OTT Bekasi, Mendagri Tunggu Pernyataan Resmi KPK

Warta Ekonomi, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sebanyak 10 orang yakni terdiri dari pejabat Pemkab Bekasi, PNS dan swasta dalam operasi tangkap tangan (OTT). Karenanya,

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo  turut menanggapi hal tersebut.

Tjahjo mengatakan, pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari lembaga antirasuah tersebut, terkait penangkapan 10 orang dalam OTT tersebut.

"Saya belum mendapat laporan detail, saya tunggu saja dulu. Kami akan menyikapi setelah KPK menyampaikan pernyataan resmi," ujarnya di Jakarta, Senin (15/10/2018).

Menurutnya, KPK biasanya menyurati Kemendagri bila ada kepala daerah yang terlibat masalah hukum. Setelah itu, barulah pihaknya mengambil sikap.

Sebelumnya, Wakil Ketua KP,  Basaria Pandjaitan, mengatakan hingga dini hari, pihaknya telah menangkap sebanyak 10 orang dan dibawah ke Kantor KPK untuk proses klarfikasi lebih lanjut.

"Sampai dini hari ini sekitar 10 orang dibawa ke kantor KPK untuk proses klarifikasi lebih lanjut. Dari unsur Pejabat dan PNS Pemkab Bekasi dan swasta," katanya.

Meski telah mengamankan 10 orang, namun Basaria belum menyebut secara rinci identitas ke-10 orang tesebut. Bahkan, selain mengamankan sejumlah orang, KPK juga mengamankan uang dari OTT tersebut.

"Sampai saat ini setidaknya lebih dari Rp1 miliar dalam SGD dan Rupiah yang diamankan sebagai barang bukti," jelasnya.

Ia menambahkan, uang itu diduga pemberian terkait proses perizinan properti di Kabupaten Bekasi. Hingga saat ini, kesepuluh orang yang diamankan sedang dalam proses pemeriksaan di KPK.