Portal Berita Ekonomi Jum'at, 24 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:34 WIB. IHSG - IHSG ditutup menguat 0,35% ke level 6.053,95 di akhir sesi I. 
  • 10:39 WIB. AP I - AP I berhasil menggagalkan upaya calon penumpang menyelundupkan berang-berang.
  • 10:37 WIB. Mandiri - Bank Mandiri kembali menggali peluang penyaluran kredit ke sektor pertambangan.
  • 10:36 WIB. Mandiri Syariah - Mandiri Syariah memperluas pemanfaatan NIK data kependudukan dan E-KTP.
  • 09:58 WIB. KAEF - Kimia Farma berharap Mediv dapat berkontribusi sebesar 5% terhadap pendapatan ritel.
  • 09:57 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Deltacendana Citapersada.
  • 09:56 WIB. Telkomsel - Telkomsel menyiapkan tiga platform ekosistem digital nasional.
  • 09:56 WIB. Infrastruktur - Konstruksi akses Bandara Kertajati bisa dimulai pada kuartal ketiga 2019.
  • 09:56 WIB. PT Timah - Timah mengklaim sebagai korporasi pertama yang telah menyelesaikan dokumen RIPPM.
  • 09:39 WIB. Rupiah - Rupiah melemah 0,02% ke level Rp14.463 per dolar AS. 
  • 09:00 WIB. IHSG - IHSG dibuka menguat 0,16% ke level 6.042,58 di awal sesi I. 
  • 08:54 WIB. Tol - Pemerintah menjamin keamanan di sepanjang jalan tol Trans-Sumatra.
  • 08:53 WIB. BGR - Bhanda Ghara Reksa membangun gudang pintar ramah lingkungan di Medan.

Walkot Bitung Sebut Pemerintah Pusat Hambat Izin Nelayan

Walkot Bitung Sebut Pemerintah Pusat Hambat Izin Nelayan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Berbagai hambatan perizinan terus menjadi polemik. Terkadang pemerintah pusat menyebut hambatan perizinan ada di daerah, begitu pula sebaliknya.

Wali Kota Bitung, Maximiliaan J. Lomban, mengatakan salah satunya hambatan dalam perizinan ialah pemerintah pusat terkadang memberikan izin yang begitu lama, seperti perizinan perkapalan di daerahnya.

"Karena paling banyak kewenangan pemerintah pusat yang menghambat proses percepatan, contoh perizinan kapal-kapal," ujarnya di Jakarta, Senin (15/10/2018).

Ia menjelaskan, pemerintah kota Bitung hanya memiliki kewenangan untuk mendata kapal-kapal dengan kapasitas di bawah 5 GT. Sementara untuk urusan perizinan masih di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan pusat.

"Kita kan di daerah hanya diberikan kewenangan 5 GT ke bawah di data, bukan diizinkan. Selebihnya merupakan kewenangan provinsi dan pemerintah pusat. Kalau itu dipercepat dan diserahkan ke daerah, kita bawa izinnya, jemput bola maksudnya," terangnya.

Ia menambahkan, untuk mengurus perizinan dibutuhkan waktu 3 hingga 4 bulan. Karena itu, pihaknya hanya melakukan pendekatan dan meyakinkan pemerintah pusat bahwa apa yan lakukan adalah salah besar.

"Mereka tidak bisa memberikan kontribusi ke negara kalau ini diperlambat, harus dipercepat," tegasnya.

Tag: Nelayan

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,873.11 3,833.79
British Pound GBP 1.00 18,390.47 18,203.81
China Yuan CNY 1.00 2,105.00 2,084.12
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,523.00 14,379.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,001.99 9,895.63
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,850.58 1,832.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,523.91 10,415.79
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,239.62 16,077.16
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,466.11 3,429.29
Yen Jepang JPY 100.00 13,250.91 13,115.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6032.696 93.060 633
2 Agriculture 1370.530 9.038 21
3 Mining 1649.204 16.278 47
4 Basic Industry and Chemicals 722.627 12.743 71
5 Miscellanous Industry 1239.630 17.875 46
6 Consumer Goods 2382.807 22.091 52
7 Cons., Property & Real Estate 444.574 2.807 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1101.266 30.131 74
9 Finance 1217.684 24.828 90
10 Trade & Service 796.572 4.890 156
No Code Prev Close Change %
1 LMSH 478 590 112 23.43
2 POLA 940 1,145 205 21.81
3 IIKP 56 66 10 17.86
4 BEEF 164 189 25 15.24
5 HITS 570 650 80 14.04
6 RDTX 6,000 6,800 800 13.33
7 MBTO 126 139 13 10.32
8 CNTX 535 590 55 10.28
9 OKAS 150 165 15 10.00
10 MPRO 620 680 60 9.68
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 171 112 -59 -34.50
2 BMSR 130 86 -44 -33.85
3 MKNT 165 116 -49 -29.70
4 KONI 282 214 -68 -24.11
5 ARTA 486 380 -106 -21.81
6 POOL 2,780 2,260 -520 -18.71
7 INCF 312 254 -58 -18.59
8 DUTI 5,600 4,600 -1,000 -17.86
9 JSPT 1,245 1,040 -205 -16.47
10 BAYU 2,030 1,735 -295 -14.53
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,770 3,850 80 2.12
2 MNCN 950 1,030 80 8.42
3 TLKM 3,540 3,660 120 3.39
4 BBCA 27,300 28,025 725 2.66
5 BMRI 7,300 7,575 275 3.77
6 JPFA 1,360 1,400 40 2.94
7 JAYA 140 130 -10 -7.14
8 TAMU 4,810 4,830 20 0.42
9 PTBA 2,850 2,880 30 1.05
10 MAMI 135 132 -3 -2.22