Portal Berita Ekonomi Minggu, 18 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Beri Kepastian Investasi Bagi Swasta, Pemerintah Harus Susun Aturan Main

Foto Berita Beri Kepastian Investasi Bagi Swasta, Pemerintah Harus Susun Aturan Main
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah perlu menyusun aturan main penyelesaian sengketa investasi yang melibatkan pihak swasta, agar investor mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dalam  skema kerjasama pembangunan infrastruktur.

Berkaitan dengan hal itu, pada pertemuan IMF-WB di Bali, pemerintah menawarkan peluang investasi 80 proyek infrastruktur. Keseluruhan nilai investasi proyek tersebut mencapai US$42 miliar. 

Pemerintah menginginkan skema pembiayaan yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur. Apalagi, BUMN memiliki kapasitas terbatas untuk mengambil utang selama masa ekspansi.

Sebelumnya, pemerintah juga merincikan kebutuhan investasi sektor maritim. Pemerintah melihat kebutuhan infrastruktur pelabuhan yang besar guna meningkatkan kinerja logistik dan memperlancar interkoneksi di negeri kepulauan.

Hingga 2030, Pemerintah mengharapkan kehadiran swasta yang lebih besar dalam pendanaan pembangunan infrastruktur bidang maritim, khususnya pelabuhan. Semisal, pada periode 2011-2015, Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana pembangunan itu mencapai US$12,212 miliar, swasta diminta menanggung US$7,101 miliar atau sebesar 57,4%.

Pada periode 2016-2020, kontribusi swasta sebagai investor diharapkan mencapai 72,4% dari total dana investasi pembangunan pelabuhan yang mencapai US$12,389 miliar. Sedangkan dari 2021 sampai 2030, total dana pembangunan pelabuhan diperkirakan sebesar US$22,464 miliar, swasta diharapkan mampu membantu US$16,183 miliar, atau setara 72,0%.

Persoalannya, hingga kini pemerintah belum menyiapkan aturan main jika terjadi sengketa atas kerjasama BUMN dan swasta. Padahal, sejauh ini masih terdapat banyak kasus sengketa, terutama terkait konsesi yang melibatkan peran swasta masih berlarut-larut.

Menteri BUMN Rini Soemarno tetap berkukuh keinginan pemerintah membuka keran investasi sektor infrastruktur lebar-lebar tak perlu dirisaukan. Termasuk, katanya, jika suatu saat terjadi sengketa, akan digunakan jalur hukum di dalam negeri.

“Pada dasarnya kita sama-sama punya internationallawyer, dan bagaimana sama-sama menentukan penyelesaian dispute,” kata Rini di sela pertemuan IMF-WB.

Belum lama ini, terdapat kasus sengketa investasi yang mencuat. Kasus tersebut adalah perkara hukum antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan PT Karya Citra Nusantara atau KCN di Pelabuhan Marunda.

Berdasarkan dokumen ringkasan hasil penelitian dan studi kelayakan antara PT KBN dan LPM UGM pada tahun 2003 dengan kontrak No. 02/PJ-PB/DIRUT/I/2003, disebutkan peningkatan status Pelabuhan Marunda harus dilakukan dari bersifat khusus menjadi Pelabuhan Umum. Ringkasan yang menjadi dasar tender KBN itu mensyaratkan agar kepemilikan usaha patungan atau kerjasama membagi porsi kepemilikan KBN tidak melebihi 20%, agar pihak swasta yang mengeluarkan dana pembangunan tetap berminat.

Apalagi, kini proyek Terminal Umum Marunda masuk dalam kategori proyek strategis nasional. Sebab berdasarkan penelitian tersebut, Pelabuhan Utama Tanjung Priok telah mencapai titik jenuh.

Sengketa KBN versus KCN bermula terkait porsi kepemilikkan saham. KCN yang merupakan perusahaan patungan antara KBN dan KTU selaku pemenang tender lahan C-01 Marunda pada tahun 2004.

Pergantian direksi baru KBN memunculkan ketidakpuasankepemilikkan saham perusahaan pelat merah tersebut di tubuh KCN. Alhasil, terdapat berbagai gangguan atau aksi sepihak yang dilancarkan KBN sehingga mengganggu pembangunan Terminal Umum Marunda, meliputi Pier I, II, dan III.

Sebagaimana rekomendasi Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang ikut terlibat menyelesaikan sengketa, bahwa perseteruan keduanya tak boleh menghambat pembangunan. KBN harus menghentikan aksi sepihak, dan keduanya perlu membuat proposal perdamaian.

Namun hingga kini, sengketa itu malah masuk ke ranah hukum perdata. KBN melayangkan gugatan kepada KCN, Kemenhub, dan KTU yang selanjutnya diputus menang oleh PN Jakarta Utara pada tanggal 9 Agustus 2018 lalu. 

Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai sengketa antara KBN dan KCN mmerupakan hal yang paling ditakutkan investor swasta. Terdapatketidakonsistenan kebijakan pemerintah yang menyebabkan investor limbung terkait masa depan proyek kerjasama.

“Dalam kasus KCN, kebijakan pemerintah maupun keputusan direksi bisa diubah sewaktu ada pergantian pemerintahan ataupun direksi, padahal swasta telah menghitung besaran investasi dan return dalam jangka panjang,” tegasnya.

Persoalan kemudian, dalam sengketa KCN versus KBN tersebut, telah menampakkan perbedaan kebijakan antar instansi pemerintah. Gugatan KBN mencecar pula kebijakan dan kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) atas konsesi yang diberikan kepada KCN.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga terseret dalam sengketa KBN-KCN menginginkan adanya rekonsiliasi. Menurutnya, putusan hukum mempunyai konsekuensi yang mutlak sehingga harus dipatuhi semua pihak.

“Kami melakukan banding. Tapi alangkah lebih baik bila ada rekonsiliasi, karena ini menyangkut kerjasama dengan swasta (investor), pemerintah mendukung peran swasta yang lebih besar,” ungkapnya.

Sementara itu, Menko Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan kejadian KBN versus KCN tidak boleh terjadi lagi. Terkait sengketa itu, dia mengatakan tidak sepakat jika investasi swasta terus diganggu.

“Kami sudah melakukan investigasi, tidak boleh swasta sebagai investor dirugikan. Peran mereka dan keberanian swasta bekerjasama dengan pemerintah perlu dipelihara,” tutup Luhut.

 

Tag: Investasi, Infrastruktur

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Vicky Fadil

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35

Recommended Reading

Sabtu, 17/11/2018 18:25 WIB

B20 Diyakini Turunkan Impor Migas, Benarkah?

Jum'at, 16/11/2018 19:53 WIB

Melambat, ULN Indonesia Tumbuh 4,2%

Jum'at, 16/11/2018 18:21 WIB

Beginilah Proses Migrasi Mitra Grab ke Go-Jek

Jum'at, 16/11/2018 10:37 WIB

2018, Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksikan 5,1%

Jum'at, 16/11/2018 07:24 WIB

Bank Mayapada Rombak Jajaran Direksi