Portal Berita Ekonomi Selasa, 13 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:59 WIB. AP I - AP I menargetkan pembangunan terminal kargo Bandara Ahmad Yani rampung November ini dan digunakan awal Desember 2018.
  • 21:57 WIB. BTN - BTN memperkirakan selama periode promo ini akan ada penambahan pembiayaan KPR dan KPA senilai Rp2,5 triliun.
  • 21:53 WIB. Pertamina - Layanan Go Pertamina dalam aplikasi Go Life pun sampai saat ini masih dalam bentuk "beta".
  • 21:51 WIB. Pertamina - Pertamina masih melakukan uji coba untuk layanan Go Pertamina.
  • 21:46 WIB. BNI - BNI mengatakan saat ini setidaknya sudah 43% realisasi KUR BNI masuk ke sektor produksi.
  • 21:44 WIB. BNI - Tahun depan BNI menargetkan pertumbuhan cash management lebih tinggi 20% dari capaian tahun 2018.
  • 21:43 WIB. BNI - BNI menargetkan jumlah transaksi cash management hingga 94,9 juta kali.
  • 21:32 WIB. Pertamina - Pertamina telah melakukan pengapalan atas penjualan LNG dari Sanga Sanga yang dikelola oleh PHSS.
  • 21:29 WIB. Jiwasraya - Pasca perombakan direksi Jiwasraya, Hexana akan tetap melanjutkan program-program yang sudah dirintis oleh Asmawi.
  • 21:03 WIB. PGN - PGN membukukan pendapatan sebesar US$2,45 miliar sampai Kuartal III 2018.
  • 21:02 WIB. PGN - PGN terus mengupayakan pembangunan infrastruktur gas bumi di daerah
  • 21:01 WIB. JSMR - Jasa Marga menargetkan mengelola 30 Rest Area yang menyediakan lahan khusus bagi para pelaku UMKM.
  • 18:48 WIB. Myanmar - PBB skeptis soal kesiapan Myanmar terima pengungsi Rohingya.

Dana Saksi Minta ke Negara? Begini Kritik Pedas Pengamat...

Foto Berita Dana Saksi Minta ke Negara? Begini Kritik Pedas Pengamat...
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan dana saksi untuk Pemilu 2019 bukan kewajiban negara karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Kesalahan kalau negara menggelontorkan uang untuk sesuatu yang tidak berdasar. Tidak ada kewajiban dalam undang-undang," ucap Ray di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Menurutnya, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, saksi dari partai politik bukanlah perangkat yang menentukan sah atau tidaknya pengambilan suara, partai politik memiliki pilihan untuk mengirim saksi atau tidak saat pengambilan suara dilakukan.

Ia mengatakan yang diwajibkan hanya petugas saksi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau yang disebut pengawas lapangan yang dibiayai negara.

Pengawas lapangan, tutur Ray, bekerja di bawah koordinasi Bawaslu sehingga pertanggung jawabannya jelas, sementara untuk saksi partai politik yang tidak diwajibkan, pertanggung jawabannya tidak jelas.

Selain itu, menurut Ray, saksi dari partai politik bukan tolok ukur dan dasar suatu pemilihan ditetapkan jujur dan adil atau tidak.

"Saksi partai politik tidak menentukan syarat terlaksananya pemilu. Tidak menentukan demokratis. Saksi tidak membatalkan kesahihan pemilu," tutur Ray.

Apabila pemerintah menyetujui dana untuk saksi, ia mengatakan terdapat dana ganda dengan aktivitas sama, yakni pengawas lapangan dari Bawaslu dan partai politik. Kriteria saksi dari partai politik pun diperkirakan tidak ada karena tidak diatur dalam undang-undang.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menerima usulan anggaran dana saksi untuk Pemilu 2019 sebesar Rp3,9 triliun dari Komisi II DPR yang dianggarkan dalam APBN 2019.

Dana saksi itu diberikan kepada parpol dengan pengelolaannya diserahkan kepada Bawaslu namun pemerintah keberatan karena tidak diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Tag: Ray Rangkuti

Penulis: Angga Nugraha/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Adiwinata Solihin

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,951.32 3,911.55
British Pound GBP 1.00 19,179.86 18,982.46
China Yuan CNY 1.00 2,133.25 2,111.95
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,821.00 14,673.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,724.48 10,614.45
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,891.86 1,872.89
Dolar Singapura SGD 1.00 10,751.54 10,642.63
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,790.71 16,617.17
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,542.30 3,504.42
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.16 12,872.18

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5777.053 -97.101 615
2 Agriculture 1471.193 -20.031 20
3 Mining 1850.021 -9.803 47
4 Basic Industry and Chemicals 741.527 -8.068 71
5 Miscellanous Industry 1323.857 -43.137 45
6 Consumer Goods 2255.249 -57.850 49
7 Cons., Property & Real Estate 410.436 -6.394 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1055.398 -2.343 71
9 Finance 1087.300 -19.593 90
10 Trade & Service 790.700 -12.910 150
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 1,400 1,750 350 25.00
2 SOSS 800 1,000 200 25.00
3 TCPI 6,300 7,550 1,250 19.84
4 SSTM 384 460 76 19.79
5 IBST 8,200 9,800 1,600 19.51
6 TAMU 2,300 2,700 400 17.39
7 DUCK 1,475 1,665 190 12.88
8 HELI 104 117 13 12.50
9 AKPI 810 900 90 11.11
10 SATU 124 137 13 10.48
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 210 178 -32 -15.24
2 KBLV 452 402 -50 -11.06
3 LPPF 5,275 4,760 -515 -9.76
4 DPNS 332 300 -32 -9.64
5 ASJT 340 312 -28 -8.24
6 ABMM 2,200 2,020 -180 -8.18
7 TIRA 151 140 -11 -7.28
8 SSIA 472 438 -34 -7.20
9 PTPP 1,565 1,460 -105 -6.71
10 ARII 975 910 -65 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 HMSP 3,400 3,300 -100 -2.94
2 ESTI 94 96 2 2.13
3 UNVR 40,325 39,375 -950 -2.36
4 BBRI 3,340 3,280 -60 -1.80
5 PGAS 2,110 2,070 -40 -1.90
6 SATU 124 137 13 10.48
7 ADRO 1,580 1,510 -70 -4.43
8 TKIM 10,550 10,625 75 0.71
9 SRIL 360 360 0 0.00
10 UNTR 34,900 33,075 -1,825 -5.23