Portal Berita Ekonomi Kamis, 17 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:37 WIB. BUMN - Anggaran belanja modal BUMN tahun ini diproyeksikan mencapai Rp775-Rp800 triliun.
  • 07:36 WIB. ASDP - ASDP akan berekspansi ke Timor Leste dan Malaysia.
  • 07:35 WIB. ASDP - ASDP berencana membuka rute penyeberangan internasional mulai 2019.
  • 07:34 WIB. BTN - BTN menargetkkan wholesale funding yang dihimpun pada 2019 mencapai Rp14 triliun.
  • 07:31 WIB. PTBA - PTBA akan terlibat dalam misi pemerintah membuat sumber bahan bakar baru yakni dimethyleter.
  • 07:28 WIB. PLN - PLN Disjaya menyiapkan listrik berlapis untuk memastikan kelancaran debat perdana Pilpres.
  • 07:21 WIB. KAI - KAI Surabaya menargetkan jumlah penumpang tahun ini bisa mencapai 11,86 juta orang.
  • 07:21 WIB. BNI - BNI kini memiliki Capital Adequacy Ratio sebesar 18,45% di penghujung 2018.
  • 07:20 WIB. BRI - BRI menargetkan penyaluran KUR dapat mencapai Rp86,97 triliun.
  • 07:20 WIB. Batubara - Target produksi batubara tahun 2019 diproyeksikan sebanyak 479,83 juta ton.
  • 07:20 WIB. PLN - Kebutuhan batubara PLN tahun 2019 diperkirakan naik 5% dari realisasi tahun lalu.
  • 07:01 WIB. Mandiri - Mandiri menyalurkan KUR sebesar Rp17,58 triliun sepanjang 2018.
  • 06:50 WIB. Mandiri¬†- Mandiri menghadirkan Official Mandiri e-store di Shopee.
  • 20:04 WIB. Twitter - Twitter kini bisa tampilkan linimasa dengan urutan tweet terbaru.
  • 20:03 WIB. Xiaomi - 4¬† smartphone Xiaomi segera dapat update Android Pie.

Puan Maharani Gelar Rapat Koordinasi Terkait Pencairan Dana untuk Korban Gempa Lombok

Foto Berita Puan Maharani Gelar Rapat Koordinasi Terkait Pencairan Dana untuk Korban Gempa Lombok
Warta Ekonomi.co.id, Mataram -

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara (NTB), Rabu (17/10/2018). Dalam kunjungannya kali ini, Menko Puan juga menggelar Rapat Koordinasi terkait dengan pencairan dana bantuan bagi masyarakat yang rumahnya terkena dampak bencana di kantor Gubernur NTB.

Sebelum menggelar rakor, Puan mengunjungi lokasi terdampak dan berdialog langsung dengan kelompok masyarakat, fasilitator, dan aplikator di Pengepel, Mataram.

Dalam kesempatan tersebut Puan mendengarkan langsung berbagai kendala yang menghambat pembangunan rumah. Dari mulai rumitnya persyaratan pencairan bantuan, kelangkaan material, kurangnya fasilitator dan sebagainya. Namun masyarakat menyampaikan apresiasi atas keputusan pemerintah untuk memberi bantuan menyederhanakan persyaratan pencairan bantuan.

“Pemerintah berkomitmen mempercepat penyaluran bantuan, namun tolong dipahami juga bahwa kami harus tetap menjaga akuntabilitas,” jelas Puan sesuai keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Sesuai arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna agar perbaikan dan pembangunan rumah dipercepat dengan penyederhanaan syarat pencairan tanpa mengabaikan akuntabilitas dan menginstruksikan upaya mengatasi hambatan-hambatan di lapangan.

Salah satu langkah percepatan itu, menurut Menko PMK, dilakukan dengan penyederhanaan formulir yang berisi 17 persyaratan dalam satu lembar. Pemerintah juga terus mendorong percepatan terbentuknya Pokmas. Untuk tahap 1 pencairan cukup dengan 1 lembar surat pernyataan/rekomendasi dilengkapi SK data penerima bantuan yang ditandatangani Bupati/Walikota, SK pembentukan Pokmas yang ditandatangani Kepala desa dan surat kuasa pendebetan rekening individu ke pokmas.

"Alhamdulillah kini telah ada 472 Pokmas dan yang sudah bisa diverifikasi sekitar 400an untuk 7 kabupaten/kota dan siap melakukan pencairan dana," ungkap Puan.

Terkait dengan ketersediaan dana, tambahnya, uangnya sudah ada di rekening Pokmas. Pemerintah memang tidak ingin memberikan tunai namun tetap berada di rekening bank dan melalui mekanisme transfer saat pembayaran. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan bahwa uang tersebut digunakan untuk membangun rumah tahan gempa.

"Penerima bantuan betul-betul orang yang berhak dan rumah dengan sepesifikasi tahan gempa betul-betul terbangun. Lebih lanjut menurut Puan, salah satu syarat akuntabilitas bahwa penerima bantuan benar-benar orang yang berhak berdasarkan data verifikasi yang disahkan bupati/walikota," jelas Puan.

Lebih lanjut, Menko PMK menegaskan hingga akhir Desember 2018 fungsi pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, dan ekonomi sudah normal bisa tercapai sesuai target. Menutup pertemuan, Puan mengingatkan peran pemda justru yang utama dalam setiap penanganan bencana dan dampaknya. Pemerintah daerah diingatkan untuk aktif menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat sesuai kewenangannya.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, Kepala BNPB,  Gubernur NTB , para bupati dan perwakilan pemda serta pemangku kepentingan  yang terlibat dalam pemulihan pasca bencana gempa bumi di NTB.

Tag: Puan Maharani, Gempa Lombok

Penulis/Editor: Kumairoh

Foto: Kemenko PMK

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6413.360 4.576 625
2 Agriculture 1580.665 -4.371 21
3 Mining 1864.283 19.943 47
4 Basic Industry and Chemicals 886.611 -9.234 71
5 Miscellanous Industry 1412.349 17.718 46
6 Consumer Goods 2622.970 -29.125 51
7 Cons., Property & Real Estate 479.075 -1.667 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1144.667 14.212 71
9 Finance 1218.281 4.587 91
10 Trade & Service 789.491 2.967 153
No Code Prev Close Change %
1 CANI 163 210 47 28.83
2 TIRA 250 312 62 24.80
3 AGRS 300 374 74 24.67
4 INCF 300 350 50 16.67
5 BGTG 95 110 15 15.79
6 INPP 650 750 100 15.38
7 VICO 104 119 15 14.42
8 CTTH 122 135 13 10.66
9 TFCO 665 735 70 10.53
10 BEST 234 258 24 10.26
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 360 300 -60 -16.67
2 OCAP 330 282 -48 -14.55
3 YPAS 745 660 -85 -11.41
4 RELI 250 224 -26 -10.40
5 PRIM 570 515 -55 -9.65
6 APEX 1,400 1,295 -105 -7.50
7 OASA 378 350 -28 -7.41
8 ATIC 880 815 -65 -7.39
9 UNIT 268 252 -16 -5.97
10 MIDI 1,060 1,000 -60 -5.66
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 342 348 6 1.75
2 ANTM 820 870 50 6.10
3 PGAS 2,320 2,410 90 3.88
4 UNTR 25,600 26,050 450 1.76
5 TLKM 3,930 3,990 60 1.53
6 KPAS 222 224 2 0.90
7 BBRI 3,780 3,780 0 0.00
8 DOID 565 615 50 8.85
9 BMRI 7,800 7,800 0 0.00
10 BHIT 66 71 5 7.58