Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

SLIN Jadi Jurus Jitu KKP Genjot Produksi Perikanan

SLIN Jadi Jurus Jitu KKP Genjot Produksi Perikanan Kredit Foto: Yosi Winosa
Warta Ekonomi, Gorontalo -

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),  Rifky Efendi Hardijanto, menuturkan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas laut 70 % dari total luas wilayah nusantara.

Sektor kelautan dan perikanan punya potensi besar untuk mendongkrak ekonomi nasional. Hanya saja, masalah logistik, dan pergudangan menjadikan sektor perikanan nasional belum bisa digarap secara maksimal.

“Kita tahu di daerah potensi perikanannya sangat besar, hanya saja karena masalah logitik dan minimnya gudang penyimpanan (cold storage), menjadikan sektor ini belum maksimal untuk digarap,” ujar Rifky, saat melakukan kunjungan kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Gorontalo, (16/10/2018).

Oleh karenanya, menurut Rifky, saat ini kami (KKP) tengah genjar untuk menyelsaikan gudang-gudang perikanan, terutama di daerah-daerah lumbung perikanan, seperti di Gorontalo ini.

“Pelan-pelan kami selesaikan kebutuhan cold storage, disamping sambil jalan kita semua coba selesaikan untuk masalah logistic. Sehingga ekspor sektor kelautan dan perikanan bisa terus kita tingkatkan,” tambahnya.

Karena memang, kita juga punya program Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), ini mengacu pada Perpres 26 tahun 2012 tentang Sistem Logistik Nasional. SLIN bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas dan stabilisasi harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

“Bukan hanya gudang saja, nanti juga logistik kita selesaikan. Makanya kami ajak seluruh stakeholder atau pun instansi, kemenetrian, ataupun lembaga lain untuk sama-sama majukan sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Adapun bicara ekspor, nilai ekspor perikanan terus meningkat hingga bulan Agustus 2018. Peningkatan nilai ekspor di tahun 2017 hampir mencapai angka nilai ekspor tahun 2014 sebesar US$4,514 juta. Neraca perdagangan produk perikanan positif berada di angka US$4,039 juta di tahun 2017.

“Realisasi volume ekspor sebesar 702.73 ribu ton, meningkat 7.04 % dibandingkan dengan realisasi pada bulan Agustus 2017,” ujarnya.

Sementara untuk domestik, angka konsumsi ikan nasional terus meningkat. Pada tahun 2016 mencapai 43,94 kg/kap atau meningkat 6,74% dari tahun sebelumnya (41,11 kg/kap),  dan tahun 2017 meningkat menjadi 47,34 kg/kap, serta target 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 50,65 kg/kap dan 54,49 kg/kap.

“Bukan hanya orientasi ekspor, kebutuhan untuk domestik juga ikut meningkat. Itu karena masyarakat sadar akan pentingnya makan ikan buat kesehatan,” ucapnya.

Sementara itu, untuk bantuan di Gorontalo sendiri, sejak tahun 2015 – 2017 Direktktorat Jendral PDSPKP telah memberikan bantuan dengan total nilai anggaran sebesar Rp54.9 milyar, diantaranya: 1 Unit Gudang Beku Terintegrasi (ICS), 4 Unit Kendaraan Berpendingin, 25 Unit Chest Freezer, 13 Unit Ice Flake Machine, 4 Unit Cold Storage, 1 Unit Pasar Ikan Bersih dan pada tahun 2018, Ditjen PDS akan memberikan kendaraan berpendingin dan chest freezer.

“Mudah-mudahan dengan adanya penambahan bantuan gudang berkapastitas 200 ton ini, bisa bermanfaat dan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Gorontalo dan sekitarnya,” tuturnya.

Ditempat yang sama, ketua tim rombongan DPR RI dari Komisi IV, Roem Kono, mengatakan, saya pribadi sebagai putra daerah, sangat berterimakasih sekali kepada pemerintah pusat dalam hal ini KKP, yang mau peduli dan memberikan bantuannya kepada masyarakat Gorontalo.

“Saya datang langsung kelapangan karena ingin melihat secara langsung adanya bantuan gudang, di daerah, khususnya sekarang di Gorontalo. Dan memang jauh dari ekspektasi yang kami bayangkan. Ini sangat bagus, dan megah. Harapannya bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

Karena memang sudah menjadi tugas kami, untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Menginterervensi pusat untuk membantu rakyat terutama masyarakat daerah.

“Intinya sudah menjadi kewajiban dan keharusan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Agar masyarakat sejahtera,” pungkasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Hafit Yudi Suprobo
Editor: Hafit Yudi Suprobo

Bagikan Artikel: