Mendagri Jamin ASN Tak Terlibat Politik

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menjelang pemilihan presiden-wakil presiden, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membuka pelatihan peningkatan kapasitas jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu 2019 mendatang.

Tjahjo mengatakan, pihaknya meminta tim penegak hukum dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitas. Olehnya itu, optimistis netralitas akan terus dipelihara oleh para ASN tersebut. Sebab, program yang dibuat oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin sudah lengkap dan jelas.

"Kita optimistis karena Menpan-RB sudah punya program yang lengkap dan aturannya jelas kemudian Pak Syafruddin juga keras sekali mengatakan bahwa posisi ASN harus sama dengan TNI dan Polri," katanya di Jakarta, Selasa (16/10/2018)

Menurutnya, para ASN tidak boleh terikat dengan partai politik atau menjadi juru kampanye. Bahkan yang terlibat harus menerima konsekuensi untuk meninggalkan jabatannya.

"Pemerintahan harus netral, dia sebagai juru kampanye atau sebagai wakil parpol pasangan calon. Maka harus melepas jabatannya dalam pengertian tidak menggunakan aset daerah," terangnya.

Tidak hanya itu, untuk menggelar kampanye maka harus terlebih dahulu melakukan izin, termasuk menteri juga harus melakukan izin ke KPU dan Bawaslu.

"Kalau kampanye dia harus melakukan izin," imbuhnya.