Prabowo-Sandi Akan Jalankan Program Generasi Emas, Apa Itu Ya?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Koordinator Juru Bicara Koalisi Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menjalankan program "generasi emas" yaitu generasi emak-emak dan anak minum susu.

Program tersebut kelanjutan dari program "revolusi putih" yang telah digagas Prabowo di Partai Gerindra.

"Program 'revolusi putih' saat ini sudah didisain menjadi program pemerintahan Prabowo-Sandi nanti dengan nama yang berbeda yaitu 'generasi emas' atau generasi emak-emak dan anak minum susu," kata Dahnil di Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Dia menjelaskan, "Revolusi Putih" adalah program menyalurkan dan memfasilitasi anak keluarga miskin minum susu dan asupan protein.

Dahnil mengatakan, program "generasi emas" itu berlandaskan amanat Pasal 34 UUD 1945 yang menjadi ideologi ekonomi Prabowo-Sandi.

Dalam Pasal 34 UUD 1945, disebutkan, dalam ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 

Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

"Semangat Pasal 34 UUD 45 juga menjadi ideologi ekonomi yang penting bagi Prabowo dengan menghadirkan kebijakan protein cukup buat anak-anak," ujar Dahnil.

Menurut dia, Indonesia jangan sampai kehilangan ruh Pasal 34 UU 1945, yaitu negara harus benar-benar hadir merawat dan menjaga fakir miskin dan anak terlantar.

Karena itu menurut dia, Prabowo sejak 10 tahun lalu memberikan kepedulian terhadap masalah "stunting growth" atau pertumbuhan anak yang melambat dan kerdil karena kekurangan protein dan gizi lainnya.

"Lebih kurang dari 35 persen anak Indonesia dihadapkan dengan masalah pertumbuhan yang bermasalah karena kekurangan gizi tersebut disebabkan kemiskinan," ujarnya.

Kondisi itu menurut dia berbahaya untuk masa depan Indonesia karena bisa kehilangan insentif bonus demografi apabila masalah tersebut dibiarkan.