Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:51 WIB. Mandiri - Sekitar 600 investor dan pelaku bisnis dari dalam dan luar negeri akan menghadiri MIF 2019.
  • 21:48 WIB. Holding BUMN - Pembentukan holding masih menunggu inisiatif Kementerian BUMN.
  • 19:46 WIB. BNI - BNI mengelola dana wealth management sebesar Rp128,5 triliun di tahun 2018.
  • 19:45 WIB. BNI - Komposisi transaksi melalui e-channel BNI sudah mencapai sekitar 92%.
  • 19:35 WIB. WIKA - WIKA akan melakukan penawaran IPO melalui WIKA Realty dengan target proceeds sekitar Rp2 trliun.
  • 19:23 WIB. WIKA - WIKA menganggarkan capex Rp715 miliar untuk pengembangan kawasan dan TOD 2019.
  • 19:21 WIB. PTPP - Total investasi untuk proyek TOD PT PP sekitar Rp550 miliar.
  • 19:19 WIB. PTPP - PT PP menyiapkan investasi sekitar Rp250 miliar untuk pengembangan proyek TOD pada 2019.
  • 19:18 WIB. NYIA - Menhub berencana membuat kereta api jarak jauh berhenti di stasiun kereta Bandara NYIA.
  • 19:16 WIB. Waskita - Waskita akan melakukan kajian bersama dengan KAI untuk rencana pengembangan TOD.
  • 19:14 WIB. BNI - BPK meminta BNI untuk membantu distribusi KIP kepada penerimanya.
  • 19:14 WIB. PGN - Jumlah pelanggan yang akan dikelola PGN pada 2019 direncanakan mencapai 244.043 pelanggan.
  • 19:13 WIB. PGN - Dari segmen usaha transmisi gas, PGN menargetkan 2.156 MMSCFD sepanjang 2019.
  • 19:13 WIB. PGN - PGN Group mematok target mampu menggarap lini niaga gas bumi hingga 935 BBTUD.
  • 19:13 WIB. Pertamina - Selain gugatan pidana, Pertamina akan digugat juga secara perdata oleh KLHK.

Manajemen BPJS Kesehatan Kena Semprot Presiden

Foto Berita Manajemen BPJS Kesehatan Kena Semprot Presiden
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo menegur dan meminta BPJS Kesehatan untuk mengembangkan manajemen sistem yang lebih baik dan lebih jelas agar rumah sakit memiliki kepastian pembayaran yang jelas.

"Mestinya ada manajemen sistem sehingga rumah sakit memiliki kepastian pembayaran yang jelas," kata Presiden Joko Widodo saat membuka Kongres XIV Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Presiden mengajak semua pihak dengan kemampuan yang dimiliki dan dengan kemampuan yang ada secara efektif, efisien untuk memastikan masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan secara penuh.

Presiden Jokowi menegaskan dirinya tahu dan memahami permasalahan yang terkait BPJS Kesehatan dan urusan pembayaran rumah sakit.

"Saya tahu problem yang kemarin, urusan JKN, urusan pembayaran rumah sakit. Saya ngerti dan sampai di meja saya, sehingga seingat saya mungkin sebulan atau lima minggu kita putuskan," katanya.

Hanya saja, menurut dia, hal itu sebenarnya merupakan urusan Direksi BPJS Kesehatan dan tidak perlu sampai ke tingkat presiden.

"Ini sebetulnya urusan Dirut BPJS, nggak sampai Presiden kayak gini-gini. Harus kita putus tambah Rp4,9 triliun, ini masih kurang lagi. Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp4,9 triliun lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," katanya.

Untuk itu Ia meminta perlunya manajemen sistem yang lebih jelas.

Hal itu, kata dia, merupakan permasalahan di Indonesia sejak tiga tahun silam namun Ia menyadari bahwa persoalan di Indonesia memang kompleks sebagai negara yang besar.

"Ini sudah problem kita tiga tahun yang lalu, tapi dari pengalaman saya di kota kecil, di provinsi, di negara sebesar kita tidak mudah, jadi jangan gampang komplain," katanya.

