Kredit Foto: Antara/Reno Esnir
Usulan dana saksi yang dibebankan ke APBN ibarat buah simalakama. Sebab disisi lain hal itu dapat memberatkan bagi partai politik yang bertarung di Pemilu 2019, bahkan di khawatirkan menjadi beban tambahan bagi negara.
Politikus PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan masalah dana saksi memang memberatkan parpol namun di sisi lain, dikhawatir akan membebani negara. Selain itu, memberikan dana Rp200 per orang juga belum tentu semua saksi mau.
"Ini memang buah simalakama. Buat parpol, beratnya karena harus mengeluarkan dana saksi, apalagi dengan kondisi masyarakat yang tidak murah. Angka Rp200 ribu per orang itu belum tentu ada yang mau, apalagi di kota," ujarnya di Jakarta, Kamis (18/10/2018).
Ia menambahkan, belum lagi jika ditambah dengan jumlah TPS yang mencapai ratusan ribu. Sehingga jika ditotalkan, tiap parpol bisa mengeluarkan uang hingga Rp160 miliar untuk membayar saksi.
"Kalau saya, lebih baik musyawarah bersama. Kalau negara mampu ya bagus, kalau tidak mampu, saya menilai ya jangan dipaksakan," katanya.
Oleh karena itu, ia mengusulkan, sebenarnya ada pilihan lain yang bisa diambil, seperti pengadaan saksi negara. Saksi ini nantinya akan dibayar oleh negara dan berfungsi sebagai saksi untuk seluruh parpol.
"Jadi kayak satu ATM untuk semua kartu, saksi bersama. Tapi ini kan bukan ide yang diinginkan karena kita itu problemnya adalah low trust society, masyarakat yang rendah antarsesama jadi apa pun yang diusulkan pikiran pertamanya suudzon, kalau dicurangi gimana," jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
Tag Terkait:
