonom gunakan 5G.
  • 07:44 WIB. Google - Google tak akan luncurkan mesin pencari di China. 
  • 21:38 WIB. BRI - BRI menggelar program inkubator 2018 untuk mendorong para pelaku UKM mengekspor produk.
  • 21:35 WIB. PLN - PLTD milik PLN bisa menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakarnya.
  • 21:35 WIB. BBM - Penurunan harga BBM nonsubsidi dimungkinkan menyusul penurunan harga minyak dunia.
  • 21:35 WIB. BBM - Kementerian ESDM akan memanggil Pertamina apabila sampai Januari 2019, Pertamina belum menurunkan harga.
  • 21:34 WIB. BBM - Dirjen Migas mengatakan harga BBM nonsubsidi akan mengalami penurunan paling lambat Januari 2019.
  • 21:34 WIB. Garuda - Garuda akan mengoperasikan 7 rute penerbangan dari dan ke Bandara Halim mulai 15 Januari 2019.
  • 20:41 WIB. PPro - PP Properti merilis tower 1 di Grand Sagara, Surabaya.
  • 20:40 WIB. BNI - BNI memproyeksi pertumbuhan kredit korporasi 12%-13% pada tahun depan.
  • 20:13 WIB. Mandiri Syariah - Mandiri Syariah menyediakan produk hedging syariah.
  • 20:12 WIB. HIN - Pada 2018 ini rata-rata okupansi hotel yang dikelola HIN mencapai 73%.
  • 18:53 WIB. Pakistan - Indonesia gencarkan diversifikasi produk impor ke Pakistan.
  • 18:52 WIB. Iran - Rouhani: Penjualan minyak Iran meningkat meskipun ada sanksi AS.
  • 18:51 WIB. Prancis - Presiden Prancis umumkan kenaikan upah minimum.

Ketua DPR Minta PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikaji Ulang, Isinya Apa ya?

Foto Berita Ketua DPR Minta PP Nomor 43 Tahun 2018 Dikaji Ulang, Isinya Apa ya?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Komisi III untuk meminta Kementerian Hukum dan HAM mengkaji kembali Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2018. Sehingga pemerintah tak sekadar memberikan janji kosong pada pelapor korupsi.

Bamsoet mengatakan, pelaksanaan pemberian penghargaan dalam bentuk premi kepada masyarakat tidak serta merta diberikan. Melainkan, setelah pelaku mendapatkan keputusan hakim yang tetap. Karena itu, pihaknya mendorong Komisi III meminta kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya mensosialisasikan PP yang mengatur pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp 200 juta itu secara masif. Termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi.

"Agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahui syarat-syarat yang diwajibkan ketika melakukan pelaporan, agar dapat memaksimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia," jelasnya di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Tidak hanya itu, Bamsoet juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan dalam pemberantasan korupsi dengan berani melaporkan kepada aparat penegak hukum. Sehingga semakin banyak tindak pidana korupsi yang diungkap.

"Mengingat peran serta masyarakat dalam melaporkan adanya tindak pidana korupsi akan dijamin keamanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP tersebut," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan PP No 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 18 September 2018. Dalam PP tersebut diatur pemberian penghargaan dalam dua bentuk bagi pelapor korupsi yakni piagam dan premi.

Penghargaan diberikan kepada pelapor yang laporannya telah dinilai tingkat kebenarannya oleh penegak hukum. Penilaian tingkat kebenaran laporan dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jumlah penghargaan atau hadiah dalam bentuk premi diatur dalam pasal 17 PP tersebut. Untuk penghargaan bagi kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara, pelapor bisa mendapat premi sebesar dua permil dari total jumlah kerugian yang bisa dikembalikan kepada negara. Maksimal premi yang diberikan Rp200 juta.

Sementara itu, dalam kasus suap, premi juga bisa diberikan kepada pelapor kasus suap. Besarannya dua permil dari jumlah suap atau hasil rampasan dengan nilai maksimal Rp10 juta.

Aturan tersebut menggantikan PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tag: Bambang Soesatyo

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6076.587 -34.773 620
2 Agriculture 1506.543 8.473 20
3 Mining 1747.761 9.817 47
4 Basic Industry and Chemicals 820.676 -23.288 71
5 Miscellanous Industry 1382.059 4.150 45
6 Consumer Goods 2483.389 -20.063 49
7 Cons., Property & Real Estate 444.822 -4.105 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1031.916 -11.848 71
9 Finance 1162.012 -1.035 91
10 Trade & Service 790.383 -0.185 153
No Code Prev Close Change %
1 SOTS 280 350 70 25.00
2 DEAL 394 492 98 24.87
3 OASA 246 298 52 21.14
4 TFCO 650 780 130 20.00
5 MERK 6,475 7,725 1,250 19.31
6 KPAS 505 600 95 18.81
7 RODA 388 450 62 15.98
8 PTSN 805 920 115 14.29
9 PDES 1,500 1,700 200 13.33
10 ARTA 406 458 52 12.81
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 290 220 -70 -24.14
2 YPAS 725 570 -155 -21.38
3 NUSA 158 136 -22 -13.92
4 RIMO 186 162 -24 -12.90
5 LUCK 705 615 -90 -12.77
6 MPOW 120 105 -15 -12.50
7 KPAL 338 300 -38 -11.24
8 CPIN 7,000 6,300 -700 -10.00
9 SILO 3,850 3,500 -350 -9.09
10 LPIN 950 865 -85 -8.95
No Code Prev Close Change %
1 RIMO 186 162 -24 -12.90
2 SRIL 366 370 4 1.09
3 KPAS 505 600 95 18.81
4 NUSA 158 136 -22 -13.92
5 PTBA 4,020 4,280 260 6.47
6 TLKM 3,680 3,620 -60 -1.63
7 WSKT 1,845 1,795 -50 -2.71
8 BHIT 57 60 3 5.26
9 BBRI 3,610 3,620 10 0.28
10 DEAL 394 492 98 24.87