Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:56 WIB. Hoaks - Penyebaran hoaks masuk dalam kategori teror.
  • 09:56 WIB. Pendidikan - Kegiatan KBM di Yayasan Pendidikan AK tetap berjalan kondusif. 
  • 09:56 WIB. Narkoba - Yayasan Pendidikan AK diduga jadi gudang penyimpanan narkoba di Jakarta Barat.
  • 09:23 WIB. Perundingan - Penasihat ekonomi AS sebut ada perkembangan dalam perundingan damai dagang AS-China. 
  • 08:23 WIB. PSSI - Kongres PSSI 2019 akan digelar di Bali, Minngu (20/01/2019). 
  • 07:54 WIB. Jambi - Jabatan Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi resmi dicabut.
  • 07:54 WIB. Diskon - JD.ID gelar diskon hingga 88%.
  • 07:53 WIB. Transportasi - Blue Bird akan lakoni bisnis bus AKAP.
  • 07:53 WIB. Hoaks - LIPI sebut daerah dengan nuansa agama yang kental paling mudah termakan hoaks.
  • 05:27 WIB. Eredivisie Belanda - Vitesse 3 vs 2 Excelsior
  • 05:23 WIB. Ligue1 Prancis - Lille 2 vs 1 Amiens
  • 05:21 WIB. Bundesliga Jerman - Hoffenheim 1 vs 3 FC Bayern München
  • 05:10 WIB. LaLiga Spanyol - Getafe 4 vs 0 Deportivo Alaves

Direksi AISA Tegaskan RUPSLB 22/10/2018 Cacat Hukum

Foto Berita Direksi AISA Tegaskan RUPSLB 22/10/2018 Cacat Hukum
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

PT Tiga Pilar Sejahtera  Food Tbk (AISA) mengeluarkan pengumuman yang berkaitan dengan undangan RUPSLB AISA pada Rabu (10/10/2018) lalu. Dalam pengumuman tersebut, Direksi AISA menegaskan kepada Dewan Komisaris AISA bahwa RUPSLB yang rencananya akan diselenggarakan pada 22/20/2018 mendatang tidak sesuai atau cacat hukum. 

Direksi AISA menjelaskan bahwa sebelumnya, Direksi AISA menerima undangan RUPSLB dari Dewan Komisaris guna memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban mantan direksi. Namun, Direksi AISA menyatakan bahwa tidak ada mantan direksi karena direksi yang saat ini menjabat adalah sesuai dengan database di Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham. Oleh karena itu, tidak diperlukan adanya pertanggungjawaban mantan direksi dalam RUPSLB tersebut. 

“Putusan PKPU tanggal 13/09/2018 yang menyatakan direksi dalam keadaan diberhentikan (nonaktif) sehingga yang berwenang untuk bertindak dan mewakili perseroan adalah Dewan Komisaris adalah bukan penetapan pengadilan dan bukan merupakan produk hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum,” tegas Direksi AISA dalam keterbukaan informasi yang diterima di Jakarta, Kamis (18/10/2018). 

Berkaitan dengan keluarnya surat undangan RUPSLB dari Dewan Komisaris tersebut, Direksi AISA akan melaporkannya kepada OJK dan Kemenkumham RI sebagai bentuk pelanggaran. 

“Saat ini sedang diprosesnya perkara gugatan kepada Dewan Komisaris AISA oleh Direksi AISA di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 622/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.,” tambah Direksi AISA. 

Terakhir, dalam keterbukaan informasi tersebut, Direksi AISA menegaskan kepada Dewan Komisaris untuk menghentikan upaya-upaya menjatuhkan Direksi AISA yang sah saat ini dengan cara-cara yang tidak benar dan negatif. 

“Menghentikan dan mengumumkan pembatalan RUPSLB tanggal 22/10/2018 tersbeut agar diketahui semua stake holder,” tulis Direksi di akhir keterangannya. 

 

Tag: PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk

Penulis/Editor: Lestari Ningsih

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56