Sisa 4 Daerah di Sulsel yang Belum Dapat Opini WTP

Warta Ekonomi, Makassar -

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, terus berupaya mendorong akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota agar semua daerah lingkup provinsi yang dipimpinnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Sejauh ini, tersisa empat daerah di Sulsel yang belum mendapatkan predikat opini WTP. 

Berdasarkan penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan oleh BPK, empat daerah di Sulsel yang belum memperoleh WTP yakni Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang.

Gubernur Nurdin optimistis dengan semangat menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel disertai pengawalan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), target agar semua daerah meraih opini WTP bisa direalisasikan. Olehnya itu, ia meminta adanya pengawalan BPK yang lebih komprehensif. 

"Tinggal empat (daerah) yang tidak (meraih predikat opini) WTP, saya kira ini tidak berat. Sebagai pemimpin baru, kami sangat mendukung pengelolaan keuangan harus menyandang predikat WTP dan bagaimana lebih transparan dan akuntabel," kata Gubernur Nurdin saat acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulsel di Makassar. 

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulsel diketahui resmi berganti dari Widiyatmantoro kepada Wahyu Priono. Pergantian kepemimpinan diharapkan mampu membawa semangat baru untuk berbuat lebih baik bagi bangsa dan negara. "Ini semangat baru untuk kita, karena gubernur baru, kepala BPK baru. Kira-kira ini tanda baik untuk kita," ujar mantan Bupati Bantaeng dua periode tersebut. 

Sulsel sendiri, Gubernur Nurdin melanjutkan dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan yang baik, tahun ini akan menerapkan e-budgetting. Sulsel dengan anggaran hampir Rp10 triliun coba untuk diefisienkan sebaik mungkin.

"Kunci dari segalanya bagaimana membangun sinergi dengan semua stakeholder termasuk semua pimpinan daerah. Tidak ada lagi ego sektoral," ujarnya.

Imbuhnya, Pemerintah Provinsi atau Pemprov siap bekerja sama dan mendorong sinergi serta koordinasi dengan instansi vertikal. Dengan begitu, persoalan yang ada tidak diselesaikan sendiri dan berharap tidak ada lagi dikotomi antara daerah maju dan tidak maju di Sulsel.

Sementara itu, Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis, menyebutkan terkait tindaklanjut jika ada rekomendasi BPK, terutama terkait finansial adanya indikasi kerugian negara segera dalam 60 hari untuk dikembalikan. "Jadi segera bapak-bapak selesaikan, kalau lewat 60 hari maka sudah masuk wilayah hukum," sebutnya.

Dengan diselesaikannya dalam waktu tersebut maka masuk dalam ranah administrasi, bukan hukum. Ia pun berharap tahun depan, Sulsel bisa menjadi daerah kelima di Indonesia dengan seluruh kabupaten/kotanya meraih predikat opini WTP.