Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:12 WIB. Lion - Lion Parcel berencana menawarkan IPO pada 2020.
  • 23:10 WIB. CPO - Harga CPO Jambi naik Rp38 per kilogram.
  • 23:09 WIB. Honda - Honda kenalkan sepeda motor listrik berteknologi robot.
  • 23:08 WIB. Askrindo - Askrindo menggelar literasi kelestarian sungai di Kwitang, Jakarta.
  • 23:06 WIB. Gempa - BMKG: gempa Dieng 2,3 SR diakibatkan oleh aktivitas sesar lokal.
  • 23:05 WIB. VAR - Menpora mengatakan Liga Satu Indonesia harus menerapkan Video Assistant Referee (VAR).
  • 23:04 WIB. Ma'ruf - Ma'ruf Amin bilang, pilpres bukanlah perang, namun ajang untuk mencari pemimpin terbaik.
  • 23:03 WIB. Pilpres - Ma'ruf Amin mengaku dipilih oleh para ulama untuk mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019.
  • 23:02 WIB. NasDem - NasDem patuh terhadap PKPU, itu sebagai bukti keseriusan terhadap pemilu 2019.
  • 23:00 WIB. NasDem - Partai NasDem optimistis akan masuk tiga besar dengan perolehan minimal 100 kursi DPR.
  • 22:59 WIB. Lobster - Pemerintah menggagalkan upaya penyeludupan 43.741 benit lobster senilai Rp8,75 miliar.
  • 22:58 WIB. Sidak - Mentan melakukan sidak di Kantor Balai Karantina Denpasar terkait pelayanan ekspor.
  • 22:57 WIB. Impor - Peneliti Indef ingatkan rencana pemerintah impor bawang putih berpotensi timbulkan ekonomi rente.
  • 22:56 WIB. Wirausaha - Kemenperin sejauh ini telah membina 3.000 santri unuk menjadi wirausaha baru.
  • 22:55 WIB. KKP - KKP berhasil menggagalkan upaya penyeludupan kepiting bertelur di Medan dan Balikpapan.

Pasca-OTT Bupati Bekasi, Deddy Mizwar Angkat Bicara Soal Meikarta

Pasca-OTT Bupati Bekasi, Deddy Mizwar Angkat Bicara Soal Meikarta - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Soal izin proyek Meikarta yang melibatkan Bupati Bekasi dan telah diamankan KPK, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar (Demiz) buka suara soal perkara tersebut.

Demiz mengatakan, saat menjabat sebagai pucuk pimpinan di Jabar, dirinya sudah merasa ada yang janggal. Hal itu berpegang kepada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 593.82/SK.576-PEM.UM/94 pada 29 Maret 1994. Dimanan lahan yang diperuntukkan di tanah yang ingin dibangun Meikarta adalah Kawasan Strategis Provinsi.

"Jadi pernyataan saya enggak berubah dari Pemprov cuma bisa mengeluarkan rekomendasi sesuai aturan tata ruang. Dan SK Gubernur tahun 1994 yang diperuntukkan untuk perumahan cuma 84,6 hektare. Bupati mengajukan itu, saat itulah kita diminta mengeluarkan rekomendasi," ujarnya di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Menurutnya, dari 84,6 hektare yang diperuntukkan buat perumahan, namun pihak Meikarta mengiklankannya hingga 500 hektare. Sehingga dirinya menduga ada sesuatu, namun tidak tahu secara pasti.

"Kita enggak tahu kenapa berniat mengiklankan 500 hektare. Apa udah ada pembicaraan sebelumnya dengan kabupaten? Kita enggak tahu," jelasnya.

Ia menegaskan, Pemprov Jabar tidak bisa mengeluarkan rekomendasi karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab tidak ada perubahan tata ruang tanpa prosedur, maka dapat di pidana.

"Saya enggak mau mengeluarkan (rekomendasi) itu," katanya.

Sebenarnya, apabila Meikarta benar-benar  ingin membangun di tanah 500 hektare di Cikarang bisa saja. Namun sebelumnya harus dilakukan kajian secara komprehensif.

"Tata ruang itu bisa berubah, 5 tahun sekali. Namun harus dengan kajian yang lebih komprehensif tentang bagaimana sumber air bersihnya dan lainnya," terangnya.

Sebelumnya, juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengungkapkan adanya dugaan pratik suap miliaran rupiah dari Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro kepada Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin. Berdasarkan pemeriksaan sementara, KPK mendapat dugaan bahwa suap tersebut untuk memuluskan perizinan dalam fase pertama pembangunan Meikarta.

"Ada indikasi aliran dana untuk mempercepat atau untuk memproses perizinan tersebut. Itu yang sedang kami dalami saat ini," tegasnya.

KPK pun menduga Neneng selaku kepala daerah di Pemkab Bekasi, bertanggung jawab atas proses perizinan proyek tersebut. Terkait adanya dugaan keterlibatan pihak pemerintah pusat dalam kasus ini, Febri menyebut bahwa penyidik belum mengarah ke sana.

Tag: Deddy Mizwar

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,794.23 3,755.47
British Pound GBP 1.00 18,692.75 18,500.55
China Yuan CNY 1.00 2,125.36 2,104.15
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,228.00 14,086.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,103.30 10,001.06
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,813.38 1,795.26
Dolar Singapura SGD 1.00 10,546.29 10,439.49
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,182.93 16,018.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,506.16 3,466.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,850.43 12,718.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6525.274 23.498 629
2 Agriculture 1490.781 9.164 21
3 Mining 1887.862 3.129 47
4 Basic Industry and Chemicals 910.367 -5.244 71
5 Miscellanous Industry 1284.891 0.529 46
6 Consumer Goods 2663.462 4.407 52
7 Cons., Property & Real Estate 465.570 -1.138 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1170.915 5.940 72
9 Finance 1263.236 12.361 91
10 Trade & Service 828.467 0.865 155
No Code Prev Close Change %
1 COCO 420 525 105 25.00
2 GLOB 352 440 88 25.00
3 CAKK 270 326 56 20.74
4 ECII 825 990 165 20.00
5 SMMA 7,700 9,000 1,300 16.88
6 TGKA 3,010 3,500 490 16.28
7 ANDI 1,605 1,805 200 12.46
8 FISH 3,400 3,760 360 10.59
9 LPLI 135 149 14 10.37
10 BKSW 175 193 18 10.29
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 224 168 -56 -25.00
2 KICI 310 260 -50 -16.13
3 IDPR 735 640 -95 -12.93
4 PYFA 198 177 -21 -10.61
5 ATIC 990 895 -95 -9.60
6 JMAS 895 810 -85 -9.50
7 LAND 1,085 1,010 -75 -6.91
8 MTSM 240 224 -16 -6.67
9 UNIT 242 226 -16 -6.61
10 AKSI 400 374 -26 -6.50
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 101 97 -4 -3.96
2 HOME 102 102 0 0.00
3 GGRM 88,000 85,900 -2,100 -2.39
4 BBRI 3,980 4,060 80 2.01
5 TLKM 3,800 3,820 20 0.53
6 INKP 10,200 9,800 -400 -3.92
7 FREN 308 328 20 6.49
8 CTRA 975 1,030 55 5.64
9 UNTR 27,800 28,000 200 0.72
10 GIAA 555 555 0 0.00