Sebagai sebuah negara yang besar dengan lebih dari 17.000 pulau, 514 kota/kabupaten, dan 34 provinsi jumlah rumah sakit di Indonesia mencapai ribuan dan tersebar.

Ia mengaku kerap memarahi Dirut BPJS atas persoalan yang terjadi namun Ia menyadari bahwa memanajemen sebuah negara yang besar memang tidak mudah.

"Ini manajemen negara sebesar kita enggak mudah, artinya Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit, tapi sekali lagi kalau membangun sistemnya benar ini gampang," katanya.

Presiden kembali menekankan perlunya sistem dan manajemen yang baik untuk menjalankan program BPJS Kesehatan.

Presiden sendiri mengaku senantiasa memantau jalannya program tersebut sehingga setiap kali ke daerah selalu melakukan kontrol langsung dan menginspeksi mendadak layanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit daerah.

"Di Papua, di Nabire, nggak ada rencana ke rumah sakit saya masuk ke RSUD di Nabire, saya mau kontrol saya mau cek, dan suaranya Pak ini utang kita sudah puluhan miliar belum dibayar. Ngerti saya, jadi Pak Dirut Rumah Sakit nggak usah bicara banyak di media saya sudah ngerti," katanya.

Namun Ia mengaku tidak pernah mengajak Menteri Kesehatan ataupun Dirut BPJS Kesehatan agar bisa menyerap langsung informasi dari lapangan.

"Saya ingin suara yang orisinil dari bawah sehingga solusi itu bisa segera diselesaikan. Tapi masa setiap tahun harus dicarikan solusi," tegas Presiden.

Mestinya sudah rampunglah di Menkes, di Dirut BPJS. Urusan pembayaran utang rumah sakit sampai Presiden dan ini kebangetan sebetulnya, kata Presiden Joko Widodo.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), BPJS Kesehatan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sekretariat Presiden

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6450.834 2.678 627
2 Agriculture 1642.122 58.830 21
3 Mining 1896.174 15.254 47
4 Basic Industry and Chemicals 890.201 0.505 71
5 Miscellanous Industry 1423.572 -19.807 46
6 Consumer Goods 2599.505 -7.787 51
7 Cons., Property & Real Estate 465.509 -6.115 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1154.795 5.554 71
9 Finance 1239.207 4.959 91
10 Trade & Service 794.825 -2.264 155
No Code Prev Close Change %
1 NATO 175 236 61 34.86
2 CLAY 306 382 76 24.84
3 SQMI 382 476 94 24.61
4 YPAS 575 710 135 23.48
5 HEXA 2,920 3,600 680 23.29
6 BNLI 705 855 150 21.28
7 VOKS 250 300 50 20.00
8 INRU 785 910 125 15.92
9 KMTR 334 382 48 14.37
10 DSSA 15,600 17,825 2,225 14.26
No Code Prev Close Change %
1 MTSM 206 157 -49 -23.79
2 AGRS 490 402 -88 -17.96
3 PADI 1,090 920 -170 -15.60
4 CANI 248 210 -38 -15.32
5 NAGA 280 240 -40 -14.29
6 SKYB 160 142 -18 -11.25
7 AKSI 394 350 -44 -11.17
8 PLIN 3,400 3,040 -360 -10.59
9 KIOS 2,000 1,790 -210 -10.50
10 MYTX 105 94 -11 -10.48
No Code Prev Close Change %
1 HOME 150 144 -6 -4.00
2 BUMI 174 174 0 0.00
3 ERAA 2,310 2,240 -70 -3.03
4 BNLI 705 855 150 21.28
5 PNLF 296 296 0 0.00
6 ASII 8,475 8,325 -150 -1.77
7 BHIT 69 68 -1 -1.45
8 BBRI 3,820 3,800 -20 -0.52
9 SSMS 1,205 1,210 5 0.41
10 INDY 2,180 2,130 -50 -2.29