Kredit Foto: Boyke P. Siregar
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan, pembatalan kenaikan harga BBM subsidi jenis premium satu jam setelah pengumuman mengindikasikan lemahnya koordinasi pemerintah.
"Memang ini mencerminkan koordinasi pembuatan atau formulasi kebijakan yang agak sedikit kurang. Saya harap ke depan pengambilan kebijakan publik, khususnya yang berdampak luas, betul-betul dikoordinasikan dengan baik," kata Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/10/2018).
Soal manajemen koordinasi, kata Hendrawan, dalam pengambilan kebijakan tertentu, khususnya soal BBM harus dibuat lebih rapi karena membutuhkan koordinasi tiga kementerian, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN. Di bawahnya ada PT Pertamina.
"Saya kira intinya sebenarnya itu dari segi manajemen pemerintahan, di lain waktu harus diperbaiki. Tapi dari segi harga yang tidak naik, tentu masyarakat lebih senang. Saya kira ini psikologi publik saja, tidak naik, yang naik hanya nonsubsidi," ucapnya.
Meski demikian, Hendrawan mengatakan, pihaknya dapat memahami alasan pemerintah membatalkan kenaikan premium.
"Dalam teori statistik, satu keputusan wajar berubah apabila ada informasi baru yang signifikan," ujarnya.
Sebelumnya, pada Rabu (10/10/2018) pemerintah mengeluarkan keputusan untuk menaikkan harga premium menjadi Rp7.000 per liter. Harga baru tersebut akan berlaku pukul 18.00 WIB. Namun sore hari, tiba-tiba muncul keputusan baru bahwa pemerintah batal menaikkan harga BBM jenis premium. Kementrian ESDM mengatakan, keputusan itu diambil setelah mendapatkan arahan langsung dari presiden.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Rosmayanti
