Portal Berita Ekonomi Kamis, 15 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:56 WIB. First Media - Internet dan TV kabel First Media tetap jalan jika izin Bolt dicabut.
  • 10:52 WIB. NATO - NATO lirik startup untuk pengembangan teknologi militel.
  • 10:52 WIB. Grab - Grab mulai samarkan nomor telepon penumpang agar driver tidak usil.
  • 10:51 WIB. Netflix - Netflix siapkan paket nonton murah Rp60 ribu per bulan.
  • 10:48 WIB. Garuda - Garuda Indonesia dan Citylink sediakan WiFi gratis mulai 2019.
  • 09:57 WIB. Rupiah - Hari ini, rupiah diprediksi bergerak di kisaran Rp14.792-Rp14.779.
  • 09:57 WIB. Dolar - Dolar AS melemah di level Rp14.745. 
  • 09:56 WIB. Pembekuan Usaha - OJK berikan sanksi pembekuan usaha pembiayaan kepada PT Sejahtera Pertama Multifinance.
  • 09:56 WIB. Gadai - PT Gadaiku Pasti Jaya dan Gadai Gemilang Jaya Artha resmi terima izin usaha dari OJK. 
  • 09:56 WIB. AMDK - Rachmat Hidayat: Permintaan AMDK melonjak setiap kali ada pesta demokrasi.
  • 09:55 WIB. Lelang - Mulai hari ini, Kemenkeu lelang 52 barang gratifikasi KPK. 
  • 07:24 WIB. Facebook - Riset ungkap Facebook bikin pengguna kesepian dan depresi.
  • 07:23 WIB. IMOS - Perputaran duit IMOS 2018 tembus Rp50 miliar.
  • 07:23 WIB. WhatsApp - Berantas hoaks, WhatsApp gelontorkan Rp745 juta.
  • 07:23 WIB. Grab - Grab dan UOB jalin kerja sama untuk garap pasar Asean. 

Aturan Privasi di Beberapa Negara Batasi Penyebaran Perusahaan Fintech

Foto Berita Aturan Privasi di Beberapa Negara Batasi Penyebaran Perusahaan Fintech
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Aturan privasi yang berlaku di beberapa negara membatasi penyebaran financial technology (fintech). Sebuah badan industri meminta penentu kebijakan untuk menetapkan prinsip-prinsip yang bersifat terbuka daripada aturan yang bersifat detail. Salah satunya adalah peraturan yang mencegah perusahaan menyimpan data pelanggan di luar negaranya.

Menurut rekan senior di Asosiasi Industri Sekuritas dan Pasar Keuangan Asia (ASIFMA), Paul Hadzewycz, regulator yang membawa aturan lokalisasi data membuat negaranya terkucilkan dan merusak daya tarik mereka sebagai pasar bagi perusahaan fintech.

"Pemerintah di Asia mengatakan bahwa mereka mendukung fintech, dan mereka ingin perusahaan fintech memasuki pasar mereka, tetapi aturan privasi data adalah penghalang utama," kata Hadzewycz lagi, dikutip dari Reuters.

Contoh negara yang memiliki aturan untuk memaksa perusahaan teknologi global, seperti Facebook (FB.O) dan Alphabet Inc (GOOGL.O0) untuk menyimpan data pengguna di negaranya sendiri adalah Vietnam. India juga sedang merencanakan undang-undang serupa.

Manurut Hadzewycz, selain regulasi seputar privasi, perusahaan juga menghadapi beragam persyaratan yang berhubungan dengan regulator keuangan, komisaris privasi, dan badan keamanan cyber di Asia.

“Sekitar 13 negara di Asia memiliki aturan perlindungan data,” ujar Komisaris Privasi Data Hongkong Stephen Wong pada KTT Regulatory Refinitiv Pan Asia di Hongkong, beberapa waktu lalu.

Dalam sebuah laporan pada hari Kamis (11/10/2018), ASIFMA mendesak regulator untuk menghindari aturan yang bersifat mendalam dan preskriptif. Sebaliknya, mereka ingin regulator menetapkan prinsip-prinsip yang memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan baik untuk memasuki pasar baru.

Tag: Financial Technology (FinTech)

Penulis: Tanayastri Dini Isna

Editor: Lestari Ningsih

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,953.45 3,913.79
British Pound GBP 1.00 19,296.98 19,098.51
China Yuan CNY 1.00 2,136.68 2,115.36
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,829.00 14,681.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,703.57 10,595.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,893.36 1,874.39
Dolar Singapura SGD 1.00 10,740.98 10,632.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,759.74 16,589.53
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.14 3,499.64
Yen Jepang JPY 100.00 13,025.03 12,891.64

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5858.293 23.095 615
2 Agriculture 1411.127 -32.663 20
3 Mining 1857.209 -4.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 773.140 27.129 71
5 Miscellanous Industry 1364.717 23.298 45
6 Consumer Goods 2299.221 20.658 49
7 Cons., Property & Real Estate 410.574 -3.603 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.152 -17.914 71
9 Finance 1105.944 2.470 90
10 Trade & Service 799.593 0.330 150
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,510 1,885 375 24.83
2 DEAL 282 352 70 24.82
3 SOSS 1,250 1,560 310 24.80
4 YPAS 492 595 103 20.93
5 BBLD 402 482 80 19.90
6 GLOB 150 178 28 18.67
7 PSDN 180 210 30 16.67
8 RIGS 206 238 32 15.53
9 LPPS 95 108 13 13.68
10 KKGI 350 394 44 12.57
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 216 166 -50 -23.15
2 DUTI 5,350 4,280 -1,070 -20.00
3 GMTD 15,900 12,725 -3,175 -19.97
4 IBST 9,800 8,000 -1,800 -18.37
5 TAMU 2,750 2,430 -320 -11.64
6 ATIC 905 805 -100 -11.05
7 TIRA 157 142 -15 -9.55
8 KONI 172 156 -16 -9.30
9 MYTX 121 110 -11 -9.09
10 LSIP 1,120 1,025 -95 -8.48
No Code Prev Close Change %
1 TKIM 11,150 12,325 1,175 10.54
2 PTBA 4,650 4,880 230 4.95
3 SRIL 366 366 0 0.00
4 WSKT 1,515 1,420 -95 -6.27
5 LPPF 4,790 4,550 -240 -5.01
6 HMSP 3,300 3,370 70 2.12
7 DEAL 282 352 70 24.82
8 TLKM 3,830 3,750 -80 -2.09
9 INKP 11,025 11,700 675 6.12
10 BHIT 78 78 0 0.00