Portal Berita Ekonomi Minggu, 16 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:34 WIB. BM - Distributor ponsel lokal keluhkan rugi akibat ponsel BM.
  • 16:33 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo ungkap aduan pornografi tembus 868 ribu.
  • 16:32 WIB. Youtube - Youtube Rewind 2018 jadi video dengan dislike terbanyak.
  • 16:31 WIB. Mobile Legends - Mobile Legends siap rilis hero baru Kadita yang mirip Nyi Roro Kidul.
  • 16:30 WIB. Grab - Grab punya 220 engineer di pusat riset Jakarta.
  • 16:29 WIB. WhasApp - Pengguna WhatsApp Indonesia bisa nonton Youtube sambing chatting.
  • 16:22 WIB. California - Warga California akan kena pajak SMS.
  • 16:21 WIB. SoftBank - SoftBank tak lagi pakai Huawei.
  • 16:21 WIB. Apple - Fitur Connect Apple Music dimatikan.
  • 16:20 WIB. Apple - Apple digugat soal layar iPhone baru.
  • 16:19 WIB. Samsung - Samsung tambal celah berbahaya di situsnya.

PPP: Oposisi Harus Tawarkan Konsep, Tapi Jangan Takuti Rakyat

Foto Berita PPP: Oposisi Harus Tawarkan Konsep, Tapi Jangan Takuti Rakyat
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani menilai oposisi dalam sistem demokrasi harus menawarkan konsep yang lebih baik dari yang sudah dijalankan pemerintah, bukan mengeluarkan pernyataan yang menakuti rakyat.

"Di negara demokrasi dimanapun, distingsi atau daya pembeda antara pemerintah dengan oposisi adalah pada konsep yang ditawarkan, bukan hanya mengkritisi atau menyalahkan pemerintah," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Dia menilai yang ditunjukkan pihak oposisi selama ini hanya pernyataan-pernyataan yang menakuti rakyat, misalnya, Indonesia akan bubar dan punah serta Indonesia menjalankan sistem ekonomi yang kacau.

Menurut dia seharusnya pihak oposisi menunjukkan dan menawarkan konsep yang berbeda yaitu apa yang menurut mereka benar untuk dijalankan di Indonesia.

Arsul yang merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu mencontohkan kalau oposisi selalu mengkritisi soal utang untuk pembangunan, maka harus dijelaskan bagaimana konsep pembangunan tanpa utang.

"Kalau mereka selalu kritisi soal utang untuk pembangunan, kami ingin dengar konsep pembangunan tanpa utang seperti apa. Apakah rakyat akan dimintai iuran tiap hari Jumat atau seperti apa, kami ingin dengar," ujarnya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada Kamis (11/10) menyampaikan kritiknya atas kondisi ekonomi Indonesia.

Dia menilai sistem ekonomi di Indonesia saat ini tidak berjalan dengan benar dan sudah lebih parah dari paham neoliberalisme yang dianut oleh Amerika Serikat.

Karena itu menurut dia, angka kesenjangan sosial masyarakat Indonesia semakin tinggi bahkan dirinya menyebut Indonesia sedang mempraktikkan sistem ekonomi kebodohan.

"Ini menurut saya bukan ekonomi neoliberal lagi, ini lebih parah dari neolib. Harus ada istilah, ini menurut saya ekonomi kebodohan atau 'the economics of stupidity', itu yang terjadi," ujar Prabowo.

Prabowo memaparkan beberapa indikator untuk menguatkan argumentasinya tersebut, misalnya, sejak 1997 hingga 2014, kekayaan Indonesia yang hilang atau dinikmati oleh pihak asing mencapai US$300 miliar.

Tag: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6169.843 -7.877 621
2 Agriculture 1522.036 5.966 20
3 Mining 1764.925 -11.589 47
4 Basic Industry and Chemicals 841.598 -5.250 71
5 Miscellanous Industry 1418.274 -2.043 46
6 Consumer Goods 2529.665 13.782 49
7 Cons., Property & Real Estate 454.173 -0.929 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.334 -5.796 71
9 Finance 1173.614 -2.714 91
10 Trade & Service 791.592 0.061 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 555 690 135 24.32
2 GLOB 182 226 44 24.18
3 PADI 655 810 155 23.66
4 YPAS 610 750 140 22.95
5 PNSE 935 1,100 165 17.65
6 KICI 260 300 40 15.38
7 RIMO 151 172 21 13.91
8 KINO 2,470 2,810 340 13.77
9 ETWA 72 79 7 9.72
10 PTSN 880 965 85 9.66
No Code Prev Close Change %
1 KONI 450 340 -110 -24.44
2 SQMI 418 316 -102 -24.40
3 SSTM 510 396 -114 -22.35
4 SOTS 545 444 -101 -18.53
5 MTSM 228 202 -26 -11.40
6 GDYR 2,140 1,900 -240 -11.21
7 META 244 220 -24 -9.84
8 TRAM 180 165 -15 -8.33
9 INCF 242 222 -20 -8.26
10 ASJT 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 352 -8 -2.22
2 TLKM 3,750 3,730 -20 -0.53
3 BBRI 3,680 3,680 0 0.00
4 KPAS 705 705 0 0.00
5 RIMO 151 172 21 13.91
6 TRAM 180 165 -15 -8.33
7 ADRO 1,280 1,285 5 0.39
8 BHIT 61 61 0 0.00
9 MERK 7,200 7,500 300 4.17
10 ASII 8,450 8,450 0 0.00