Portal Berita Ekonomi Rabu, 23 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:51 WIB. Zimbabwe - Zimbabwe blokir WhatsApp, Facebook, hingga Twitter. 
  • 07:45 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo janji kirim draf UU data pribadi ke DPR bulan depan.
  • 06:34 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo sebut negara tak rugi jika data center di luar negeri.
  • 06:33 WIB. Spotify - Spotify bakal rilis fitur blok artis.
  • 06:32 WIB. WhatsApp - WhatsApp belum penuhi janji batasi penerusan pesan.
  • 06:23 WIB. Google - Jam tangan pintar Google dapat izin rekam detak jantung.
  • 06:15 WIB. Wuling - Diler Wuling mulai buka pesanan Almaz.
  • 06:13 WIB. Ovo - Ovo sebut uang tunai jadi saingan terbesar bisnis fintech.
  • 21:20 WIB. Pelindo III - Arus peti kemas domestik Pelindo III naik 8% dengan total 3 juta TEUs.
  • 21:19 WIB. Pelindo III - Arus peti kemas sepanjang 2018 di pelabuhan yang dikelola Pelindo III naik 8,5%.
  • 20:04 WIB. Joglosemarkerto - Okupansi kereta Joglosemarkerto mencapai 186%.
  • 19:41 WIB. Garuda - Garuda Indonesia resmi mengoperasikan penerbangan langsung London–Denpasar.
  • 19:31 WIB. BUMN Karya - BUMN juga didorong untuk mengoptimalkan kembali pasar modal dalam negeri.
  • 19:31 WIB. BUMN Karya - Kementerian BUMN mengungkapkan rencana capex total seluruh BUMN karya mencapai Rp108 triliun pada 2019.
  • 19:30 WIB. BRI Agro - BRI Agro tercatat menyalurkan KUR selama 2018 senilai Rp33,6 miliar, 23,51% dari target.

Penempatan TKI Ke Saudi Kini Gunakan Sistem Syarikah, Apa Itu?

Foto Berita Penempatan TKI Ke Saudi Kini Gunakan Sistem Syarikah, Apa Itu?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menyepakati kerjasama bilateral Sistem Penempatan Satu Kanal (one channel) Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam kerjasama ini, penempatan TKI tidak lagi menggunakan sistem kafalah atau majikan perseorangan. Penempatan PMI menggunakan sistem syarikah atau perusahaan yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah Arab Saudi.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, dengan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi, Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi, di kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kamis (11/10/2018).

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengatakan dengan adanya kerjasama ini tidak berarti mencabut Peraturan Menteri No 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan ke kawasan Timur Tengah. Sebaliknya kerjasama bilateral ini merupakan kebijakan untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan penghentian dan pelarangan PMI ke Timur Tengah. 

“Bagi Pemerintah Indonesia, kerja sama bilateral ini bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena banyak kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, seperti pelecehan, kekerasan, pelecehan seksual, gaji yang tidak dibayar, eksploitasi,  ancaman hukuman mati yang mempengaruhi persepsi publik,” kata Hanif dalam keterangan tulis yang diterima di Jakarta, Senin (15/10/2018).

Oleh karenanya, Hanif pun berharap, kerja sama bilateral ini benar-benar meningkatkan mekanisme penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

“Kami optimis, dengan berbagai perbaikan yang terintegrasi melalui satu sistem yang disepakati kedua negara menjadikan penempaan dan perlindungan pekerja migran Indonesia berjalan jauh lebih baik” Ujarnya.

Kerja sama ini bersifat uji coba secara terbatas, yakni dengan jumlah PMI tertentu, dilakukan evaluasi setiap tiga bulan, lokasi tertentu (Jeddah, Madinah, Riyadh, dan wilayah timur, yaitu Damam, Qobar, Dahran) dan jabatan tertentu (baby sitter, family cook, elderly caretaker, family driver, child careworker, housekeeper).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi mengatakan, pihaknya berharap uji coba kerja sama ini akan berjalan dengan baik.

“Kerja sama ini dalam kerangka melindungi hak pekerja migran dan mengatur hubungan kerja antara majikan dan pekerja migran sesuai dengan hukum dan peraturan di kedua negara dan konvensi internasional,” ujarnya.

Setidaknya, ada 21 poin  pada Sistem Penempatan Satu Kanal, yang pada kerja sama sebelumnya tidak diatur, dan menjadi titik lemah dalam perlindungan pekerja migran. Poin baru tersebut antara lain, proses rekrutmen dan penempatan PMI melalui sistem online terintegrasi yang memungkinkan kedua pemerintah melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

PMI tak lagi bekerja dengan sistem kafalah (majikan perseorangan), melainkan sistem syarikah (perusahaan yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah Arab Saudi).  Sistem ini mempermudah PMI dan pemerintah Indonesia melakukan perlindungan. Perjanjian kerja juga mengacu pada kontrak kerja yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip kerja yang layak. Gaji dibayarkan melalui perbankan, sehingga pembayaran gaji dapat diawasi dan apabila terjadi  keterlambatan pembayaran dapat segera terdeteksi.

Kedua negara sepakat membentuk Joint Committee yang bertugas mengawasi/mengevaluasi implementasi proses rekrutmen dan penempatan PMI di lapangan, termasuk Terdapat call center khusus yang menangani masalah ketenagakerjaan dengan Bahasa Indonesia. PMI juga mendapatkan akses komunikasi dengan keluarga.

Tag: pekerja migran, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/M Rusman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6468.562 17.728 627
2 Agriculture 1647.872 5.750 21
3 Mining 1863.738 -32.436 47
4 Basic Industry and Chemicals 902.800 12.599 71
5 Miscellanous Industry 1405.622 -17.950 46
6 Consumer Goods 2618.712 19.207 51
7 Cons., Property & Real Estate 468.741 3.232 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1153.740 -1.055 71
9 Finance 1244.267 5.060 91
10 Trade & Service 795.018 0.193 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 382 476 94 24.61
2 OCAP 212 264 52 24.53
3 MLPT 850 1,030 180 21.18
4 DART 272 328 56 20.59
5 MREI 5,800 6,800 1,000 17.24
6 TIRA 260 300 40 15.38
7 PLIN 3,040 3,500 460 15.13
8 APEX 1,215 1,395 180 14.81
9 ISAT 2,090 2,380 290 13.88
10 SIMA 240 270 30 12.50
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 476 358 -118 -24.79
2 INCF 328 264 -64 -19.51
3 PADI 920 760 -160 -17.39
4 HEXA 3,600 3,100 -500 -13.89
5 SDMU 61 53 -8 -13.11
6 HDTX 146 127 -19 -13.01
7 KIOS 1,790 1,580 -210 -11.73
8 CINT 280 250 -30 -10.71
9 KBLI 340 306 -34 -10.00
10 YPAS 710 645 -65 -9.15
No Code Prev Close Change %
1 HOME 144 142 -2 -1.39
2 ERAA 2,240 2,410 170 7.59
3 BBRI 3,800 3,770 -30 -0.79
4 ISAT 2,090 2,380 290 13.88
5 UNTR 26,850 26,100 -750 -2.79
6 TLKM 4,030 4,000 -30 -0.74
7 BNLI 855 900 45 5.26
8 KPAS 200 185 -15 -7.50
9 ADRO 1,470 1,410 -60 -4.08
10 ESTI 91 89 -2 -2.20