Infrastruktur Transportasi Butuh Dana Rp85 M, Pemerintah Harapkan Peran Aktif Swasta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia mencapai Rp85 miliar. Sementara APBN hanya menyediakan Rp52 miliar.

Budi Karya menuturkan, untuk menutupi kekurangan dana infrastuktur tersebut, Pemerintah Indonesia membutuhkan keterlibatan dari sektor swasta untuk bisa berinvestasi.

"Pemerintah Indonesia membutuhkan partisipasi aktif dari sektor swasta melalui proyek percobaan Public-Private Partnership (PPP)," kata Budi saat menjadi keynote speaker dalam Infrastructure Forum di Bali, sesuai keterangan resminya yang diterrima di Jakarta.

Budi menjelaskan, pembangunan Infrastruktur di Indonesia dipusatkan pada sektor pariwisata, jalur rel kereta, dan pelabuhan, melalui perbaikan aspek dan/atau infrastruktur pariwisata, pembaruan terminal dan jaringan stasiun, serta pembangunan beberapa bandara dan pelabuhan baru.

"Bandara Komodo di Labuan Bajo dan Bau Bau di Sulawesi menjadi proyek awal yang ditawarkan kepada calon investor swasta," jelas Budi.

Dia memberberkan alasan pemilihan dua bandara tersebut sebagai proyek awal. Pertama, Bandara Komodo mengalami lonjakan wisatawan asing, serta sebagai akses menuju Nusa Tenggara Timur. Sementara Bandara Bau Bau terpilih karena diprediksikan akan membuka peluang lebih luas bagi daerah-daerah di Sulawesi.